#2 Contoh Makalah Dana Pensiun Yang Baik dan Benar 2017

Contoh Makalah Tentang Dana Pensiun Terbaru Lengkap

#2 Contoh Makalah Dana Pensiun Yang Baik dan Benar 2017

Makalahkita.com – #2 Contoh Makalah Dana Pensiun Yang Baik dan Benar 2017 yang saya bagikan ini sebagai bahan informasi referensi dalam pembuatan makalah yang benar. Kembali ke tema pembahasan contoh makalah. Tujuan saya ingin membatu adik-adik atau rekan-rekan yang lain dalam menyelesaikan tugas makalah sekolah maupun tugas makalah kuliah. Seperti yang saya alami ketika mengenyam bangku pendidikan di beri tugas untuk membuat makalah, namun saya agak kesulitan karena waktu dulu saya cari referensi hanya dari buku dan itu pun terbatas. Untuk itu silahkan menikmati contoh makalah berikut ini.

Adapun untuk Ukuran Margin, Font, dan Spasi Makalah Yang Benar adalah Sebagai Berikut:

  1. Margin : Top 4, Left 4, Botton 3 dan Right 3 ( cm)
  2. Font : Times New Roman Ukuran 12
  3. Kertas : Size A4
  4. Spasi : 1.5

1. Makalah Tentang Dana Pensiun Syariah 

BAB 1

PENDAHULUAN

1.LATAR BELAKANG MASALAH

Pada umumnya, manusia di dunia lebih mementingkan kebahagiaan di dunia dibandingkan dengan kebahagiaan yang akan diraih di akhirat nanti. Manusia terkadang tidak sadar dengan kehidupan dunia yang hanya sementara, manusia lebih bersemangat dan berambisi untuk mengejar kehidupan dunia dibanding kehidupan setelah mati. Padahal segala sesuatu yang manusia raih di muka bumi ini ialah mutlak milik Allah, termasuk harta benda.

Ada beberapa status harta yang dimiliki manusia, yaitu:[1]

  1. Harta merupakan amanah dari Allah SWT. Harta yang dimiliki manusia sifafnya merupakan amanah yang diberi-kan oleh Allah kepada manusia agar dimanfaatkan sebaik-baiknya. Harta harus dijaga dan digunakan sesuai dengan syariat Islam. Manusia harus bekerja keras untuk mendapatkan harta untuk kepentingan agama, karena dengan harta yang dimiliki, manusia dapat memanfaatkannya di jalan Allah SWT.
  2. Harta merupakan perhiasan hidup di dunia. Harta adalah perhiasan hidup manusia. Allah memberikan harta kepada manusia agar manusia dapat melakukan suatu kebaikan dengan harta yang dimilikinya. Manusia hanya mampu menikmati hartanya secara tidak berlebihan, seperti halnya memakai perhiasan, meskipun memiliki perhiasan yang berlimpah, akan tetapi tidak mungkin dapat memakainya dalam waktu yang bersamaan.
  3. Harta merupakan ujian keimanan manusia selama di dunia. Manusia hidup di dunia ini diuji oleh Allah atas tiga hal, yaitu harta, wanita, dan kedudukan atau jabatan. Manusia diuji oleh Allah, tentang bagaimana cara harta itu diperoleh dan bagaimana harta itu digunakan.
  4. Harta merupakan bekal ibadah kepada Allah SWT. Manusia memerlukan harta untuk menjalankan ibadah dengan khusyuk. Tanpa harta manusia akan mengalami kesulitan dalam beribadah, misalnya dalam zakat, tanapa harta manusia akan kesulitan untuk mengeluarkan zakat yang sesuai dengan syariat Islam.

Kepuasan manusia terhadap harta tidak pernah menemukan titik puas, karena kebanyakan manusia tidak pernah puas dengan apa yang mereka dapatkan dan dengan apa yang mereka punya, sehingga manusia selalu berusaha untuk mencari harta meskipun mereka sudah mendapatkan apa yang mereka mau, manusia tetap berusaha mencari cara agar masih bisa mendapatkan harta meskipun usia nya sudah menemukan titik untuk pensiun.

Dengan berkembangnya teknologi dan ekonomi, perusahaan-perusahaan menyadari akan hal itu, maka perusahaan membentuk dana pensiun sebagai solusi dari permasalahan diatas, dana pensiun juga merupakan upaya perusahaan kepada karyawannya sebagai rasa hormat dan loyalitasnya. Oleh karena itu, berdasarkan masalah yang ada di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul DANA PENSIUN SYARIAH.

2.RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang di atas, maka masalah yang akan dikaji oleh penulis ialah:

  1. Bagaimana latar belakang adanya dana pensiun?
  2. Bagaimana sejarah dana pensiun syariah?
  3. Apa yang dimaksud dengan dana pensiun syariah?
  4. Apa yang menjadi landasan hukum dana pensiun syariah?
  5. Apa saja tujuan dana pensiun syariah?
  6. Apa saja jenis-jenis dana pensiun syariah?
  7. Bagaimana mekanisme dana pensiun syariah?
  8. Apa saja norma, fungsi, dan asas-asas dana pensiun syariah?
  9. Bagaimana regulasi dana pensiun syariah?

3. TUJUAN PENULISAN

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan:

  1. Latar belakang dana pensiun
  2. Sejarah dana pensiun syariah
  3. Pengertian atau definisi dana pensiun syariah
  4. Landasan hukum dana pensiun syariah
  5. Tujuan dana pensiun syariah
  6. Jenis-jenis dana pensiun syariah
  7. Mekanisme dana pensiun syariah
  8. Norma, fungsi dan azas-azas dana pensiun syariah
  9. Regulasi dana pensiun syariah

4. MANFAAT PENULISAN

Adapun manfaat daripada penulisan ini ialah:

  1. Penulisan ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai dana pensiun syariah, dan juga dapat menambah khasanah keilmuan.
  2. Sebagai bahan pustaka untuk mahasiswa Manajemen Keuangan Syariah.

BAB II

PEMBAHASAN

1.LATAR BELAKANG DANA PENSIUN

Diera tahun 70-an sampai 80-an, masyarakat Indonesia berlomba-lomba mencoba mencari pekerjaan sebagai pegawai negeri dengan tujuan agar mereka memperoleh pensiun di masa tuanya. Pensiun merupakan dambaan memperoleh penghasilan setelah berakhirnya masa kerja seseorang dan masa itu masyarakat masih berpikir bahwa pada usia menjelang pensiun adalah masa yang sudah tidak produktif lagi. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila pilihan utama mereka terjun ke dunia kerja adalah pegawai negeri, karena sebagai pegawai negeri pada saat itu memberikan kepastian adanya pensiun.

Jika pada era 70-an sampai 80-an belum banyak perusahaan yang menyediakan dana pensiun bagi karyawannya, maka diera tahun 90-an menjadi sebaliknya. Apalagi setelah keluarnya suatu Undang-undang yang mengaturnya yaitu UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Hampir seluruh perusahaan dewasa ini telah menyelenggarakan dana pensiun bagi karyawannya, banyak alternative pilihan untuk memperoleh pensiun dari lembaga lainnya.

Pemberian pensiun kepada para karyawannya bukan saja hanya memberikan kepastian penghasilan di masa yang akan datang, tetapi juga memberikan motivasi bagi para karyawannya untuk lebih giat lagi bekerja. Dengan memberikan program jasa pensiun para karyawan akan merasa aman, terutama bagi karyawan yang menganggap pada usia pensiun sudah tidak produktif lagi. Sedangkan bagi sebagian masyarakat yang masih merasa produktif juga akan memberikan motivasi bahwa jasa-jasa mereka masih dihargai oleh perusahaannya.

Berkembangnya jasa pensiun dewasa ini telah menarik beberapa lembaga untuk mendirikan dana pensiun. Hal ini disebabkan karena pengelolaan dana pensiun ini jika dilihat dari kaca mata bisnis sangat menguntungkan. Dapat dibayangkan keuntungan yang akan diperoleh dari iuran yang diperoleh tanpa bunga yang kemudian diinvestasikan kembali daam bentuk berbagai bidang investasi.

Dana pensiun diselenggarakan dalam upaya memberikan jaminan kesejahteraan pada karyawan. Jaminan tersebut diberikan dalam bentuk manfaat atau imbalan pensiun pada saat karyawan tersebut memasuki masa pensiun atau mengalami kecelakaan. Jaminan tersebut akan memberikan ketenangan pada karyawan karena adanya kepastian akan masa depannya. Secara psikologis, jaminan masa depan ini akan meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga akan menguntungkan baik perusahaan maupun karyawan itu sendiri.

Jaminan kesejahteraan yang dikemas dalam manfaat pensiun diberikan pada karyawan dan keluarganya secara berkala sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Undang-undang tersebut didukung PP Nomor 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja dan PP Nomor 77 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Perangkat-perangkat peraturan tersebut diundangkan dengan maksud untuk mendukung terselenggaranya pengelolaan dana pensiun yang dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pesertanya.

Di Indonesia, melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 250/KMK.00111985 tanggal 6 Maret 1985 telah memberikan perlakuan khusus kepada dana pensiun, sebagai salah satu upaya dalam mengembangkan minat swasta untuk penyelenggaraan program pensiun guna memberikan kesejahteraan dan jaminan hidup hari tua kepada karyawaannya. Selain itu diharapkan bahwa dana pensiun, sebagai salah satu alternative pembiayaan, akan ikut memarakkan sektor keuangan dalam upaya mendorong kehidupan ekonomi dan pembangunan yang lebih dinamis di Indonesia.

2. SEJARAH DANA PENSIUN SYARIAH

Dana Pensiun merupakan suatu institusi atau pranata yang berasal dari system hukum Anglo-Amerika. Untuk di Indonesia, pada tanggal 28 Oktober 1987 dengan Akta Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito No. 116 dan SK Menteri Keuangan RI pada tanggal 10 Oktober 1988, Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia memperoleh izin usaha mendirikan PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA yang menggunakan merek dagang BRINGIN LIFE.

Pada tahun 1995, atas dasar Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep – 184 / KM. 17 / 1995 BRINGIN LIFE mendirikan Dana Pensiun Keuangan (DPLK) untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan pensiun di hari tua. BRINGIN LIFE mulai membuka unit usaha baru berupa Asuransi Syariah. Izin operasional Kantor Cabang (Kancab) syariah BRINGIN LIFE telah dikeluarkan oleh Menteri Keuangan RI Nomor: KEP-007 / KM.6 / 2003 tanggal 21 Januari 2003.

3. PENGERTIAN DANA PENSIUN

Pengertian pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Penghasilan dalam hal ini biasanya diberikan dalam bentuk uang dan besarnya tergantung dari peraturan yang ditetapkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun bahwa Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dengan demikian, jelas bahwa yang mengelola dana pensiun adalah perusahaan yang memiliki badan hukum seperti bank umum atau asuransi jiwa.

Menurut Abdul Kadir Muhammad dan Rita Murniati (2000) bahwa dana pensiun adalah yang secara khusus dihimpun dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada peserta ketika mencapai usia pensiun, mengalami cacat, atau meninggal dunia. Program dana pensiun adalah dana yang dibentuk untuk pembayaran karyawan setelah tidak bekerja lagi karena memasuki masa pensiun. Dengan adanya dana pensiun karyawan peserta kelak akan tetap memperoleh jumlah penghasilan tertentu, sekalipun sudah tidak bekerja lagi.

Adapun David L. Scott (1988) mendefinisikan bahwa pensiun funds is a financial institution that controls assets and disburses income to people after they have retired from gainful employment. Menurut FE Perry (1983) bahwa pensiun fund is an investment maintened by companies and other employers to pay the annual sum required under the business or organization’s pensiun scheme.

Sedangkan Hermansyah (2009) mengartikan bahwa dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya. Badan hukum tersebut secara rutin mengumpulkan iuran pensiun dari pegawai yang menjadi pesertanya, kemudian membayarnya kembali pada saat pegawai tersebut sudah tidak bekerja lagi (pensiun).

Dana pensiun dapat diartikan juga sebagai dana yang sengaja dihimpun secara khusus dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun, meninggal dunia atau cacat. Dana yang terhimpun dikelola dalam suatu lembaga yang disebut trust sedangkan pengelolaannya disebut trustee atau dapat juga dilakukan oleh perusahaan asuransi atau badan lain yang dibentuk secara khusus untuk mengelola dana tersebut (Veithzal, Rivai dkk, 2007). Oleh karena itu, dana pensiun ini bukan hanya bersifat melindungi kekayaan nasabah tapi menjamin kontinuitas penghasilan dan kesejahteraan sewaktu nasabah tidak produktif lagi (Muhammad).

Sementara Andri Soemitra (2009) mengartikan bahwa, dana pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Sedangkan dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia secara perlahan mendorong perkembangan dana pensiun yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Sampai saat ini, dana pensiun syariah berkembang pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang dilaksanakan oleh beberapa bank dan asuransi syariah.

Pengertian perusahaan dana pensiun secara umum dapat dikatakan meruapakan perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberikan pendapatan kepada peserta pensiun sesuai perjanjian. Artinya dana pensiun dikelola oleh suatu lembaga dan memungut dana dari pendapatan para karyawan suatu perusahaan, kemudian membayarkan kembali dana tersebut dalam bentuk pensiun setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak. Pengertian sesuai dengan perjanjian artinya pensiun dapat diberikan pada saat karyawan tersebut sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sehingga memperoleh hak untuk mendapatkan dana pensiun.

4. LANDASAN HUKUM DANA PENSIUN SYARIAH

Landasan hukum dana pensiunan di Indonesai adalah Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiunan. Program dana pensiun di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga pemerintah maupaun swasta. Pelaksanaan dana pensiun pemerintah di Indonesia antara lain Jamsostek, suatu program kontribusi tetap wajib untuk karyawan swasta dan BUMN dibawah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Namun, kementerian keuangan memegang peranan dalam pengawasannya (UU No. 3/ 1992).

Program lainnya dikenal dengan Taspen, yaitu tabungan pensiun pegawai negeri sipil dan program pensiun swasta yang ditanggungjawabi oleh Departemen Keuangan (Keputusan Presiden No. 8/ 1997), dan ASABRI dana pensiun angkatan bersenjata, berada dibawah Departemen Pertahanan (Kepres No. 8/ 1997). Ketiga program tersebut diatur melalui ketentuan hukum yang berbeda-beda.

Undang-Undang Dana Pensiun No. 11 Tahun 1992 merupakan kerangka hukum dasar untuk dana pensiun swasta di Indonesia. Undang-Undang ini didasarkan pada prinsip ”kebebasan untuk memberikan janji dan kewajiban untuk menepatinya” yaitu walaupaun pembentukan program pensiun bersifat sukarela, hak penerima manfaat harus dijamain. Tujuan utama diajukannya Undang-Undamg Pensiun adalah untuk menetapkan hak peserta, menyediakan standar peraturan yang dapat menjamin diterimanya manfaat-manfaat pensiun pada waktunya, untuk memastikan bahwa manfaat pensiun digunakan sebagai sumber penghasilan yang berkesinambungan bagi para pensiunan, untuk memberikan pengaturan yang tepat untuk dana pensiun, untuk mendorong mobilisasi tabungan dalam bentuk dana pensiun jangka panjang, dan untuk memastikan bahwa dana tersebut tidak ditahan dan digunakan oleh pengusaha untuk investasi-investasi yang mungkin berisiko dan tidak sehat, tetapi akan mengalir ke pasar-pasar keuangan dan tunduk pada persyaratan tentang penanggulangan risiko (Andri Soemitra, 2009).

Sedangkan untuk landasan hukum operasional dana pensiun syariah, belum ada satupun peraturan dan fatwa yang mendukung sehingga regulasi sebagai kerangka operasional dana pensiun syariah hanya mengacu pada peraturan dan pensiun yang umum dan fatwa MUI yang juga umum, tidak bersifat khusus. Hal ini lah yang menjadi salah satu faktor lambatnya pertumbuhan dana pensiun syariah di Indonesia (Maulana Farizil Qudsi, 2010).

4. TUJUAN DAN DANA PENSIUN SYARIAH

a. Bagi Pemberi Kerja

Jika dipandang dari sisi kerja, tujuan penyelenggara dana pensiun adalah sebagai berikut:

a.Kewajiban moral

Perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun. Tenaga kerja tidak dapat dipandang sebelah mata sebagai faktor produksi. Kewajiban moral tersebut diwujudkan dengan memberikan jaminan ketenangan atas masa depan para karyawannya. Karyawan yang sudah memasuki masa pensiun tidak dapat dilepas begitu saja. Perusahaan masih memiliki tanggung jawab moral terhadap mereka. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk mengikutkan atau membentuk sendiri dana pensiun untuk para karyawannya.

b.Loyalitas

Jaminan yang diberikan untuk karyawan akan memberikan dampak positif pada perusahaan. Karyawan akan termotivasi untuk bekerja lebih baik dengan loyalitas dan dedikasi yang tinggi. Loyalitas tersebut akan semakin besar dengan jaminan keamanan yang diterima oleh karyawan.

c.Kompetisi

Dengan memasukkan program pensiun sebagai suatu bagian dari total kompensasi yang diberikan kepada karyawan diharapkan perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan professional di pasaran tenaga kerja. Dengan tawaran manfaat yang kompetitif bagi para karyawan, perusahaan akan dapat mempertahankan karyawan yang berkualitas. Di era yang semakin ketat, perusahaan-perusahan bersaing untuk mendapatkan tenaga yang professional. Salah satu alat pengikat bagi karyawan yang berkualitas adalah tawaran manfaat pensiun pada karyawan tersebut.

  1. Bagi Karyawan

Jika dipandang dari sisi karyawan, tujuan penyelenggara dana pensiun adalah sebagai berikut:

a.Rasa aman terhadap masa yang akan datang

Karyawan mengharapkan mendapatkan jaminan ekonomis karena penghasilan yang ia terima memasuki masa pensiun. Harapan ini akan memengaruhi kinerja saat ini, pada saat ia masih produktif.

b. Kompensasi yang lebih baik

Karyawan mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa ia nikmati pada saat mencapai usia pensiun atau berhenti bekerja.

2. JENIS-JENIS PROGRAM DANA PENSIUN SYARIAH

Jenis kelembagaan dana pensiun menurut Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang dana pensiun Pasal 2 bab II dapat digolongkan menjadi dua sebagai berikut:

  1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

Dana pensiun pemberi kerja (DPPK) ini adalah unit organisasi dalam suatu perusahaan yang khusus menangani dama pensiun bagi karyawannya. DPPK dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan, untuk menyelenggarakan program pensiun. Pendirian dan penyelenggaraan program pensiun melalui dana pensiun oleh pemberi kerja seifatnya tidak wajib. Akan tetapi, mengingat dampak dan peranan yang positif dari program dana pensiun kepada para karyawan, pemerintah sangat menganjurkan kepada setiap pemberi kerja untuk mendirikan dana pensiun.

Peraturan dana pensiun kerja menurut PP No. 76 Tahun 1992 terdapat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

  1. Nama dana pensiun yang bersangkutan
  2. Nama pendiri
  3. Karyawan yang berhak menjadi peserta dan persyaratan untuk menjadi peserta
  4. Nama mitra pendiri
  5. Tanggal pembentukan dana pensiun
  6. Pembentukan kekayaan dana pensiun yang terpisah dari kekayaan pemberi kerja
  7. Maksud dan tujuan pembentukan dana pensiun
  8. Masa jabatan pengurus dan dewan pengawas, hak, kewajiban dan tanggung jawab pengurus, dewan pengawas, peserta, dan pemberi kerja
  9. Besarnya iuran untuk program pensiun dan rumus manfaat pensiun serta faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan
  10. Tatacara pembayaran manfaat pensiun dan manfaat lainnya
  11. Tatacara penunjukan dan penggantian pihak yang berhak atas manfaat pensiun apabila peserta meninggal dunia
  12. Tatacara perubahan peraturan dana pensiun dan tata cara pembubaran dan penyelesaian dana pensiun.
  1. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 pasal 1 butir 4 mengatakan bahwa dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh Bank atau perusahaan asuransi jiwa, untuk menyelnggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan. Baik karyawan, maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi yang bersangkutan. Pihak yang diperkenankan untukn mendirikan dana pensiun hanyalah bank umum dan perusahaan asuransi jiwa.

Dana pensiun lembaga keuangan hanya dapat menjalankan program pensiun iuran pasti, program ini terutama diperuntukkan bagi para pekerja mandiri atau perorangan, misalnya dokter, pengacara, pengusaha yang bukan meruapakan karyawan dari lembaga atau orang lain. Biasanya mereka memiliki penghasilan  yang bukan berasal dari pemberi kerja tetapi dari usahanya.

Saat ini telah berkembang program dana pensiun individu, seperti individual retirement account (IRA), yang memungkinkan individu, seperti wiraswasta atau lainnya yang secara sukarela merencanakan program pensiunnya. Karena diperuntukkan bagi masa pensiun, tabungan IRA mendapat keringanan pajak. Di Indonesia, program pensiun itu disebut Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). DPLK ini dibentuk oleh badan atau perusahaan asuransi jiwa yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari program pensiun pemberi kerja.

Program dana pensiun berdasarkan manfaat dan kontribusinya dikategorikan sebagai program pensiun manfaat pasti (defined-benefit plan) dan program pensiun iuran pasti (defined-contribution plan), dan berdasarkan penyedia jasa (provider)-nya dibedakan menjadi program pensiun pemerintah (public pensiun plan) dan program pensiun swasta (private pensiun plan).

  1. Program pensiun manfaat pasti

Program pensiun manfaat pasti mengacu pada manfaat yang akan diperoleh pekerja pada masa pensiun. Jumlah dana pensiun yang diterima ditentukan dengan formula yang didasarkan pada lama bekerja dan besarnya gaji pada tahun terakhir, misalnya:

Makin lama karyawan itu bekerja dan makin tinggi gaji yang diperoleh pada tahun-tahun terakhir sebelum pensiun, maka manfaat pensiun yang diperoleh pekerja tersebut semakin tinggi.

Dalam program pensiun manfaat pasti, perusahaan atau pemberi kerja wajib menyediakan dana yang cukup untuk menjamin manfaat yang akan diperoleh karyawan yang akan pensiun. Dana bisa seluruhnya berasal dari perusahaan atau pemberi kerja atau iuran peserta yang telah ditetapkan rumusannya. Bila dana yang diakumulasikan mencukupi atau melebihi manfaat yang akan diperoleh pekerja, dikataka fullyfunded atau overfunded. Sedangkan apabila dananya tidak cukup disebut underfunded. Meskipun pembiayaan program pensiun yang underfunded merupakan hal yang umum, perusahaan atau pemberi kerja wajib memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan manfaat pensiun yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam program pensiun manfaat pasti, perusahaan atau pemberi kerja menanggung risiko atas kerugian investasi. Namun pekerja tetap menghadapi risiko bila perusahaan atau pemberi kerja mengalami kebangkrutan, sehingga karyawan yang pensiun mungkin tidak menerima manfaat pensiun sama sekali.

Beberapa manfaat pensiun dalam program pensiun manfaat pasti antara lain: manfaat pensiun normal, manfaat pensiun dipercepat, manfaat pensiun cacat, dan manfaat pensiun ditunda.

  • Manfaat pensiun normal

Manfaat pensiun normal berupa pembayaran berkala setiap bulan yang diterima oleh peserta yang telah mencapai usia pensiun menurut ketentuan perusahaan. Setiap perusahaan memiliki ketentuan yang berbeda tentang usia pensiun. Sebagian mengelompokkannya berdasarkan golongan atau jenjang kepangkatan, misalnya untuk golongan I usia pensiun normal adalah 48 tahun; golongan II adalah 52 tahun; golongan III adalah 55 tahun, dan golongan IV ialah 60 tahun.

  • Manfaat pensiun dipercepat

Manfaat pensiun dipercepat berupa pembayaran berkala setiap bulan kepada peserta yang berhenti bekerja, atau tidak memiliki penghasilan lagi minimal 10 tahun sebelum mencapai usia pensiun normal. Pembayaran pensiun dapat diterima paling lambat satu bulan sejak peserta berhenti bekerja. Dalam hal peserta berhenti bekerja, peserta dapat memilih untuk meneruskan program dana pensiunnya di tempat bekerjanya yang baru, atau pada program dana pensiun individu (dana pensiun lembaga keuangan), dengan ketentuan yang bersangkutan masih hidup dalam waktu 30 hari setelah berhenti bekerja.

  • Manfaat pensiun cacat

Manfaat pensiun cacat dibayarkan kepada peserta yang tidak dapat bekerja lagi karena cacat yang dinyatakan oleh dokter dan disetujui oleh perusahaan atau pemberi kerja.

  • Manfaat pensiun ditunda

Manfaat pensiun ditunda adalah hak yang diterima oleh peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal. Akan tetapi, pembayaran pensiun baru dibayarkan setelah peserta mencapai usia sekurang-kurangnya 10 tahun usia pensiun normal.

  1. Program pensiun iuran pasti

Program pensiun iuran pasti mengacu pada kontribusi pekerja untuk program dana pensiunnya. Biasanya, perusahaan atau pemberi pekerjaan memotong persentase tertentu dari gaji karyawannya sebagai iuran pensiun. Kemudian oleh fund manager yang bertindak sebagai trustee, menginvestasikan dana yang diakumulasikan tersebut pada asset jangka panjang. Dalam program ini, pekerja dimungkinkan untuk menentukan sendiri jenis investasinya. Apabila pekerja pensiun, maka dana pensiun yang terakumulasi ditransfer ke dalam bentuk anuitas yang memberikan penghasilan seumur hidup. Manfaat yang diterima pekerja yang akan pensiun tergantung pada penghasilan dana yang diinvestasikan. Dalam hal ini pekerja menanggung risiko atas kerugian investasi, artinya jika hasil investasi semakin besar, semakin besar pula manfaat yang diterima pada saat pensiun, dan sebaliknya. Program pensiun iuran pasti mengurangi kewajiban pemilik perusahaan sehingga dana pensiun jenis ini semakin populer. Akan tetapi, masalah yang masih menghinggapi program jenis ini adalah rendahnya pengetahuan pekerja dalam menentukan pilihan jenis investasi jangka oanjang.

Ada beberapa jenis program pensiun iuran pasti, yaitu profit sharing, money purchase pensiun plan, thrift and saving plan, stock bonus plan, dan equity stock ownership plan.

  • Profit sharing

Profit sharing merupakan program pensiun iuran pasti yang iurannya berdasarkan keuntungan perusahaan atau pemberi kerja. Semua iuran yang dibutuhkan menjadi tanggung jawab perusahaan atau pemberi kerja. Profit sharing kadang membolehkan pekerja untuk memberikan iuran secara sukarela. Pemberi kerja pada umumnya membayar iuran di muka yang besarnya bisa berupa persentase dari keuntungan, kompensasi pekerja, atau iuran pekerja.

Dalam profit sharing, pengertian keuntungan (profit) yang akan dibagikan kepada pekerja harus didefinisikan dengan jelas dalam dokumen program untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari. Secara teori, keuntungan bersih setelah pajak (net profit after tax)  merupakan ukuran yang baik dan dapat diterima. Karena keuntungan dalam bisnis mengandung ketidakpastian, maka iuran maupun manfaat pensiun dalam profit sharing tidak dapat dipastikan.

  • Money purchase pensiun plan (MPPP)

Money purchase pensiun plan merupakan program pensiun iuran pasti yang banyak dipakai oleh perusahaan atau pemberi kerja berskala kecil yang ingin memberikan jaminan manfaat pensiun kepada pekerjanya, tetapi tidak bersedia menanggung kewajiban keuangan seperti dalam program manfaat pasti. Dalam MPPP, iuran peserta didasarkan pada rumusan tetap yang dituangkan dalam dokumen program. Biasanya, rumusan iuran untuk MPPP merupakan persentase tetap atas kompensasi pekerja, misalnya 5% atau 10% tiap tahunnya. Salah satu ragam MPPP yang mirip dengan program pensiun manfaat pasti adalah target benefit plan. Dalam program itu, iuran pemberi kerja dihitung secara aktuaria oleh seorang aktuaris untuk mencapai target manfaat berdasarkan asumsi-asumsi aktuaria. Meskipun demikian, pekerja tetap menanggung risiko investasi.

  • Thrift and saving plan

Thirft and saving plan mensyaratkan peserta membayar iuran selain iuran dari perusahaan atau pemberi kerja. Sedangkan apabila pemberi kerja tidak memberikan iuran pada program pensiun iuran pasti, maka disebut pure thrift plan. Beberapa keuntungan thrift adalah:

  1. Kemudahan dan disipllin menabung bagi pekerja melalui pemotongan gaji, sehingga memungkinkan pekerja menabung secara sistematis.
  2. Dana yang terakumulasi memberikan manfaat karena dikelola oleh professional yang sering kali gratis karena beban pengelolaan ditanggung oleh pemberi kerja. Selain itu, pekerja menikmati diversifikasi investasi dan memiliki akses kepada kesempatan investasi yang lebih luas seperti dalam reksa dana.
  3. Bila program memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka hasil investasi yang dikreditkan kepada pekerja bukan merupakan objek pajak.
  • Stock bonus plan

Stock bonus plan merupakan program yang dijalankan oleh pemberi kerja dimana manfaat pensiun yang dibagikan beruapa saham (stocks) perusahaan. Pemberian manfaat dalam bentuk uang menjadi pertimbangan bila peraturan yang ada tidak memperbolehkan kepemilikan secara substansial atas saham pemberi kerja. Jika saham dari pemberi kerja yang dibagikan belum diperjual belikan di bursa, pekerja atau peserta harus dilengkapi dengan hak untuk menjual saham kepada perusahaan atau pemberi kerja dengan harga yang wajar (put option).

  • Equity stock ownership plan (ESOP)

Equity stock ownership plan merupakan program pensiun iuran pasti yang berinvestasi dalam instrumen saham pemberi kerja. Iuran didasarkan pada keuntungan atau kompensasu pekerja dalam bentuk uang atau saham. Jika iurannya dalam bentuk uang, maka sebagian atau seluruhnya digunakan untuk membeli saham perusahaan baik langsung dari pemberi kerja atau melalui bursa saham. Dividen bisa dibagikan kepada  pekerja dalam bentuk uang atau dipakai sebagai tambahan iuran untuk membeli saham tambahan. Suatu ESOP yang menggunakan utang untuk membeli saham perusahaan pemberi kerja disebut leverage ESOP, sedangkan suatu ESOP dimana sebelumnya pemberi kerja menerima kredit pajak disebut tax-credit ESOP atau TRASOP.

Berdasarkan penyedia jasa, jenis dana pensiun dibedakan menjadi program pensiun swasta (private pensiun plan) dan program pensiun pemerintah (public pensiun plan).

  1. Program pensiun swasta

Program pensiun swasta disponsori oleh perusahaan pemberi kerja, grup atau individu. Permintaan terhadap program pensiun ini semakin meningkat karena masyarakat semakin sadar akan kesejahteraan jangka panjang. Dengan karakteristik sumber dana yang relatif stabil karena kontrak bersifat jangka panjang dan probabilitas terjadinya risiko yang relative dapat diprediksi karena hanya berhubungan dengan satu kejadian, yaitu pensiun atau kematian, maka alokasi dana pensiun sebagian besar diinvestasikan ke dalam instrument jangka panjang. Pada umumnya dialokasikan ke dalam surat berharga pemerintah dan obligasi swasta. Akan tetapi, di Amerikan Serikat, investasi dalam bentuk saham dan sekuritas swasta lainnya semakin memegang peranan penting. Kondisi itu memungkinkan manajer program pensiun memiliki kekuatan untuk mengendalikan manajemen perusahaan lain yang sahamnya dibeli oleh perusahaan dana pensiun.

  1. Program pensiun pemerintah

Program pensiun pemerintah disponsori oleh pemerintah dengan system pendanaan, dana yang terkumpul sekarang dari mereka yang bekerja, dipakai untuk mereka yang pensiun sekarang, system pendanaan demikian potensial mengalami underfunded yaitu dana yang terkumpul tidak cukup untuk membayar mereka yang pensiun. Hal itu mungkin terjadi bila pada masa yang lampau terjadi peledakan penduduk (baby boom), seperti yang terjadi di Amerika Serikat antara tahun 1946-1964. Hal yang sama bisa terjadi juga di negara-negara lain, termasuk Indonesia. kondisi tersebut telah mendorong pemerintah Amerika Serikat sebagai penyedia program pensiun pemerintah untuk mengubah struktur pendanaan dengan meningkatkan program-program kontribusi dan menurunkan program-program benefit, selain melakukan privatisasi.

3. SISTEM DAN MEKANISME DANA PENSIUN SYARIAH

Dana pensiun Syariah atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan merupakan salah satu jenis dana pensiun sesuai dengan Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang dana pensiun. Sejauh ini program pensiun syariah di Indonesia masih dilaksanakan secara terbatas oleh DPLK di beberapa bank dan asuransi syariah, salah satu di antaranya adalah Dana Pensiun Bank Muamalat. Umumnya, produk DPLK syariah ini merupakan salah satu produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh bank atau asuransi syariah untuk memberikan jaminan kesejahteraandi hari tua atau di akhir masa jabatan karyawan atau pun nasabahnya.

Prosedur yang dilalui oleh peserta program DPLK syariah, umumnya adalah sebagai berikut:

  1. Peserta merupakan perorangan atau badan usaha
  2. Usia minimal 18 tahun atau telah menikah
  3. Mengisi formulir pendaftaran kepesertaan DPLK syariah
  4. Iuran bulanan dengan minimum jumlah tertentu, misalnya RP 100.000,-
  5. Menyerahkan foto copy kartu identitas diri dan kartu keluarga
  6. Membayar biaya pendaftaran
  7. Membayar iuran tambahan berupa premi bagi peserta program dana pensiun plus asuransi jiwa
  8. Memenuhi semua akad yang ditetapkan oleh DPLK syariah.

Produk dana pensiun yang ditawarkan oleh DPLK syariah menawarkan produk pensiun dengan konsep tabungan dan produk pensiun plus asuransi jiwa. Karakteristik produk dana pensiun dengan konsep tabungan antara lain:

  1. Berbentuk setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan
  2. Selama masa kepesertaan tidak dilindungi oleh asuransi jiwa
  3. Manfaat pensiun sebesar total iuran dan hasil investasinya

Adapun karakteristik produk dana pensiun plus asuransi jiwa antara lain:

  1. Berbentuk setoran tabungam dengan jadwal penarikan di atur dalam ketentuan
  2. Selama masa kepesertaan tidak dilindungi oleh asuransi jiwa
  3. Manfaaat pensiun yang akan diterim adalah sebesar:
  4. Manfaat asuransi apabila peserta meninggal dunia sebelum memasuki usia pensiun.
  5. Total iuran ditambah hasil investasinya apabila telah memasuki usia pensiun.

Para peserta DPLK syariah memiliki beberapa hak sebagai berikut:

  1. Menetapkan sendiri usia pensiun umumnya antara usia 45 s/d 65 tahun.
  2. Batas menentukan pilihan atau perubahan jenis investasi.
  3. Melakukan penarikan sejumlah iuran tertentu selama masa kepesertaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  4. Mendapatkan informasi saldo dana pensiun atau statement setiap periode tertentu, misalnya 6 bulan atau melalui telepon setiap saat diinginkan.
  5. Menunjuk dan mengganti pihak yang ditunjuk sebagai ahli warisnya.
  6. Memilih perusahaan asuransi jiwa, guna memperoleh pembayaran dana pensiun bulanan.
  7. Mengalihkan kepesertaan ke DPLK lain.
  8. Memperoleh manfaat pensiun.

4. ASAS, FUNGSI, DAN NORMA DANA PENSIUN

  1. Asas Dana Pensiun

Dalam pengelolaan dana pensiun, pemerintah menganut beberapa asas pokok:

  1. Penyelenggaraan dilakukan dengan system pendanaan
  2. Pemisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan pendiri
  3. Kesempatan untuk mendirikan dana pensiun
  4. Penundaan manfaat
  5. Pembinaan dan pengawasan
  6. Fungsi Dana Pensiun

Adapun fungsi dana pensiun menurut Kadarisman dan Sari Wahyuni antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.Asuransi

Yaitu peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun.

2.Tabungan

Yaitu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri.

3.Pensiun

Yaitu seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama, sejak mencapai usia pensiun, selama seumur hidup peserta, dan janda atau pun duda peserta.

4.Norma Dana Pensiun

Norma merupakan aturan-aturan yang ditentukan dalam melaksanakan program pensiun agar pihak peserta pensiun mendapatkan jaminan atas masa depannya setelah tidak dapat bekerja lagi.

5. REGULASI DANA PENSIUN

Sama halnya dengan perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun dikenakan regulasi yang rendah karena perusahaan ini meningkatkan kesejahteraan dengan memberikan perlindungan. Akan tetapi, dengan system pendanaan yang mirip ‘pay as you go’, yaitu dana pensiun dibayarkan dari pendapatan perusahaan, maka dana pensiun menjadi berakhir. Oleh karena itu, regulasi terhadap perusahaan dana pensiun diarahkan pad system pendanaan untuk menghindari kegagalan. Undang-Undang jaminan pendapatan bagi karyawan yang pensiun (Employee Retirement Income Security Act/ ERISA) di Amerika Serikat memuat masalah teknis secara cukup rinci. Ketentuan-ketentuan utama undang-undang tersebut antara lain:

  1. ERISA menetapkan standar pendanaan minimum untuk iuran minimum yang harus dibayar oleh sponsor untuk memenuhi pembayaran manfaat yang diproyeksikan secara aktuaria. Dengan demikian, pekerja yang keluar atau pindah perusahaan dapat memperoleh hak pensiun atau mentransfer dana pensiunnya ke perusahaan yang baru.
  2. ERISA menetapkan standar fidusia bagi perwalian, manajer dan konsultan dari dana pensiun. Secara khusus, seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana pensiun disyaratkan untuk bertindak bijaksana dalam menentukan investasi yang tepat dan memberikan informasi tentang kesehatan serta arah investasinya.
  3. ERISA menetapkan batasan minimum lama kerja untuk mendapatkan manfaat pensiun. Sebagai contoh, setelah melewati masa kerja minimum lima tahun, peserta berhak memperoleh 25% dari manfaat pensiun. Persentase meningkat hingga 100% setelah 10%.

Selain itu, untuk menghindari kegagalan, ERISA menciptakan Pensiun Benefit Guarantee Corporation / Penny Benny. Lembaga ini menjamin penerimaan manfaat pensiun sampai suatu jumlah tertentu bila perusahaan yang menyediakan program pensiun yang underfunded mengalami kebangkrutan. Untuk itu, perusahaan membayar sejumlah premi tertentu. Akan tetapi dengan meningkatnya program pensiun yang bersifat underfunded menyebabkan Penny Benny mengalami masalah keuangan yang berat sehingga memerlukan bantuan pemerintah. Akhirnya, tanggung jawab pengadministrasian ERISA dilimpahkan kepada Departemen Tenaga Kerja dan Dinas Pajak untuk memastikan ketaatan program dana pensiun terhadap ERISA.

Sedangkan di Indonesia, untuk menghindari kegagalan dalam pendanaan program dana pensiun telah ditetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pengelolaan dana dan program jaminan social, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2004 tentang “Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja”. PP No. 22 Tahun 2004 dengan pilihan portofolio investasi yang selain didasarkan pada prinsip likuiditas, rendah risiko juga berdasarkan prinsip keamanan dan optimalisasi hasil. Batasan alokasi asset terdiri dari jenis instrument investasi, batasan setiap instrument, dan batasan setiap pihak, serta jenis instrument investasi yang dilarang bagi perusahaan investasi dapat dilihat dalam tabel nanti.

Selain itu, untuk mengikuti perubahan ekonomi seperti inflasi dan lainnya, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007 tetang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Perubahan tersebut didasarkan pada besarnya santunan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, serta perlunya rehabilitasi medis bagi pekerja atau buruh yang mengalami cacat karena kecelakaan kerja.

Instrument yang diperbolehkanBatasan Setiap Instrumen *)Batasan Setiap Pihak *)
Deposito100%Maksimal 20% per bank umum
Surat utang negara100% 
Surat utang perusahaan50%Maksimal 5% per penerbit
Saham50%Maksimal 5% per emiten
Penyertaan langsung5%Maksimal 1% per pihak
Property10% 
Reksadana50%Maksimal 5% per penerbit
Repo10%Maksimal 2% per counterpart

*) Instrumen yang dilarang: Derivatif, investasi diluar negeri, komoditi, instrument perdagangan berjangka, perusahaan milik direksi, komisaris dan pemegang saham.

Dengan semakin meningkatnya populasi dalam jumlah dan usia, maka dana pensiun akan terus bertumbuh dan semakin populer. Semakin banyak peserta maka akan semakin besar dana yang terhimpun. Keuntungan penginvestasian dana dari program dana pensiun dapat meningkatkan kesejahteraan peserta program dana pensiun. Selain itu, dana yang terhimpun dan dialokasikan akan mempercepat laju pembangunan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

BAB II

PENUTUP

1.SIMPULAN

Dana pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Sedangkan dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

Jenis kelembagaan dana pensiun menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun pasal 2 Bab II dapat digolongkan menjadi dua yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

2. SARAN

Eksistensi dan keberadaan dana pensiun syariah itu sangat membantu para pekerja atau karyawan untuk bekerja secara ikhlas, tuntas, dan meningkatkan loyalitas. Namun, tidak semua perusahaan menyediakan dana pensiun untuk para karyawannya.

DAFTAR PUSTAKA

  • Budisantoso, Totok, dan Sigit Triandasu. 2011. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba empat.
  • Firmansyah, Herlan, dan Dadang Husen Sobana. 2014. Bank dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah. Jakarta: PT. Nagakusuma Media Kreatif.
  • Ismail. 2011. Perbankan Syariah. Surabaya: Kencana Prenadamedia Group.
  • Silvanita, Ktut. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Penerbit Erlangga.
  • [1] Drs. Ismail, MBA., Ak., Perbankan Syariah, (Surabaya: Kencana Prenadamedia Group, 2011), hlm. 7.

 


2. MAKALAH DANA PENSIUN KONVENSIONAL

BAB I

PENDAHULUAN

  1. LATAR BELAKANG

Setiap orang pasti akan pensiun. Dan itu adalah momen yang akan Anda hadapi. Pensiun adalah masa seseorang tidak lagi dapat menghasilkan. Karena merupakan sebuah kepastian, maka sudah sewajarnya setiap orang mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam ’fase’ pensiun dengan menyiapkan dana pensiun. Tentunya, di luar fasilitas pensiun yang diberikan oleh perusahaan. Persiapan ini mencakup berbagai bidang termasuk psikologis, mental-spiritual, kesehatan dan tentu saja financial.

Pada prinsipnya, dana pensiun merupakan salah satu alternatif untuk memberikan jaminan kesejahteraan kepada karyawan. Adanya jaminan kesejahteraan tersebut memungkinkan karyawan untuk memperkecil masalah-masalah yang timbul dari risiko-risiko yang akan dihadapi dalam perjalanan hidupnya, misalnya risiko kehilangan pekerjaan, lanjut usia, dan kecelakaan yang mengakibatkan cacat tubuh atau bahkan mungkin kematian. Risiko-risiko tersebut memberikan dampak finansial, terutama bagi kehidupan karyawan dan keluarganya. Sehingga kesejahteraan yang bersangkutan secara otomatis akan terganggu dan menimbulkan guncangan-guncangan, yang pada gilirannya akan mengganggu kelangsungan hidupnya.

  1. RUMUSAN MASALAH
  2. Pengertian Dana Pensiun
  3. Tujuan Penyelenggaraan Dana Pensiun
  4. Asas – Asas Dana Pensiun
  5. Landasan Hukum Operasional Dana Pensiun
  6. Fungsi Program Pensiun
  7. Jenis Lembaga Pengelolaan Dana Pensiun
  8. Program Kerja Pensiun
  1. TUJUAN MASALAH
    Untuk memenuhi tugas mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan (BLK).

DANA PENSIUN

  1. PENGERTIAN

            Dana Pensiun (Pension Funds) adalah sekumpulan aset yang dikelola dan dijalankan oleh suatu lembaga untuk menghasilkan suatu manfaat pensiun yaitu suatu pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun dimana pembayaran manfaat tersebut dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu.

Dana pensiun menurut UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Berdasarkan definisi di atas dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun.

Selanjutnya pengertian pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

  1. Hakikat Program Pensiun
  2. Mengajak masyarakat dan karyawan untuk selalu siap menghadapi masa         depan terutama di hari tua (masa pensiun).
  3. Mengajak masyarakat dan karyawan untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan yang diperoleh selama masih aktif bekerja ke program pensiun.
  4. Membantu mempersiapkan peserta untuk dapat tetap menikmati hidup layak (dimasa pensiun) dengan memperoleh pembayaran manfaat pensiun.
  1. Tujuan Penyelenggaraan Dana Pensiun

Tujuan penyelenggaraan program dana pensiun–baik dari kepentingan pemberi kerja maupun dari karyawan–dapat dijelaskan sebagai berikut:

  1. Bagi Pemberi Kerja.
  2. a) Memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdi di perusahaan tersebut.
  3. b) Agar dimasa pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya.
  4. c) Meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
  5. d) Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah.
  6. e) Kewajiban moral. Perusahan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan. Kewajiban moral tersebut diwujudkan dengan memberikan jaminan ketenangan atas masa depan para karyawannya. Karyawan yang sudah memasuki usia pensiun tidak dapat dilepas begitu saja. Perusahan masih memiliki tanggung jawab moral terhadap mereka. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk mengikutkan atau membentuk sendiri dana pensiun untuk para kayawannya.
  7. f) Dengan diadakannya program pensiun, karyawan diharapkan akan mempunyai loyalitas dan dedikasi terhadap perusahaan. Jaminan yang diberikan untuk karyawan akan memberikan dampak positif pada perusahaan. Karyawan akan termotivasi untuk bekerja lebih baik dengan loyalitas dan dedikasi yang tinggi. Loyalitas tersebut akan semakin besar dengan jaminan keamanan yang diterima oleh karyawan.
  8. g) Kompetisi pasar tenaga kerja. Dengan memasukkan program pensiun sebagai suatu bagian dari total kompensasi yang diberikan kepada karyawan, diharapkan perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasaran tenaga kerja.
  1. Bagi Karyawan.
  2. a) Kepastian memperoleh penghasilan dimasa yang akan datang sesudah masa pensiun.
  3. b) Memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja.
  4. c) Agar tetap memiliki penghasilan pada saat mencapai usia pensiun,
  5. d) Kompensasi yang lebih baik karena karyawan mempunyai tambahan kompensasi, meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun/berhenti bekerja.
  1. Bagi Lembaga Pengelola Dana Pensiun
  2. a) Mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi.
  3. b) Turut membantu dan mendukung program pemerintah.
  1. Asas-asas Dana Pensiun

Dalam pengelolaan dana pensiun, pemerintah menganut asas-asas berikut ini.

1)      Penyelenggaraan yang dilakukan dengan sistem pendanaan

Dengan asas ini, penyelenggaraan program pensiun, baik bagi karyawan, maupun bagi pekerja mandiri, harus dilakukan dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Pemupukan dana tersebut bersumber dari iuran dan hasil pengembangannya. Oleh karena itu, pembentukan cadangan pensiun dalam perusahaan untuk membiayai pembayaran manfaat pensiun tidak diperkenankan.

2)      Pemisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan pendiri

Kekayaan dana pensiun harus dipisahkan dari kekayaan pendiri. Dengan demikian, tidak diperkenankan adanya pembentukan “cadangan pensiun” dalam pembukuan pendiri atau perusahaan.

3)      Kesempatan untuk mendirikan dana pensiun

Setiap pemberi kerja memperoleh kesempatan untuk mendirikan dana pensiun bagi karyawannya. Keputusan untuk membentuk dana pensiun merupakan tindak lanjut dari prakarsa pemberi kerja yang menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawannya. Janji itu membawa konsekuensi pendanaan, yaitu timbulnya kewajiban pemberi kerja untuk membayar iuran.

4)      Penundaan manfaat

Penghimpunan dana dalam penyelenggaraan program pensiun dimaksudkan untuk memenuhi pembayaran hak peserta yang telah pensiun agar kesinambungan penghasilan terpelihara. Sejalan dengan itu, berlaku asas penundaan manfaat yang mengharuskan pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta memasuki masa pensiun dan dapat diberikan secara berkala.

5)      Pembinaan dan pengawasan

Pengelolaan dan penggunaan kekayaan dana pensiun harus dihindarkan dari pengaruh kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama dari pemupukan dana, yaitu memenuhi kewajiban pembayaran hak peserta. Di samping pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Dana Pensiun Departemen Keuangan dan pelaksanaan sistem pelaporan, pengawasan dilakukan pula melalui kewajiban para pengelola dana pensiun untuk memberikan informasi kepada para pesertanya.

6)      Kebebasan

Maksud asas ini adalah kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Berdasarkan asas ini, keputusan membentuk dana pensiun merupakan prakarsa pemberi kerja untuk menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawan, yang membawa konsekuensi pendanaan. Dengan demikian, prakarsa tersebut harus didasarkan pada kemampuan keuangan pemberi kerja.

  1. Landasan Hukum Operasional Dana Pensiun

Program dana pensiun di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta. Pelaksanaan dana pensiun pemerintah di Indonesia antara lain jamsostek, suatu program kontribusi tetap wajib untuk karyawan swasta dan BUMN di bawah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Namun, Departemen Keuangan memegang peranan dalam pengawasannya (UU No. 3/1992). Taspen, yaitu tabungan pensiun pegawai negeri sipil dan program pensiun swasta yang ditanggungjawabi oleh Departemen Keuangan (Keputusan Presiden No. 8/1997), dan ASABRI dana pensiun angkatan bersenjata, berada di bawah Departemen Pertahanan (Kepres No. 8/1977). Ketiga program ini diatur melalui ketentuan hukum yang berbeda-beda.

Undang-undang Dana Pensiun No. 11 Tahun 1992 merupakan kerangka hukum dasar untuk dana pensiun swasta di Indonesia. Undang-undang ini didasarkan pada prinsip “kebebasan untuk memberikan janji dan kewajiban untuk menapatinya” yaitu, walaupun pembentukan program pensiun bersifat sukarela, hak penerima manfaat harus dijamin. Tujuan utama diajukannya Undang-Undang Pensiun adalah untuk menetapkan hak peserta, menyediakan standar peraturan, yang dapat menjamin diterimanya manfaat-manfaat pensiun pada waktunya, untuk memastikan bahwa manfaat pensiun digunakan sebagai sumber penghasilan yang berkesinambungan bagi para pensiunan, untuk memberikan pengaturan yang tepat untuk dana pensiun, untuk mendorong mobilisasi tabungan dalam bentuk dana pensiun jangka panjang, dan untuk memastikan bahwa dana tersebut tidak ditahan dan digunakan oleh pengusaha untuk investasi-investasi yang mungkin berisiko dan tidak sehat, tetapi akan mengalir ke pasar-pasar keuangan dan tunduk pada persyaratan tentang penanggulangan resiko.

Sedangkan untuk landasan hukum operasional dana pensiun syariah, dalam konteks regulasi misalnya. Jika perbankan, asuransi, obligasi dan reksadana syariah sudah banyak memiliki peraturan dan juga dukungan fatwa DSN-MUI, berbeda halnya dengan dana pensiun syariah, menurut seorang konsultan Ekonomi Syariah, yang juga seorang praktisi, Izzuddin Abdul Manaf, Lc. MA Belum ada satupun peraturaan dan fatwa yang mendukung. Sehingga regulasi sebagai kerangka operasional dana pensiun syariah hanya mengacu pada peraturan dana pensiun yang umum dan fatwa MUI yang juga umum, tidak bersifat khusus. Hal ini pula lah yang menjadi salah satu faktor  lambatnya pertumbuhan dana pensiun syari’ah di Indonesia.

  1. Fungsi Program Pensiun

Adapun fungsi program dana pensiun bagi para peserta antara lain:

  1. Asuransi,

yaitu peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun.

  1. Tabungan,

yaitu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan dapat dilihat setiap bulan sebagai tabungan dari para pesertanya.

  1. Pensiun,

yaitu seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama sejak mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta, dan janda/duda peserta

  1. Peserta dan Usia Pensiun

w  Peserta

Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan peraturan dana pension. Pasal 19 UU No. 12 Tahun 1992 menyatakan bahwa setiap karyawan yang termasuk golongan karyawan yang memenuhi syarat kepesertaan dalam dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja, berhak menjadi peserta, apabila telah berusia setidak-tidaknya 18 tahun atau telah kawin dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 tahun pada pendiri atau mitra pendiri.

w  Usia Pensiun

  1. a) Pensiun normal (normal retirement)

Adalah usia paling rendah saat karyawan berhak untuk pensiun tanpa perlu persetujuan dari pemberi kerja dengan memperoleh manfaat pensiun penuh. Usia pensiun normal ditentukan dalam peraturan dana pensiun. Di Indonesia, usia pensiun normal karyawan umumnya berkisar 55 tahun.

  1. b) Pensiun dipercepat (early retirement)

Adalah ketentuan pensiun yang mengizinkan peserta pensiun untuk mempercepat pensiun karena suatu hal. Terkadang jenis pensiun ini diberikan untuk kondisi tertentu, misalnya karena adanya pengurangan pegawai di perusahaan tersebut.

  1. c) Pensiun ditunda (deffered retirement)

Ketentuan ini memperkenankan karyawannya yang secara mental dan fisik masih sehat untuk tetap bekerja melampaui usia pensiun normal.

  1. d) Pensiun cacat (disable retirement)

Merupakan pensiun yang diberikan disebabkan peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk melaksanakan pekerjaannya

  1. Jenis Lembaga Pengelola Dana Pensiun

Dalam Undang-undang dana pensiun, lembaga pengelola dana pensiun dibedakan dalam dua jenis, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Pembedaan kedua jenis lembaga pengelola dana pensiun ini didasarkan pada penyelenggaraannya atau pihak yang mendirikan.

  1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

DPPK dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, untuk menyelenggarakan program pensiun.

Dari pengertian di atas, jelas bahwa DPPK merupakan dana pensiun yang didirikan oleh perusahaan maupun perorangan yang memiliki karyawan. Perlu dijelaskan bahwa pendirian dan penyelenggaraan program pensiun melalui dana pensiun oleh pemberi kerja sifatnya tidak wajib. Akan tetapi, mengingat dampak dan peranan yang positif dari program dana pensiun kepada para karyawan, pemerintah sangat menganjurkan kepada setiap pemberi kerja untuk mendirikan dana pensiun.

Dana pensiun pemberi kerja dapat menyelenggarakan, baik program pensiun manfaat pasti, maupun program pensiun iuran pasti. Pemilihan jenis program pensiun didasarkan pada kemampuan pemberi kerja terhadap dana pensiun. Dengan mendirikan dana pensiun, timbul kewajiban dari perusahaan untuk menggiur sejumlah uang kepada dana pensiun. Mengingat adanya perbedaan mendasar diantara kedua jenis program pensiun ini yang tentunya menimbulkan konsekuensi yang berbeda pula, sebelumnya pemberi kerja harus mempertimbangkan semuanya ini dengan seksama. Begitu mendirikan dana pensiun, pemberi kerja terikat dan tidak dapat menarik kembali keinginan tersebut.

Dana pensiun pemberi kerja dibentuk oleh oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri dan untuk menyelenggarakan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.

  1. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 menyatakan bahwa dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi pekerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Pihak yang diperkenankan untuk mendirikan dana pensiun hanyalah bank umum dan perusahaan asuransi jiwa. Oleh karena itu, bank umum dan perusahaan asuransi jiwa dapat menyelenggarakan dua jenis dana pensiun, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

DPLK dibentuk secara terpisah dari bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan dan terpisah pula dari dana pensiun pemberi kerja yang mungkin didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa tersebut. Sebagaimana diketahui, bank atau perusahaan asuransi jiwa dalam kapasitasnya sebagai pemberi kerja karyawannya, juga dapat memberikan dana pensiun pemberi kerja. Dana pensiun lembaga keuangan hanya dapat menjalankan program pensiun iuran pasti. Program ini terutama diperuntukkan bagi para pekerja mandiri atau perorangan mislanya dokter, pengacara, pengusaha yang bukan merupakan karyawan dari lembaga atau orang lain.

  1. PROGRAM KERJA PENSIUN

Di samping kedua jenis dana pensiun (lembaga pengelola pensiun) di atas, ada juga jenis dari program pensiun itu sendiri. Program pensiun tersebut yang umumnya digunakan di perusahaan swasta dan perusahaan milik negara maupun bagi karyawan pemerintah terdiri atas dua jenis, yaitu sebagai berikut :

  1. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) adalah program pensiun yang memberikan formula tertentu atas manfaat yang akan diterima peserta pada saat mencapai usia pensiun. Program pensiun manfaat pasti memiliki perbedaan yang mendasar dengan program iuran pasti. Program manfaat pasti merupakan program pensiun yang besar manfaatnya yang akan diterima oleh peserta pada saat pensiun telah dapat ditetapkan terlebih dahulu. Penetapan ini didasarkan pada formula tertentu yang ditetapkan pada peraturan dana pensiun. Contoh: dalam peraturan dana pensiun ditetapkan bahwa seorang peserta program pensiun manfaat pasti pada saat pensiun ia akan mendapatkan manfaat sebesar 2,5 % x masa kerja x dasar pensiun. Ini berarti bahwa manfaat pensiun telah dapat ditetapkan pada saat seseorang memasuki kepesertaan dana pensiun.

Dari sisi karyawan atau peserta, program pensiun manfat pasti akan lebih menarik sebab manfaat pensiun yang diterimanya akan mendekati jumlah penerimaan (gaji) terakhir yang ia peroleh. Dengan demikian, manfaat yang diperoleh pada saat pensiun diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dari sudut pandang pemberi kerja yang terjadi adalah sebaliknya. Pada program pensiun iuran pasti biaya permulaan relatif akan lebih rendah (sebab tidak ada kewajiban masa lalu yang diakuinya) daripada penyelenggaraan program pensiun manfaat pasti.

Pada program pensiun manfaat pasti terdapat beberapa keuntungan, dan kerugian, yaitu sebagai berikut:

  1. Keuntungan

1)      Dari sisi pemberi kerja, keuntungan program pensiun manfaat pasti adalah sebagai berikut:

  1. a) Kinerja investasi yang baik memungkinkan terjadinya surplus yang dapat mengurangi iuran.
  2. b) Jadwal iuran tambahan (bila ada) lebih fleksibel

2)      Dari sisi peserta, keuntungan program pensiun manfaat pasti adalah sebagai berikut:

  1. a) Jumlah manfaat yang akan diterima sudah pasti
  2. b) Memberikan keamanan bagi karyawan yang bekerja lama
  1. Kekurangan

1)      Dari sisi pemberi kerja, kekurangan program pensiun manfat pasti adalah sebagai berikut:

  1. a) Iuran berfluktuasi dan pendanaan tidak stabil
  2. b) Pemberi kerja menanggung risiko investasi

2)      Dari sisi peserta, kekurangan program pensiun manfaat pasti adalah sebagai berikut:

  1. a) Manfaat yang berhenti di usia muda relatif lebih kecil
  2. b) Manfaat kurang fleksibel
  1. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) yaitu program pensiun yang menetapkan besarnya iuran karyawan dan perusahaan (pemberi kerja). Sementara itu, benefit yang akan diterima karyawan dihitung berdasarkan akumulasi iuran ditambah dengan hasil pengembangan atau investasinya.

Dalam Undang-Undang, Program Pensiun Iuran Pasti didefinisikan sebagai program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun.

Dari definisi ini terlihat bahwa PPIP pada dasarnya dilakukan dengan cara seseorang peserta menggiur sejumlah uang ke dalam dana pensiun dan iuran beserta hasil pengembangannya (akumulasi dana), yang dibukukan dalam rekening peserta yang bersangkutan, dan akan digunakan sebagai manfaat pensiun apabila peserta tersebut telah mencapai usia tertentu. Dalam program ini besarnya iuran peserta dapat ditetapkan terlebih dahulu, tetapi hasilnya atau manfaat pensiun yang akan diperolehnya belum dapat diketahui sebab hal tersebut akan sangat bergantung kepada lamanya seseorang menggiur dari hasil pengembangan iuran tersebut.

Program pensiun iuran pasti juga memiliki kelebihan dan kekurangannya, diantaranya sebagai berikut:

  1. Keuntungan

1)      Dari sisi pemberi kerja, keuntungan PPIP adalah sebagi berikut:

  1. a) Pembiayaan dapat dikendalikan dan memudahkan dalam penyusunan anggaran
  2. b) Tidak ada risiko investasi dan pendanaan stabil

2)      Dari sisi peserta, keuntungan PPIP adalah sebagai berikut:

  1. a) Manfaat bagi yang berhenti di usia muda relatif lebih besar
  2. b) Terlibat dalam memutuskan strategi investasi
  3. Kekurangan

1)      Dari sisi pemberi kerja, kekurangan PPIP adalah sebagai berikut:

  1. a) Berpotensi menimbulkan keresahan bila manfaat yang dihasilkan kecil
  2. b) Iuran tidak fleksibel karena sudah ditetapkan

2)      Dari sisi peserta, kekurangan PPIP adalah sebagai berikut:

  1. a) Besar manfaat tidak dapat diketahui
  2. b) Besar manfaat tergantung kinerja investasi.
  3. Program Pensiun Berdasarkan Keuntungan (profit sharing pension plan)

Program pensiun berdasarkan keuntungan adalah program pensiun iuran pasti, dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. (Lihat Pasal 1 Butir 3 UU No. 11 Tahun 1992)

  1. Keunggulan dan Kelemahan Dana Pensiun

 Keunggulan Dana Pensiun

  1. Pengelola yang ditunjuk, seyogianya profesional, setia (loyal), jujur, serta mampu menyusun rencana dan perfikir jangka panjang.
  2. Sesuai UU No. 11 Tahun 1992, dana pensiun dibebaskan dari pajak penghasilan dengan demikian para peserta dapat menikmati manfaat pensiun secara maksimal.
  3. Seluruh himpunan iuran dan hasil pengelolaan kekayaan, investasi dibagikan kepada peserta atau ahli warisnya prorata menurut jumlah iuran dan masa kepesertaannya.
  4. Biaya-biaya tetap (overhead) relatif rendah, karena umumnya peserta secara bersama-sama melalui mitra pendiri, pemberi kerja memikulnya sehingga akan memberikan dampak efisiensi yang tinggi akibat dampak skala ekonomis.
  5. Dana pensiun mempunyai prospek menjadi suatu lembaga keuangan dengan likuiditas dan solvabilitas yang tinggi sehingga memberikan posisi tawar-menawar (bargaining position) yang kuat dalam melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan lain.
  6. Untuk mengurangi resiko kematian atau kecelakaan dari peserta, maka sebagian atau seluruh peserta dapat dipertanggungkan dengan asuransi jiwa atau kecelakaan kepada perusahaan asuransi.
  7. Manfaat pensiun dapat dinikmati secara berkala bulanan selama seumur hidup dengan jumlah yang sama bagi peserta dan bagi janda atau duda dari peserta, serta anak yatim piatu dari peserta sampai berusia 25 tahun.
  8. Dana pensiun dapat mempunyai tiga fungsi yang terpadu, yaitu: tabungan, asuransi, dan pensiun.

            Kelemahan Dana Pensiun

  1. Pengelola Yayasan Dana Pensiuan (YDP) masih banyak yang kurang profesional.
  2. Arahan investasi kurang jelas dan kurang konsisten terhadap pencapaian tujuan program pensiun.
  3. Banyak investasi dilakukan pada aktiva tetap yang kurang produktif, tidak cepat menghasilkan.
  4. Arahan administrasi keuangan, sebagai pedoman penatausahaan kekayaan dana pensiun kurang dipersiapkan dengan baik.
  5. Investasi gedung kantor yang berlebihan atau mewah.
  6. Beberapa manajemen yang statis dan kurang peduli terhadap perbaikan manfaat pensiun.
  7. Banyak pengelola merasa bangga dan terlena dengan kenaikan laba dan aset yayasan dana pensiun, tetapi kurang memerhatikan perbaikan manfaat pensiun sebagai tujuan pokok.

PENUTUP

KESIMPULAN

Dana pensiun merupakan hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Dari definisi yang ada dapat ditarik kesimpulan bahwa dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun, yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun. Hakikat dana pensiun yaitu ,mengajak masyarakat dan karyawan untuk selalu siap menghadapi masa depan terutama di hari tua (masa pensiun). Mengajak masyarakat dan karyawan untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan yang diperoleh selama masih aktif bekerja ke program pensiun.Membantu mempersiapkan peserta untuk dapat tetap menikmati hidup layak (dimasa pensiun) dengan memperoleh pembayaran manfaat pensiun

Penyelenggaraan suatu program pensiun, terutama dari sisi pemberi kerja, dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek ekonomis dan aspek sosial. Yang dimaksud dengan aspek ekonomis adalah usaha pemberi kerja untuk menarik atau mempertahankan karyawan perusahaan yang memiliki potensi, cerdas, terampil dan produktif, yang dapat diharapkan untuk mengembangkan perusahaan. Sedangkan, aspek sosial berkaitan dengan tanggung jawab sosial pemberi kerja; bukan saja kepada karyawannya pada saat karyawan yang bersangkutan tidak lagi mampu bekerja, tetapi juga kepada  keluarganya pada saat karyawan tersebut meninggal dunia. Adapun usia pensiun, meliputi: Pensiun normal, pensiun dipercepat , pensiun ditunda , dan pensiun cacat. Dan adapaun program pensiun, terdiri dari:

  1. a) program pensiun iuran pasti (defined contribution plan),
  2. b) program pensiun manfaat pasti (defined benefit plan),
  3. c) program pensiun berdasarkan keuntungan (profit sharing pension plan)

Jenis Kelembagaan Dana Pensiun, meliputi:

  1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)
  2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Saran

Saran yang dapat kami berikan selaku penulis kepada para pembaca lainnya adalah sebagai mahasiswa seharusnya kita lebih memahami bagaimana sebenarnya penyelenggaraan dana pensiun tersebut sehingga kita dapat mempraktekkannya dan memetik manfaatnya secara maksimal di masa yang akan datang jika kita ikut dalam program dana pensiun tersebut. Dan bagi para instansi atau lembaga yang menaungi masalah dana pensiun sebaiknya juga harus melakukan pembinaan dan pengawasan, agar segala bentuk tindakan yang dapat mengurangi manfaat dana pensiun tersebut dapat dihindarkan sedni mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

Triandanu, Sigit, Totok BudiSantoso. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Salemba

Kasmir. 2011. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*