#3 Contoh Makalah Tentang Amdal Yang Baik dan Benar 2017

Contoh Makalah Amdal Tentang Analisis Dampak Lingkungan

#3 Contoh Makalah Tentang Amdal Yang Baik dan Benar 2017

Makalahkita#3 Contoh Makalah Tentang Amdal Yang Baik dan Benar 2017 yang saya bagikan ini sebagai bahan informasi referensi dalam pembuatan makalah yang benar. Merunut pada ulasan contoh makalah, saya berharap ini menjadi referensi kawan-kawan pelajar dalam memenuhi tugas makalah siswa dan tugas makalah mahasiswa. Seperti yang saya alami ketika mengenyam bangku pendidikan di beri tugas untuk membuat makalah, namun saya agak kesulitan karena waktu dulu saya cari referensi hanya dari buku dan itu pun terbatas. Berikut Contoh Makalah yang saya sajikan untuk semua:

Sebelumnya, untuk Ukuran Margin, Font, dan Spasi Makalah Yang Benar adalah Sebagai Berikut:

  1. Margin : Top 4, Left 4, Botton 3 dan Right 3 ( cm)
  2. Font : Times New Roman Ukuran 12
  3. Kertas : Size A4
  4. Spasi : 1.5

Makalahkita.com sebagai bahan referensi kebutuhan karya tulis makalah pendidikan, ekonomi, islam, filsafat, agama, bahasa indonesia, biologi, hukum, kesehatan, kewarganegaraan, kewirausahaan, olahraga, sains, sejarah dan tips makalah.

1. Contoh Makalah Amdal Tentang Dampak Limbah Industri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL —————————————————————————1

KATA PENGANTAR ————————————————————————-2

DAFTAR ISI ————————————————————————————3

BAB  I  PENDAHULUAN ——————————————————————–4

  1. Latar Belakang —————————————————————————-4
  2. Rumusan Masalah ————————————————————————4
  3. Tujuan ————————————————————————————–5
  4. Manfaat ————————————————————————————-5

BAB  II PEMBAHASAN  ———————————————————————6

  1. Pengertian AMDAL ———————————————————————–6
  2. Sejarah AMDAL —————————————————————————6
  3. Undang-Undang yang mengatur AMDAL ———————————————-7
  4. Prosedur Penyusunan AMDAL———————————————————–8
  5. Dokumen AMDAL ————————————————————————13
  6. Manfaat AMDAL————————————————————————– 14
  7. Metode Penyusunan AMDAL ————————————————————15
  8. Kebijakan Pembangunan di Indonesia ————————————————-20
  9. Contoh Usaha yang Menggunakan AMDAL ——————————————-23

BAB  III PENUTUP —————————————————————————31

  1. Kesimpulan ————————————————————————————– 31

DAFTAR PUSTAKA ————————————————————————–32

BAB I

PENDAHULUAN

1.Latar Belakang

Pengalaman beberapa negara berkembang khususnya negara-negara latin yang gandrung memakai teknologi dalam industri yang ditransfer dari negara-negara maju (core industry) untuk pembangunan ekonominya seringkali berakibat pada terjadinya distorsi tujuan. Keadaan ini terjadi karena aspek-aspek dasar dari manfaat teknologi bukannya dinikmati oleh negara importir, tetapi memakmurkan negara pengekpor atau pembuat teknologi. Negara pengadopsi hanya menjadi konsumen dan ladang pembuangan produk teknologi karena tingginya tingkat ketergantungan akan suplai berbagai jenis produk teknologi dan industri dari negara maju.

Alasan umum yang digunakan oleh negara-negara berkembang dalam mengadopsi teknologi (iptek) dan industri, searah dengan pemikiran Alfin Toffler maupun John Naisbitt yang menyebutkan bahwa untuk masuk dalam era globalisasi dalam ekonomi dan era informasi harus melewati gelombang agraris dan industrialis. Hal ini didukung oleh itikad pelaku pembangunan di negara-negara untuk beranjak dari satu tahapan pembangunan ke tahapan pembangunan berikutnya.

Tetapi akibat tindakan penyesuaian yang harus dipenuhi dalam memenuhi permintaan akan berbagai jenis sumber daya (resources), agar proses industri dapat menghasilkan berbagai produk yang dibutuhkan oleh manusia, seringkali harus mengorbankan ekologi dan lingkungan hidup manusia. Hal ini dapat kita lihat dari pesatnya perkembangan berbagai industri yang dibangun dalam rangka peningkatan pendapatan (devisa) negara dan pemenuhan berbagai produk yang dibutuhkan oleh manusia.

Disamping itu, iptek dan teknologi dikembangkan dalam bidang antariksa dan militer, menyebabkan terjadinya eksploitasi energi, sumber daya alam dan lingkungan yang dilakukan untuk memenuhi berbagai produk yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari.

Gejala memanasnya bola bumi akibat efek rumah kaca (greenhouse effect) akibat menipisnya lapisan ozone, menciutnya luas hutan tropis, dan meluasnya gurun, serta melumernya lapisan es di Kutub Utara dan Selatan bumi dapat dijadikan sebagai indikasi dari terjadinya pencemaran lingkungan karena penggunaan energi dan berbagai  bahan kimia secara tidak seimbang.

Selain itu, terdapat juga indikasi yang memperlihatkan tidak terkendalinya polusi dan pencemaran lingkungan akibat banyak zat-zat buangan dan limbah industri dan rumah tangga yang memperlihatkan ketidak-perdulian terhadap lingkungan hidup. Akibat-akibat dari ketidak-perdulian terhadap lingkungan ini tentu saja sangat merugikan manusia, yang dapat mendatangkan bencana bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, masalah  pencemaran lingkungan baik oleh karena industri maupun konsumsi manusia, memerlukan suatu pola sikap yang dapat dijadikan sebagai modal dalam mengelola dan menyiasati permasalahan lingkungan.

Pengertian dan persepsi yang berbeda mengenai masalah lingkungan hidup sering menimbulkan ketidak-harmonisan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Akibatnya seringkali terjadi kekurang-tepatan dalam menerapkan berbagai perangkat peraturan, yang justru menguntungkan perusak lingkungan dan merugikan masyarakat dan pemerintah.

Itikad penanganan dan pemecahan masalah lingkungan telah ditunjukkan oleh pemerintah melalui Kantor Menteri Lingkungan Hidup yang mempersyaratkan seluruh bentuk kegiatan industri harus memenuhi ketentuan Amdal dan menata hasil buangan industri baik dalam bentuk padat, cair maupun gas. Disamping itu, berbagai seruan dan ajakan telah disampaikan kepada konsumen dan rumah tangga pengguna produk industri yang buangannya tidak dapat diperbaharui ataupun didaur ulang.

2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

  1. Bagaimana dampak limbah industri terhadap lingkungan hidup ?
  2. Bagaimana upaya-upaya penyelesaiannya dampak limbah industri terhadap lingkungan hidup?

BAB II

PEMBAHASAN

1.Konsep-Konsep Untuk Memahami Masalah Lingkungan Dan Pencemaran Oleh Industri

Seringkali ditemukan pernyataan yang menyamakan istilah ekologi dan lingkungan hidup, karena permasalahannya yang bersamaan. Inti dari permasalahan lingkungan hidup adalah hubungan makhluk hidup, khususnya manusia dengan lingkungan hidupnya. Ilmu tentang hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya di sebut ekologi. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya. keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dengan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupannya dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Dari definisi diatas tersirat bahwa makhluk hidup khususnya merupakan pihak yang selalu memanfaatkan lingkungan hidupnya, baik dalam hal respirasi, pemenuhan kebutuhan pangan, papan dan lain-lain. Dan, manusia sebagai makhluk yang paling unggul di dalam ekosistemnya, memiliki daya dalam mengkreasi dan mengkonsumsi berbagai sumber-sumber daya alam bagi kebutuhan hidupnya.

Di alam terdapat berbagai sumber daya alam yang merupakan komponen lingkungan yang sifatnya berbeda-beda, dimana dapat digolongkan atas :

– Sumber daya alam yang dapat diperbaharui (renewable natural resources)

– Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (non-renewable natural resources)

Berbagai sumber daya alam yang mempunyai sifat dan perilaku yang beragam tersebut saling berinteraksi dalam bentuk yang berbeda-beda pula. Sesuai dengan kepentingannya maka sumber daya alam dapat dibagi atas;

(a). fisiokimia seperti air, udara, tanah, dan sebagainya,

(2). biologi, seperti fauna, flora, habitat, dan sebagainya, dan

(3). sosial ekonomi seperti pendapatan, kesehatan, adat-istiadat, agama, dan lain-lain.

Interaksi dari elemen lingkungan yaitu antara yang tergolong hayati dan non-hayati akan menentukan kelangsungan siklus ekosistem, yang didalamnya didapati proses pergerakan energi dan hara (material) dalam suatu sistem yang menandai adanya habitat, proses adaptasi dan evolusi.

Dalam memanipulasi lingkungan hidupnya, maka manusia harus mampu mengenali sifat lingkungan hidup yang ditentukan oleh macam-macam faktor. Berkaitan dengan pernyataan ini, Soemarwoto (1991: 50-51) mengkategorikan sifat lingkungan hidup atas dasar:

(1)   Jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan hidup tersebut

(2)   Hubungan atau interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup tersebut

(3)   Kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup

(4)   Faktor-faktor non-materiil, seperti cahaya dan kebisingan

Manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya, yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya, membentuk dan dibentuk oleh lingkungan hidupnya. Hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya adalah sirkuler, berarti jika terjadi perubahan pada lingkungan hidupnya maka manusia akan terpengaruh.

Uraian ini dapat menjelaskan akibat yang ditimbulkan oleh adanya pencemaran lingkungan, terutama terhadap kesehatan dan mutu hidup manusia. Misalnya, akibat polusi asap kendaraan atau cerobong industri, udara yang dipergunakan untuk bernafas oleh manusia yang tinggal di lingkungan itu akan tercemar oleh gas CO (karbon monoksida). Berkaitan dengan paparan ini, perlakuan manusia terhadap lingkungan akan mempengaruhi mutu lingkungan hidupnya.

Konsep mutu lingkungan berbeda bagi tiap orang yang mengartikan dan mempersepsikannya. Soemarwoto (1991: 53) secara sederhana menerjemahkan bahwa mutu lingkungan hidup diukur dari kerasannya manusia yang tinggal di lingkungan tersebut, yang diakibatkan oleh terjaminnya perolehan rezeki, iklim dan faktor alamiah lainnya yang sesuai.

Batasan ini terasa sempit, bila dikaitkan dengan pengaruh elemen lingkungan yang sifatnya tidak dikenali dan dirasakan, misalnya dampak radiasi baik yang disebabkan oleh sinar ultraviolet atau limbah nuklir, yang bersifat merugikan bagi kelangsungan hidup makhluk hidup.

2. Industri Dan Pencemaran Lingkungan

Jika kita ingin menyelamatkan lingkungan hidup, maka perlu adanya itikad yang kuat dan kesamaan persepsi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup dapatlah diartikan sebagai usaha secara sadar untuk memelihara atau memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya.

Memang manusia memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap lingkungannya, secara hayati ataupun kultural, misalnya manusia dapat menggunakan air yang tercemar dengan rekayasa teknologi (daur ulang) berupa salinisasi, bahkan produknya dapat menjadi komoditas ekonomi. Tetapi untuk mendapatkan mutu lingkungan hidup yang baik, agar dapat dimanfaatkan secara optimal maka manusia diharuskan untuk mampu memperkecil resiko kerusakan lingkungan.

Dengan demikian, pengelolaan lingkungan dilakukan bertujuan agar manusia tetap “survival“. Hakekatnya manusia telah “survival” sejak awal peradaban hingga kini, tetapi peralihan dan revolusi besar yang melanda umat manusia akibat kemajuan pembangunan, teknologi, iptek, dan industri, serta revolusi sibernitika, menghantarkan manusia untuk tetap mampu menggoreskan sejarah kehidupan, akibat relasi kemajuan yang bersinggungan dengan lingkungan hidupnya. Karena jika tidak mampu menghadapi berbagai tantangan yang muncul dari permasalahan lingkungan, maka kemajuan yang telah dicapai terutama berkat ke-magnitude-an teknologi akan mengancam kelangsungan hidup manusia.

3. Dampak Industri dan Teknologi terhadap Lingkungan

Joseph Schumpeter (dalam Marchinelli dan Smelser,1990 :14-20) mengisyaratkan tentang pentingnya inovasi dalam proses pembangunan ekonomi di suatu negara. Dalam hal ini, pesatnya hasil penemuan baru dapat dijadikan sebagai ukuran kemajuan pembangunan ekonomi suatu bangsa.

Dari berbagai tantangan yang dihadapi dari perjalanan sejarah umat manusia, kiranya dapat ditarik selalu benang merah yang dapat digunakan sebagai pegangan mengapa manusia “survival” yaitu oleh karena teknologi.

Teknologi memberikan kemajuan bagi industri baja, industri kapal laut, kereta api, industri mobil, yang memperkaya peradaban manusia.. Teknologi juga mampu menghasilkan sulfur dioksida, karbon dioksida, CFC, dan gas-gas buangan lain yang mengancam kelangsungan hidup manusia akibat memanasnya bumi akibat efek “rumah kaca”.

Teknologi yang diandalkan sebagai istrumen utama dalam “revolusi hijau” mampu meningkatkan hasil pertanian, karena adanya bibit unggul, bermacam jenis pupuk yang bersifat suplemen, pestisida dan insektisida. Dibalik itu, teknologi yang sama juga menghasilkan berbagai jenis racun yang berbahaya bagi manusia dan lingkungannya, bahkan akibat rutinnya digunakan berbagi jenis pestisida ataupun insektisida mampu memperkuat daya tahan hama tananam misalnya wereng dan kutu loncat.

Teknologi juga memberi rasa aman dan kenyamanan bagi manusia akibat mampu menyediakan berbagai kebutuhan seperti tabung gas kebakaran, alat-alat pendingin (lemari es dan AC), berbagai jenis aroma parfum dalam kemasan yang menawan, atau obat anti nyamuk yang praktis untuk disemprotkan, dan sebagainya. Serangkai dengan proses tersebut, ternyata CFC (chlorofluorocarbon) dan tetra fluoro ethylene polymer yang digunakan justru memiliki kontribusi bagi menipisnya lapisan ozone di stratosfer.

Teknologi memungkinkan negara-negara tropis (terutama negara berkembang) untuk memanfaatkan kekayaan hutan alamnya dalam rangka meningkatkan sumber devisa negara dan berbagai pembiayaan pembangunan, tetapi akibat yang ditimbulkannya merusak hutan tropis sekaligus berbagai jenis tanaman berkhasiat obat dan beragam jenis fauna yang langka.

Terlepas dari berbagai keberhasilan pembangunan yang disumbangkan oleh teknologi dan sektor industri di Indonesia, sesungguhnya telah terjadi kemerosotan sumber daya alam dan peningkatan pencemaran lingkungan, khususnya pada kota-kota yang sedang berkembang seperti Gresik, Surabaya, Jakarta, Bandung Lhokseumawe, Medan, dan sebagainya. Bahkan hampir seluruh daerah di Jawa telah ikut mengalami peningkatan suhu udara, sehingga banyak penduduk yang merasakan kegerahan walaupun di daerah tersebut tergolong berhawa sejuk dan tidak pesat industrinya.

Berkaitan dengan pernyataan tersebut, Amsyari (1996:104), mencatat kerusakan lingkungan akibat industrialisasi di beberapa kota di Indonesia, yaitu:

–   Terjadinya penurunan kualitas air permukaan di sekitar daerah-daerah industri.

– Konsentrasi bahan pencemar yang berbahaya bagi kesehatan penduduk seperti merkuri, kadmium, timah hitam, pestisida, pcb, meningkat tajam dalam kandungan air permukaan dan biota airnya.

– Kelangkaan air tawar semakin terasa, khususnya di musim kemarau, sedangkan di musim penghujan cenderung terjadi banjir yang melanda banyak daerah yang berakibat merugikan akibat kondisi ekosistemnya yang telah rusak.

– Temperatur udara maksimal dan minimal sering berubah-ubah, bahkan temperatur tertinggi di beberapa kola seperti Jakarta sudah mencapai 37 derajat celcius.

–  Terjadi peningkatan konsentrasi pencemaran udara seperti CO, NO2r SO2, dan debu.

– Sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia terasa semakin menipis, seperti minyak bumi dan batu bara yang diperkirakan akan habis pada tahun 2020.

– Luas hutan Indonesia semakin sempit akibat tidak terkendalinya perambahan yang disengaja atau oleh bencana kebakaran. Kondisi hara tanah semakin tidak subur, dan lahan pertanian semakin menyempit dan mengalami pencemaran.

3. Klasifikasi Pencemaran Lingkungan

Masalah pencemaran lingkungan hidup, secara teknis telah didefinisikan dalam UU No. 4 Tahun 1982, yakni masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat lagi berfungsi sesuai peruntukannya.

Dari definisi yang panjang tersebut, terdapat tiga unsur dalam pencemaran, yaitu : sumber perubahan oleh kegiatan manusia atau proses alam, bentuk perubahannya adalah berubahnya konsentrasi suatu bahan (hidup/mati) pada lingkungan, dan merosotnya fungsi lingkungan dalam menunjang kehidupan.

Pencemaran dapat diklasifikasikan dalam bermacam-macam bentuk menurut pola pengelompokannya. Berkaitan dengan itu, Amsyari (1996: 102), mengelompokkan pencemaran alas dasar :

a) bahan pencemar yang menghasilkan bentuk pencemaran biologis, kimiawi, fisik, dan budaya;

b) pengelompokan menurut medium lingkungan menghasilkan bentuk pencemaran udara, air, tanah, makanan, dan sosial;

c) pengelompokan menurut sifat sumber menghasilkan pencemaran dalam bentuk primer dan sekunder.

Namun apapun klasifikasi dari pencemaran lingkungan, pada dasarnya terletak pada esensi kegiatan manusia yang mengakibatkan terjadinya kerusakan yang merugikan masyarakat banyak dan lingkungan hidupnya.

4. Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan Kesehatan

Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, pada pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan yang sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Adapun derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu :

–          Faktor Lingkungan

–          Faktor Perilaku

–          Faktor Pelayanan Kesehatan

–          Faktor Bawaan (Keturunan)

Dari keempat faktor tersebut, faktor lingkungan merupakan faktor yang paling besar pengaruhnya dibandingkan dengan ketiga faktor yang lain. Pada umumnya, bila manusia dan lingkungannya berada dalam keadaan seimbang, maka keduanya berada dalam keadaan sehat. Tetapi karena sesuatu sebab sehingga keseimbangan ini terganggu atau mungkin tidak dapat tercapai, maka dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi kesehatan.

Keseimbangan tersebut sangat kompleks. Dari lingkungan alaminya manusia mengambil makanan dan sumber daya lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan materinya, ke lingkungan alami pula manusia membuang berbagai bahan buangan baik dari badannya maupun dari proses produksinya.

Proses pengambilan maupun pembuangan ini bila tidak terkendali, menimbulkan dampak terhadap lingkungan yang dapat merugikan bagi kehidupan manusia itu sendiri, antara lain gangguan kesehatan, gangguan kenyamanan, gangguan ekonomi dan sosial. Dalam hal tersebut diatas yang perlu kita cermati adalah bahwa alam mempunyai daya dukung dan daya tampung yang terbatas. Bila pengelolaannya tidak seimbang maka kelestarian lingkungan juga akan terganggu.

Perilaku manusia yang tidak sehat, akan memperburuk kondisi lingkungan dengan timbulnya “man made breeding places” bagi kuman dan vektor penyakit maupun sumber pencemar yang dapat memajani manusia. Selaras dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, bertambahnya jumlah penduduk dengan mobilitas yang cepat, sangat berpengaruh terhadap kebutuhan manusia yang tidak hanya kebutuhan dasar saja. Dari kebutuhan dasar yang berupa makanan dan sandang sampai pada kebutuhan materi sebagai hasil proses industri, memunculkan kecenderungan semakin meningkatnya tempat / kegiatan yang juga menghasilkan limbah berupa bahan berbahaya dan beracun bagi kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya.

Kondisi tersebut, bila tidak terkendali akan menimbulkan masalah kesehatan yang semakin berat dan luas dengan semakin tingginya angka kesakitan, baik karena penyakit infeksi maupun non infeksi sebagai akibat dari pencemaran lingkungan oleh bahan-bahan yang tidak diinginkan. Beberapa tahun terakhir ini telah terjadi transisi epidemiologik, yaitu bergesernya pola penyakit yang sebelumnya didominasi oleh penyakit infeksi, pada saat ini penyakit non infeksi antara lain hipertensi, jantung, diabetes melitus, gangguan fungsi ginjal, kanker, lebih menonjol dibanding tahun-tahun sebelumnya.

5. Limbah dan Masalahnya

Karena limbah dibuang ke lingkungan, maka masalah yang ditimbulkannya merata dan menyebar di lingkungan yang luas. Limbah gas terbawa angin dari satu tempat ke tempat lainnya. Limbah cair atau padat yang dibuang ke sungai, dihanyutkan dari hulu sampai jauh ke hilir, melampaui batas-batas wilayah akhirnya bermuara di laut atau danau, seolah-olah laut atau danau menjadi tong sampah.

Limbah bermasalah antara lain berasal dari kegiatan pemukiman, industri, pertanian, pertambangan dan rekreasi.

Limbah pemukiman selain berupa limbah padat yaitu sampah rumah tangga, juga berupa tinja dan limbah cair yang semuanya dapat mencemari lingkungan perairan. Air yang tercemar akan menjadi sumber penyakit menular.

Limbah industri baik berupa gas, cair maupun padat umumnya termasuk kategori atau dengan sifat limbah B3. Kegiatan industri disamping bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, ternyata juga menghasilkan limbah sebagai pencemar lingkungan perairan, tanah, dan udara. Limbah cair, yang dibuang ke perairan akan mengotori air yang dipergunakan untuk berbagai keperluan dan mengganggu kehidupan biota air. Limbah padat akan mencemari tanah dan sumber air tanah.

Limbah gas yang dibuang ke udara pada umumnya mengandung senyawa kimia berupa SOx, NOx, CO, dan gas-gas lain yang tidak diinginkan. Adanya SO2dan NOx di udara dapat menyebabkan terjadinya hujan asam yang dapat menimbulkan kerugian karena merusak bangunan, ekosistem perairan, lahan pertanian dan hutan.

Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang sangat ditakuti adalah limbah dari industri kimia. Limbah dari industri kimia pada umumnya mengandung berbagai macam unsur logam berat yang mempunyai sifat akumulatif dan beracun (toxic) sehingga berbahaya bagi kesehatan manusia.

Limbah pertanian yang paling utama ialah pestisida dan pupuk. Walau pestisida digunakan untuk membunuh hama, ternyata karena pemakaiannya yang tidak sesuai dengan peraturan keselamatan kerja, pestisida menjadi biosida–pembunuh kehidupan. Pestisida yang berlebihan pemakaiannya, akhirnya mengkontaminasi sayuran dan buah-buahan yang dapat menyebabkan keracunan konsumennya.

Pupuk sering dipakai berlebihan, sisanya bila sampai di perairan dapat merangsang pertumbuhan gulma penyebab timbulnya eutrofikasi. Pemakaian herbisida untuk mengatasi eutrofikasi menjadi penyebab terkontaminasinya ikan, udang dan biota air lainnya. Pertambangan memerlukan proses lanjutan pengolahan hasil tambang menjadi bahan yang diinginkan. Misalnya proses di pertambangan emas, memerlukan bahan air raksa atau mercury akan menghasilkan limbah logam berat cair penyebab keracunan syaraf dan merupakan bahan teratogenik.

Kegiatan sektor pariwisata menimbulkan limbah melalui sarana transportasi, dengan limbah gas buang di udara, tumpahan minyak dan oli di laut sebagai limbah perahu atau kapal motor di kawasan wisata bahari.

  1. Toksikologi Lingkungan

Karena limbah industri pada umumnya bersifat sebagai bahan berbahaya dan beracun (B3), maka substansi atau zat beracun di lingkungan yang sangat menjadi perhatian ialah yang bersumber pada kegiatan manusia yang dibuang ke lingkungan sebagai limbah.

Karena kajian toksikologi adalah bahan beracun, maka obyek toksikologi lingkungan ialah limbah kimia yang beracun, umumnya termasuk kelompok limbah bahan berbahaya dan beracun (hazardous waste and toxic chemical).

Sedangkan yang dimaksud dengan toxicology lingkungan adalah pengetahuan yang mempelajari efek substansi toksik (beracun) yang terdapat di lingkungan alam maupun lingkungan binaan; mempelajari dampak atau resiko keberadaan substansi tersebut terhadap makhluk hidup.

Didalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang dimaksud dengan B3 dapat diartikan “Semua bahan/senyawa baik padat, cair, ataupun gas yang mempunyai potensi merusak terhadap kesehatan manusia serta lingkungan akibat sifat-sifat yang dimiliki senyawa tersebut”.

Limbah B3 diidentifikasi sebagai bahan kimia dengan satu atau lebih karakteristik :

–          mudah meledak

–          mudah terbakar

–          bersifat reaktif

–          beracun

–          penyebab infeksi

–          bersifat korosif.

Toksikologi lingkungan menjadi sangat penting, karena kenyataannya adalah bahwa yang paling merasakan dampak suatu kegiatan adalah manusia, bagian dari makhluk hidup. Kata racun (toksin, toksikan) memang berhubungan dengan sistem kehidupan; sistem biologi. Toksisitas suatu bahan kimia ditentukan dengan LD 50 atau LC 50, yaitu dosis atau konsentrasi suatu bahan uji yang menimbulkan kematian 50 % hewan uji.

Pada manusia, sasaran toksikan pertama-tama adalah saluran pencernaan. Toksikan yang masuk melalui makanan pertama kali di dalam mulut akan diabsorbsi atau mengkontaminasi kelenjar ludah (saliva) yang kemudian dapat meracuni alat-alat pencernaan, dan selanjutnya menyebar ke organ vital lainnya.

Limbah B3 dari kegiatan industri yang terbuang ke lingkungan akhirnya akan berdampak pada kesehatan manusia. Dampak itu dapat langsung dari sumber ke manusia, misalnya meminum air yang terkontaminasi atau melalui rantai makanan, seperti memakan ikan yang telah menggandakan (biological magnification) pencemar karena memakan mangsa yang tercemar.

BAB III

PENUTUP

a. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dari penelitian diatas, sebagai berikut :

  1. Pembangunan yang mengandalkan teknologi dan industri dalam mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi seringkali membawa dampak negatif bagi lingkungan hidup manusia.
  2. Pencemaran lingkungan akan menyebabkan menurunnya mutu lingkungan hidup, sehingga akan mengancam kelangsungan makhluk hidup, terutama ketenangan dan ketentraman hidup manusia.
  3. Adanya pengertian dan persepsi yang sama dalam memahami pentingnya lingkungan hidup bagi kelangsungan hidup manusia akan dapat mengendalikan tindakan dan perilaku manusia untuk lebih mementingkan lingkungan hidup.
  4. Kemauan untuk saling menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup merupakan itikad yang luhur dari dalam diri manusia dalam memandang hakekat dirinya sebagai warga dunia.

b. Saran

Limbah industri harus ditangani dengan baik dan serius oleh Pemerintah Daerah dimana wilayahnya terdapat industri. Pemerintah harus mengawasi pembuangan limbah industri dengan sungguh-sungguh. Pelaku industri harus melakukan cara-cara pencegahan pencemaran lingkungan dengan melaksanakan teknologi bersih, memasang alat pencegahan pencemaran, melakukan proses daur ulang dan yang terpenting harus melakukan pengolahan limbah industri guna menghilangkan bahan pencemaran atau paling tidak meminimalkan bahan pencemaran hingga batas yang diperbolehkan. Di samping itu perlu dilakukan penelitian atau kajian-kajian lebih banyak lagi mengenai dampak limbah industri yang spesifik (sesuai jenis industrinya) terhadap lingkungan serta mencari metode atau teknologi tepat guna untuk pencegahan masalahnya.

Saran yang dapat disampaikan untuk semua pihak agar proses industrialisasi tidak lantas menjadi penyebab kerusakan lingkungan adalah :

  1. Sebaiknya dalam mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang dilakukan oleh dunia industri tidak hanya bertujuan meningkatkan keuntungan ekonomi semata, harus pula diiringi dengan kemauan untuk menyisihkan biaya bagi penelitian dan pemeliharaan lingkungan hidup.
  2. Perlu dilibatkan masyarakat dalam pengawasan pengolahan limbah buangan industri agar lebih intens dalam menjaga mutu lingkungan hidup.
  3. Upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan adalah upaya promotif, preventif, pengobatan dan pemulihan; dengan menitik beratkan pada upaya promotif dan preventif. Filosofi kesehatan yang menyatakan bahwa mencegah lebih mudah dan murah dari pengobatan, sebaiknya dapat menjadi rujukan.
  4. Limbah B3 sebelum dibuang ke media lingkungan seharusnya diolah / ditreatment lebih dulu.
  5. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan yang berhubungan dengan masalah lingkungan hidup, antara lain yang mengatur bahwa limbah yang dihasilkan oleh suatu kegiatan (misal : industri) yang dibuang ke lingkungan (udara dan perairan) harus sesuai dengan baku mutu lingkungan baik itu baku mutu untuk udara maupun baku mutu untuk air.
  6. Maksud dan tujuan peraturan tersebut adalah sebagai upaya pencegahan agar daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan untuk kelangsungan hidup manusia dapat dipertahankan. Biaya yang dikeluarkan dari pada untuk pengobatan atau pemulihan kesehatan lebih baik untuk menjaga, memelihara dan melestarikan lingkungan agar manusia dapat tetap produktif dan dapat menikmati hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

  • Slamet Ryadi. Kesehatan Lingkungan. Karya Anda. Surabaya, 1984.
  • Shalahuddin Djalal Tanjung. Toksikologi Lingkungan. Pusat Studi Lingkungan Hidup. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta, 2002.

 


2. Makalah Amdal Tentang Analisis Dampak Lingkungan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL —————————————————————————1

KATA PENGANTAR ————————————————————————-2

DAFTAR ISI ————————————————————————————3

BAB  I  PENDAHULUAN ——————————————————————–4

  1. Latar Belakang —————————————————————————-4
  2. Rumusan Masalah ————————————————————————4
  3. Tujuan ————————————————————————————–5
  4. Manfaat ————————————————————————————-5

BAB  II PEMBAHASAN  ———————————————————————6

  1. Pengertian AMDAL ———————————————————————–6
  2. Sejarah AMDAL —————————————————————————6
  3. Undang-Undang yang mengatur AMDAL ———————————————-7
  4. Prosedur Penyusunan AMDAL———————————————————–8
  5. Dokumen AMDAL ————————————————————————13
  6. Manfaat AMDAL————————————————————————– 14
  7. Metode Penyusunan AMDAL ————————————————————15
  8. Kebijakan Pembangunan di Indonesia ————————————————-20
  9. Contoh Usaha yang Menggunakan AMDAL ——————————————-23

BAB  III PENUTUP —————————————————————————31

Kesimpulan ————————————————————————————– 31

DAFTAR PUSTAKA ————————————————————————–32

BAB I

PENDAHULUAN

 A. LATAR BELAKANG

Manusia sebagai makhluk hidup senantiasa selalu ingin hidup lebih baik dan lebih baik lagi setiap harinya, manusia juga berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Ia mempengaruhi lingkungan hidupnya dan sebaliknya juga ia dapat dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Makhluk hidup yang sesuai dan cocok dengan lingkunganya akan tetap bisa hidup dan berkembang biak, lain hal-nya dengan makhluk hidup yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkunganya ia akan mati dan tidak akan bisa berkembang biak (musnah), dan ini dinamakan seleksi alam. “Manusia modern terbentuk oleh lingkungan hidupnya dan juga membentuk lingkungan hidupnya, manusia tidak bisa berdiri sendiri tanpa atau di luar lingkungan hidupnya. Membicarakan manusia harus pula membicarakan lingkungan hidupnya. Manusia tanpa lingkungan hidupnya hanyalah abstraksi semata”. (Otto Soemarwoto:18).

Dari uraian singkat diatas jelaslah bahwa manusia itu sangat tergantung dengan lingkungan hidupnya, kelangsungan hidupnya tergantung dari sebagaimana bisa ia menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan hidupnya, dan saat terjadi perubahan yang dahsyat dari lingkungan hidupnya itu akan mengancam kelangsungan hidupnya juga.

Seiring berjalanya waktu banyak pembangunan – pembangunan yang manusia buat sendiri dan itu secara tidak langsung membuat perubahan juga terhadap lingkungan hidupnya, manusia sebisa mungkin memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk kelangsungan hidupnya yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Pola pemanfaatan sumberdaya alam harus memberi kesempatan dan peran serta aktif masyarakat, serta memikirkan dampak – dampak yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Untuk itu di perlukan suatu pemahaman yang cukup dalam menganalisis mengenai dampak tehadap lingkungan.

Meningkatnya intensitas kegiatan penduduk dan industri perlu dikendalikan untuk mengurangi kadar kerusakan lingkungan di banyak daerah antara lain pencemaran industri, pembuangan limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan, penggunaan bahan bakar yang tidak aman bagi lingkungan, kegiatan pertanian, penangkapan ikan dan pengelolaan hutan yang mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

B.  RUMUSAN MASALAH

  1. Apa yang dimaksud dengan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL?
  2. Bagaimana proses analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL itu?

C.  TUJUAN

  1. Mengatahui tentang apa itu analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL.
  2. Mengetahui tentang bagaimana proses analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL.

D.  MANFAAT

  1. Bagi penulis dapat dijadikan ilmu dalam persiapan mengajar terutama dalam mengetahui tentang apa dan bagaimana AMDAL.
  2. Bagi pembaca diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang apa dan bagaimana AMDAL.

BAB II

PEMBAHASAN

A.  PENGERTIAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

Amdal adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

AMDAL sendiri merupakan suatu kajian mengenai dampak positif dan negatif dari  kegiatan/proyek, yang dipakai pemerintah dalam memutuskan apakah suatu kegiatan/proyek Iayak atau tidak Iayak Iingkungan. Kajian dampak positif dan negatif tersebut biasanya disusun dengan mempertimbangkan aspek fisik, kimia, biologi, sosial-ekonomi, sosial ­budaya dan kesehatan masyarakat.Suatu rencana kegiatan dapat dinyatakan tidak layak lingkungan, jika berdasarkan hasil kajian AMDAL, dampak negatif yang timbulkannya tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia. Demikian juga, jika biaya yang diperlukan untuk menanggulangi dampak negatif Iebih besar daripada manfaat dari dampak positif yang akan ditimbulkan, maka rencana kegiatan tersebut dinyatakan tidak layak lingkungan. Suatu rencana kegiatan yang diputuskan tidak Iayak Iingkungan tidak dapat dilanjutkan pembangunannya.

B. Tujuan AMDAL

Secara umum tujuan AMDAL adalah : Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan Anekan pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin.

Dalam pelaksanaannya yang menjadi tujuan AMDAL yaitu :

  1. Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah.
  2. Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
  3. Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantau lingkungan hidup.
  4. Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan.
  5. Memberikan alternatif solusi minimalisasi dampak negatif
  6. Digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/pemberi ijin usaha dan/atau kegiatan. (http://ml.scribd.com/doc/49530355/Tujuan-AMDAL, diakses tanggal 14 September 2012).

C. Manfaat AMDAL

Apa manfat atau guna AMDAL. Ada banyak manfaat yang bisa didapatkan dengan mengikuti Porsedur AMDAL yang benat. Berikut ini beberapa secara umum manfaat yang bisa diperoleh dari adanya AMDAL:

  1. Sebagai materi/bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah.
  2. Membantu proses pengambilan keputusan yang benar tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan/program.
  3. Memberi masukan guna penyusunan disain secara rinci teknis dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
  4. Memberi masukan bagi penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
  5. Memberi informasi bagi masyarakat umum atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan.
  6. AMDAL memberikan alternatif solusi minimalisasi dampaktidak baik (negatif).
  7. AMDAL digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan atau pemberian ijin usaha dan/atau kegiatan.

Bagi pemerintah, AMDAL sendiri bermanfaat untuk:

  1. Mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemborosan sumber daya alam secara lebih luas. Menghindari timbulnya konflik dengan masyarakat dan kegiatan lain di sekitarnya.
  2. Menjaga agar pelaksanaan pembangunan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan.

3 .Peranan AMDAL Dalam Perencanaan Pembangunan

Adanya pembangunan ialah karena adanya kebutuhan untuk menaikan kesejahteraan rakyat. Pembangunan itu dijabarkan ke dalam program dalam berbagai bidang yang selanjutnya dirinci ke dalam berbagai proyek. Walaupun AMDAL dapat juga digunakan untuk menganalisis dampak yang diprakirakan akan ditimbulkan oleh program, namun pada umumnya AMDAL digunakan pada tingkat proyek. Hal ini disebabkan karena AMDAL untuk program lebih sulit pelaksanaanya dari pada untuk proyek. Padahal AMDAL untuk proyek pun sudah sulit. Sebab kesulitan pada AMDAL untuk program ialah uraian program belumlah terinci, bidangnya adalah luas dan daerah yang dijangkau pun sering luas. Sebagai contoh ialah program transmigrasi, program intensfikasi produksi pangan dan program pemberantasan penyakit malaria.

Ketiga program ini meliputi daerah seluruh Indonesia yang mempunyai kondisi lingkungan yang sangat bervariasi. Jelaslah betapa sulitnya untuk membuat AMDAL untuk ketiga program tersebut. AMDAL untuk daerah yang luas itu dapat menggunakan AMDAL kawasan dan AMDAL regional. Akan lebih mudahlah untuk, misalnya, membuat AMDAL untuk perencanaan intensifiasi produksi ubi jalar dikabupaten Jaya Wijaya, Irian Jaya, perencanaan transmigrasi penduduk dari daerah Cirata Jawa Barat, ke daerah Sintang, Kalimantan Barat, dan perencanaan pemberantasan penyakit Mlaria dikecamatan Wonodadi, Banjarnegara.

Walaupun demikian AMDAL untuk program tidaklah boleh diabaikan. Sebab dapat saja terjadi dampak dari suatu proyek yang merupakan bagian program tidaklah besar, tetapi dampak kumulatif program tersebut dapatlah sangat besar. Sebagai contoh ialah program introduksi huller ke desa-desa. Dampak yang ditimbulkan oleh proyek satu atau dua huller disebuah desa tidaklah besar. Akan tetapi dampak introduksi huller di beribu – ribu desa di seluruh Indonesia sangatlah besar. Beratus ribu wanita telah kehilangan pekerjaan tambahanya sebagai penumbuk padi.  Oleh karena itu sangatlah penting untuk dilakukan penelitian untuk mengembangkan teknik AMDAL untuk program. (Otto Soemarwoto,1997:51).

Pengalaman menunjukan, AMDAL hingga sekarang masih belum efektif digunakan dalam proses perencanaan. Sebab – sebab penting tidak efektifnya AMDAL adalah pelaksanaan AMDAL yang terlambat, sehingga tidak dapat lagi mempengaruhi proses perencanaan tanpa menyebabkan penundaan pelaksanaan program atau proyek dan menaikan biaya proyek. Kurangnya pengertian dari sementara pihak tentang arti dan peranan AMDAL, sehingga AMDAL dilaksanakan hanya sekedar untuk memenuhi peraturan undang-undang atau bahkan disalahgunakan untuk membenarkan suatu proyek, belum cukup berkembangnya teknik AMDAL untuk dapat dibuatnya AMDAL yang relevan dan dengan rekomendasi yang spesifik dan jelas.

Tujuan jangka panjang kita bukanlah untuk memperkuat lembaga AMDAL, melainkan justru untuk mengeliminasinya dengan makin mengurangi kebutuhan akan AMDAL. Sebagai proses terpisah dan mengintegrasikan pertimbangan lingkungan yang holistik sebagai bagian internal proses perencanaan yang berwawasan lingkungan. (Otto Soemarwoto, 1997:72).

B. PROSEDUR ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

  1. Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
    1. 1 Proses penapisan (screening) wajib AMDAL

Penapisan bertujuan untuk memilih rencana pembangunan mana yang harus dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan. Langkah ini sangat penting untuk pemrakarsa untuk dapatmengetahui sedini mungkin apakah proyeknya akan terkena AMDAL. Hal ini berkenaan dengan rencana anggaran dan waktu.

Seperti diamanatkan dalam pasal 16 Undang-undang No.4 tahun 1982, hanya rencana proyek yang diprakirakan akan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan saja yang diwajibkan untuk dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan. Dengan penapisan ini diharapkan kepeduliaan kita terhadap lingkungan tidak akan mengakibatkan bertambahnya waktu, tenaga dan biaya yang berlebihan yang diperlukan untuk pembanguna. Dalam keadaan ekstrem penentuan diperlukan atau tidak diperlukanya AMDAL adalah mudah. Misalnya, rencana untuk mendirikan sebuah gedung sekolah dasar jelaslah tidak memerlukan AMDAL. Sebaliknya, rencana untuk membangun sebuah Pusat Listrik Tenaga Nuklir jelas memerlukan AMDAL. Yang sulit ialah untuk menentukan diperlukan atau tidak diperlukanya AMDAL untuk rencana proyek yang ada diantara kedua ekstrem tersebut.

Di Indonesia penapisan dilakukan dengan daftar positif seperti ditentukan dalam keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Kepmen-11/MENLH/4/1994.

  1. Pelingkupan

Pelingkupan (scoping) ialah penentuan ruang lingkup studi AMDAL, yaitu bagian AMDAL yang terdiri atas identifikasi, prakiraan dan evaluasi dampak. Pelingkupan AMDAL nampaknya adalah suatu hal yang lumrah yang tidak perlu dibicarakan. Semua mahasiswa dipelajari melakukan pembatasan ruang lingkup permasalahan pada waktu mendapatkan tugas membuat makalah dan skripsi.

Akan tetapi jika kita lihat laporan AMDAL, didalam maupun diluar negeri, batas penelitianya sering tidak jelas. Fokusnya kabur. Sebab terjadinya kekaburan batas dan fokus itu ialah keharusan dilakukanya AMDAL secara komprehensif. Di Amerika Serikat, tempat lahirnya AMDAL, laporan AMDAL dapat ditelaah oleh umum, baik pakar maupun orang awam. Untuk dapat melakukan pelingkupan haruslah dilakukan identifikasi dampak. Pada tahap pertama diusahakan untuk mengidentifikasi dampak selengkapnya. Dari semua dampak yang teridentifikasi ini kemudian ditentukan dampak mana yang penting. Dampak penting inilah yang dimasukkan ke dalam ruang lingkup studi ANDAL, sedangkan dampak yang tidak penting dikeluarkan.

  1. Kerangka Acuan

Kerangka acuan ialah uraian tugas yang harus dilakukan dalam studi ANDAL. Kerangka acuan dijabarkan dari pelingkupan sehingga KA memuat tugas-tugas yang releven dengan dampak penting. Dengan KA yang demikian itu studi ANDAL menjadi terfokus pada dampak penting.

Karena KA didasarkan pada pelingkupan dan pelingkupan mengharuskan adanya identifikasi dampak penting maka pemrakarsa haruslah mempunyai kemampuan untuk melakukan identifikasi dampak penting itu, baik sendiri ataupun dengan bantuan konsultan.

Di dalam studi ANDAL dilakukan pula identifikasi dampak. Jika pelaksana ANDAL adalah konsultan yang membantu pemrakarsa dalam penyusunan KA, tidaklah akan terjadi perbedaan antara dampak penting yang diidentifikasikanya dengan yang tertera dalam KA. Tetapi jika konsultanya lain, dapatlah terjadi bahwa dalam proses identifikasi dampak itu dapat terjadi teridentifikasinya dampak penting yang tidak termuat dalam KA. Dalam hal ini konsultan ANDAL seyogyanya merundingkan dengan pihak pemrakarsa agar dilakukan pekerjaan-tambah. Sebaliknya juga dapat terjadi adanya dampak yang semula dianggap sebagai penting dan karena itu dimuat dalam KA. Tetapi kemudian ternyata tidak penting. Dalam hal ini seyogyamya diusulkan untuk dilakukan pekerjaan-kurang. Karena menurut Kepmen KA harus disetujui oleh instansi yang berwenang, maka baik dalam hal pekerjaan-kurang maupun pekerjaan-tambah persetujuan haruslah bersifat resmi yang disetujui tidak saja oleh pemrakarsa, melainkan juga oleh instansi yang berwenang.

  1. AMDAL

Di dalam studi AMDAL hanya diprakirakan dan dievaluasi dampak penting yang teridentifikasi dalam pelingkupan dan tertera dalam KA sehingga penelitian ANDAL terfokus pada dampak penting saja. Dampak yang tidak penting diabaikan. Dengan penelitian yang terfokus perhitungan untuk memprakirakan besarnya dan pentingnya dampak juga menjadi terbatas. Besarnya dampak haruslah diprakirakan dengan menggunakan metode yang sesuai dalam bidang yang bersangkutan. Metode itu mungkin telah ada, tetapi mungkin juga harus dikembangkan atau dimodifikasi dari metode yang ada. Dalam hal ini diperlukan pakar yang menguasai bidang yang diliput dalam AMDAL tertentu. Pakar itu tidaklah perlu untuk bekerja sepanjang pelaksanaa AMDAL, melainkan cukup untuk periode tertentu saja pada waktu tenaga dan keahlianya diperlukan. Pakar tidak perlu mempunyai sertifikat A dan B kursus AMDAL, jadi pakar tersebut merupakan masukan untuk digunakan oleh ketua gugus kerja dalam penyusunan AMDAL. Ketua ini dan seyogyanya juga wakil ketualah yang harus mempunyai pengalaman dalam pelaksanaan dan penyusunan AMDAL. Pengalaman ini harus dibuktikan dengan riwayat hidup mereka. Sebaiknya pengalaman lebih dipentingkan dari pada sertifikat kursus AMDAL, karena seseorang yang mempunyai sertifikat tapi tidak berpengalaman kementakanya adalah kecil dapat membuat AMDAL yang baik.

  1.  Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan

Dalam pengelolaan lingkungan pemantauan merupakan komponen yang esensial. diperlukan sebagai sarana untuk memeriksa apakah persyaratan lingkungan dipatuhi dalam pelaksanaan proyek. Informasi yang didapatkan dari pemantauan juga berguna sebagai peringatan dini, baik dalam arti positif maupun negatif, tentang perubahan lingkungan yang mendekati atau melampaui nilai ambang batas serta tindakan apa yang perlu diambil. Juga untuk mengetahui apakah prakiraan yang dibuat dalam ANDAL, sesuai dengan dampak yang terjadi. Karena itu pemantauan sering juga disebut post-audit dan berguna sebagai masukan untuk memperbaiki ANDAL di kemudian hari dan untuk perbaikan kebijaksanaan lingkungan.

Seperti halnya metode prakiraan dampak, metode untuk pengelolaan dan pemantauan dampak juga harus kita pinjam dari bidang yang bersangkutan atau harus kita kembangkan sesuai dengan kaidah bidang yang bersangkutan.

  1. Pelaporan

Pada akhirnya setelah semua pekerjaan itu selesai ditulislah hasil penelitian dalam laporan. Pada umumnya laporan terdiri atas tiga bagian, yaitu ringkasan eksekutif, laporan utama, dan lampiran. Pembagian dalam tiga bagian mempunyai maksud untuk dapat mencapai dua sasaran kelompok pembaca. Sasaran pertama adalah para pengambil keputusan pada pihak pemrakarsa (direktur dan direktur utama) maupun pemerintah (direktur, direktur jenderal, dan menteri) yang berkepentingan dengan proyek tersebut. Para pengambil keputusan ini sibuk dan tidak mempunyai waktu untuk mempelajari laporan yang terperinci. Dan memang tugas mereka bukanlah untuk melihat rincian, melainkan untuk melihat pokok-pokok permasalahan. Bgi merekalah diperuntukan ringkasan eksekutif. Laporan ini singkat dan berisi pokok permasalahan, cara pemecahanya dan rekomendasi tindakan yang harus diambil. Bahasa laporan harus sederhana dan mudah dimengerti , juga perlu dengan tabel dan grafikringkasan. Bahasa ilmiah dihindari, panjang laporan sekitar 10 laman dan seyogyanya tidak lebih dari 20 halaman.

Laporan utama diperuntukan bagi para pelaksana proyek dan teknisi yang memerlukan keterangan terinci. Laporan harus dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, baik isi maupun format, dengan bahasa yang harus dapat dimengerti dengan mudah oleh pakar dalam bidang yang berbeda-beda. Hal ini mengingat AMDAL bersifat lintas sektroal dan harus dipelajari oleh pakar dalam berbagai bidang.

Suatu tantangan dalam metode penulisan laporan adalah untuk membuat bagian-bagian dalam berbagai bidang menjadi satu kesatuan yang koheren, yaitu terintegrasi. Yang sering terjadi adalah penelitian AMDAL yang bersifat multidisiplin menghasilkan laporan yang terdiri atas bab-bab dalam berbagai bidang yang berdiri sendiri-sendiri. Di sini pulalah yang letak bahaya tidak terintegrasinya ANDAL dengan RKL dan RPL. (Otto Soemarwoto, 2007:81).

  1.  Siapa yang menyusun Amdal ?

Dokumen AMDAL harus disusun oleh pemrakarsa suatu rencana usaha dan/atau kegiatan Dalam penyusunan studi AMDAL, pemrakarsa dapat meminta jasa konsultan untuk menyusunkan dokumen AMDAL. Penyusun dokumen AMDAL harus telah memiliki sertifikat Penyusun AMDAL dan ahli di bidangnya. Ketentuan standar minimal cakupan materi penyusunan AMDAL diatur dalam Keputusan Kepala Bapedal Nomor 09/2000.

  1. Siapa saja yang terlibat dalam proses Amdal ?

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah Komisi Penilai AMDAL, pemrakarsa, dan masyarakat yang berkepentingan. Komisi Penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL. Di tingkat pusat berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup, di tingkat Propinsi berkedudukan di Bapedalda/lnstansi pengelola lingkungan hidup Propinsi, dan di tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di Bapedalda/lnstansi pengelola lingkungan hidup Kabupaten/Kota. Unsur pemerintah lainnya yang berkepentingan dan warga masyarakat yang terkena dampak diusahakan terwakili di dalam Komisi Penilai ini. Tata kerja dan komposisi keanggotaan Komisi Penilai AMDAL ini diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup, sementara anggota-anggota Komisi Penilai AMDAL di propinsi dan kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.

Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL berdasarkan alasan-alasan antara lain sebagai berikut: kedekatan jarak tinggal dengan rencana usaha dan/atau kegiatan, faktor pengaruh ekonomi, faktor pengaruh sosial budaya, perhatian pada lingkungan hidup, dan/atau faktor pengaruh nilai-nilai atau norma yang dipercaya. Masyarakat berkepentingan dalam proses AMDAL dapat dibedakan menjadi masyarakat terkena dampak, dan masyarakat pemerhati.

  1. Apa yang dimaksud UKL dan UPL ?

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup).

Kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL tetap harus melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Kewajiban UKL-UPL diberlakukan bagi kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL dan dampak kegiatan mudah dikelola dengan teknologi yang tersedia.
UKL-UPL merupakan perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk pengambilan keputusan dan dasar untuk menerbitkan ijin melakukan usaha dan atau kegiatan.
Proses dan prosedur UKL-UPL tidak dilakukan seperti AMDAL tetapi dengan menggunakan formulir isian yang berisi :

  1. Identitas pemrakarsa
  2.  Rencana Usaha dan/atau kegiatan
  3. Dampak Lingkungan yang akan terjadi
  4.  Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup

Tanda tangan dan cap formulir Isian diajukan pemrakarsa kegiatan kepada :

  1. Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota untuk kegiatan yang berlokasi pada satu wilayah kabupaten/kota
  2. Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Propinsi untuk kegiatan yang berlokasi lebih dari satu Kabupaten/Kota
  3. Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan untuk kegiatan yang berlokasi lebih dari satu propinsi atau lintas batas negara.
  4. Apa kaitan Amdal dengan dokumen atau kajian lingkungan lainnya ?
    AMDAL-UKL/UPL

Rencana kegiatan yang sudah ditetapkan wajib menyusun AMDAL tidak lagi diwajibkan menyusun UKL-UPL (lihat penapisan Keputusan Menteri LH 17/2001). UKL-UPL dikenakan bagi kegiatan yang telah diketahui teknologi dalam pengelolaan limbahnya.AMDAL dan Audit Lingkungan Hidup Wajib bagi kegiatan yang telah berjalan dan belum memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup (RKL-RPL) sehingga dalam operasionalnya menyalahi peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup, maka kegiatan tersebut tidak bisa dikenakan kewajiban AMDAL, untuk kasus seperti ini kegiatan tersebut dikenakan Audit Lingkungan Hidup Wajib sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan yang Diwajibkan.

Audit Lingkungan Wajib merupakan dokumen lingkungan yang sifatnya spesifik, dimana kewajiban yang satu secara otomatis menghapuskan kewajiban lainnya kecuali terdapat kondisi-kondisi khusus yang aturan dan kebijakannya ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup. Kegiatan dan/atau usaha yang sudah berjalan yang kemudian diwajibkan menyusun Audit Lingkungan tidak membutuhkan AMDAL baru.

AMDAL dan Audit Lingkungan Hidup Sukarela Kegiatan yang telah memiliki AMDAL dan dalam operasionalnya menghendaki untuk meningkatkan ketaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat melakukan audit lingkungan secara sukarela yang merupakan alat pengelolaan dan pemantauan yang bersifat internal. Pelaksanaan Audit Lingkungan tersebut dapat mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 42 tahun 1994 tentang Panduan umum pelaksanaan Audit Lingkungan.

Penerapan perangkat pengelolaan lingkungan sukarela bagi kegiatan-kegiatan yang wajib AMDAL tidak secara otomatis membebaskan pemrakarsa dari kewajiban penyusunan dokumen AMDAL. Walau demikian dokumen-dokumen sukarela ini sangat didorong untuk disusun oleh pemrakarsa karena sifatnya akan sangat membantu efektifitas pelaksanaan pengelolaan lingkungan sekaligus dapat “memperbaiki” ketidaksempurnaan yang ada dalam dokumen AMDAL. Dokumen lingkungan yang bersifat sukarela ini sangat bermacam-macam dan sangat berguna bagi pemrakarsa, termasuk dalam melancarkan hubungan perdagangan dengan luar negeri. Dokumen-dokumen tersebut antara lain adalah Audit Lingkungan Sukarela, dokumen-dokumen yang diatur dalam ISO 14000, dokumen-dokumen yang dipromosikan penyusunannya oleh asosiasi-asosiasi industri/bisnis, dan lainnya. 

  1. Perkembangan AMDAL Sosial

Pada mulanya paradigma yang dibuat para pakar AMDAL,  baik di negara maju maupun di negara berkembang, adalah pendekatan teknis dimana penyusunan AMDAL sebaiknya dilakukan oleh para ahli saja dan tidak perlu melibatkan masyarakat yang terkena dampak. Hal ini kemudian dikritisi oleh berbagai kalangan bahwa interpretasi para pakar tidak sama dengan apa yang dialami dalam masyarakat. Dari sini kemudian muncul konsep baru dalam pembangunan, bahwa AMDAL tidak lepas dari keterkaitan masyarakat (yang terkena dampak) karena mereka lebih mengetahui tentang keadaan yang ada disekitarnya.

Amerika Serikat dan Kanada tercatat sebagai negara pelapor dan terkemuka dalam sistem penerapan AMDAL sosial. Perkembangan sistem AMDAL sosial dinegara tersebut beriringan dengan kepedulian masyarakat yang begitu tinggi. Di Amerika Serikat momentum memasukan unsur sosial dapat dirasakan pada tahun 1973 tatkala sebuah dinas yang mengurusi sumber daya air federal memberikan mandat supaya menganalisis dampak pembangunan sumber daya air pada bidang-bidang ekonomi, pembangunan daerah, kualitas lingkungan dan dampaknya secara sosial. (Horas, Nommy, 2004;261).

  1. Halangan dan penyimpangan pelaksanaan AMDAL di Medan

Dalam pelaksanaan AMDAL, yang paling utama adalah pengawasan lingkungan hidup. Jenis halangan pelaksanaan AMDAL di Medan paling banyak disebabkan oleh tingkat kesadaran pengusaha rendah. Sedangkan halangan lain berturut-turut disebabkan oleh kekacauan sistem birokrasi, tidak berperanya komisi AMDAL, kesulitan peralatan, mahalnya konsultasi. Masalah yang sangat bermakna yaitu perasaan yang telah melaksanakan AMDAL dianggap telah mencukupi tanpa melakukan penilaian dan pemantauan, disebabkan oleh alasan klasik yaitu kurangnya tenaga untuk melaksanakan pemantauan dan penilaian. Kenyataan ini menggambarkan bahwa, proses pemantauan atau penilaian hanya formalitas saja, akan tetapi ada unsur-unsur lain yang lebih mendasar mendasar dibalik aktifitas itu, sehingga proses pemantauan dan penilaian tidak berjalan sebagaimana mestinya. Keadaan ini bertambah buruk karena kriteria yang tidak jelas dan ukuran pemberian ijin menurut pelaksanaan AMDAL. Pola kebijaksanaan dan penentuan tindakan terhadap pelanggaran proses pelaksanaan AMDAL dapat dengan tepat ditentukan. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh personal atau pegawai pemerintah. Oleh karena itu, peranan pegawai pemerintah yang profesional sangat penting dalam proses ini. (Djanius Djamin,2007:178).

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Amdal adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

AMDAL sendiri merupakan suatu kajian mengenai dampak positif dan negatif dari  kegiatan/proyek, yang dipakai pemerintah dalam memutuskan apakah suatu kegiatan/proyek Iayak atau tidak Iayak Iingkungan. Kajian dampak positif dan negatif tersebut biasanya disusun dengan mempertimbangkan aspek fisik, kimia, biologi, sosial-ekonomi, sosial ­budaya dan kesehatan masyarakat.

Prosedur AMDAL yaitu, Penapisan, Pelingkupan, Kerangka acuan, AMDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan, dan Pelaporan.

 

DAFTAR PUSTAKA

Djamin, Djanius.2007.Pengawasan & Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup.

Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.

Horas, Nommy.2004.Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan.Jakarta:Erlangga.

Soemarno, Otto.2007. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.Yogyakarta:Gadjah Mada

University Press.


 

3. Contoh Makalah Amdal Yang Baik dan Benar

KATA PENGANTAR

     Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat – Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)”

         Dalam penyusunan makalah ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak – pihak yang membantu dalam menyelesaikan penyusunan makalah ini. Dalam penyusunan makalah ini penulis merasa masih banyak kekurangan – kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang dimiliki penulis. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan pembuatan laporan ini.

    Akhirnya penulis berharap semoga Allah memberikan imbalan yang setimpal pada mereka yang telah memberikan bantuan, dan dapat menjadikan semua bantuan ini sebagai ibadah, Amiin Yaa Robbal ‘Alamin.

                                                                                                Indonesia, 17 Agustus 2017

                                                                 Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL —————————————————————————1

KATA PENGANTAR ————————————————————————-2

DAFTAR ISI ————————————————————————————3

BAB  I  PENDAHULUAN ——————————————————————–4

  1. Latar Belakang —————————————————————————-4
  2. Rumusan Masalah ————————————————————————4
  3. Tujuan ————————————————————————————–5
  4. Manfaat ————————————————————————————-5

BAB  II PEMBAHASAN  ———————————————————————6

  1. Pengertian AMDAL ———————————————————————–6
  2. Sejarah AMDAL —————————————————————————6
  3. Undang-Undang yang mengatur AMDAL ———————————————-7
  4. Prosedur Penyusunan AMDAL———————————————————–8
  5. Dokumen AMDAL ————————————————————————13
  6. Manfaat AMDAL————————————————————————– 14
  7. Metode Penyusunan AMDAL ————————————————————15
  8. Kebijakan Pembangunan di Indonesia ————————————————-20
  9. Contoh Usaha yang Menggunakan AMDAL ——————————————-23

BAB  III PENUTUP —————————————————————————31

Kesimpulan ————————————————————————————– 31

DAFTAR PUSTAKA ————————————————————————–32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1     Latar Belakang               

Lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan di mana di dalamnya terdapat berbagai macam kehidupan yang saling ketergantungan. Lingkungan hidup juga merupakan penunjang yang sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup yang ada. Lingkungan yang sehat akan terwujud apabila manusia dan lingkungannya dalam kondisi yang baik.

Di indonesia pembangunan nasional disusun atas dasar pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Keduanya dilaksanakan secara sambung menyambung untuk dapat menciptakan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik.Pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup seyogyanya menjadi acuan bagi kegiatan berbagai sektor pembangunan agar tercipta keseimbangan dan kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga keberlanjutan pembangunan tetap terjamin. Pola pemanfaatan sumberdaya alam seharusnya dapat memberikan akses kepada segenap masyarakat, bukan terpusat pada beberapa kelompok masyarakat dan golongan tertentu, dengan demikian pola pemanfaatan sumberdaya alam harus memberi kesempatan dan peran serta aktif masyarakat, serta memikirkan dampak–dampak yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam tersebut.

Seringkali pembangunan suatu usaha dibuat dalam porsi ruang lingkup yang sangat luas tetapi disusun kurang cermat. Seluruh program mungkin saja dapat diananlisis sebagai suatu proyek, tetapi pada umumnya akan lebih baik bila proyek dibuat dalam ruang lingkup yang lebih kecil yang layak ditinjau dari segi sosial, administrasi, teknis, ekonomis, dan lingkungan.

Oleh karena itu lingkungan hidup di Indonesia perlu ditangani di karenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya, salah satunya yaitu adanya masalah mengenai keadaan lingkungan hidup seperti kemerosotan atau degradasi yang terjadi di berbagai daerah.

Untuk itu di perlukan suatu pemahaman yang cukup dalam menganalisis mengenai dampak tehadap lingkungan. Meningkatnya intensitas kegiatan penduduk dan industri perlu dikendalikan untuk mengurangi kadar kerusakan lingkungan di banyak daerah antara lain pencemaran industri, pembuangan limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan, penggunaan bahan bakar yang tidak aman bagi lingkungan, kegiatan pertanian, penangkapan ikan dan pengelolaan hutan yang mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Agar pembangunan tidak menyebabkan menurunya kemampuan lingkungan yang disebabkan karena sumber daya yang terkuras habis dan terjadinya dampak negatif, maka sejak tahun 1982 telah diciptakan suatu perencanaan dengan mempertimbangkan lingkungan. Hal ini kemudian digariskan dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986 tentang Anlisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Peraturan Pemerintah ini kemudian diganti dan disempurnakan oleh Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 dan terakhir Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

Pasar PAL merupakan sebuah pasar tradisional yang berlokasi di sekitar Jl Raya Bogor Mekarsari, Depok. Pasar PAL terdiri dari beberapa kios yang menjual kebutuhan sehari-hari. Mulai dari perlengkapan pangan dan sandang. lokasi pasar yang terletak disekitar pemukiman warga memiliki dampak positif, seperti tersedianya lapangan kerja baru, dan memudahkan warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun dikarenakan kios yang terdapat di pasar PAL memiliki tata letak yang tidak teratur, sehingga sedikit banyak menimbulkan gangguan lalu lintas bagi pengendara yang melewati jalan raya tersebut.

1.2     Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, dirumuskan masalah sebagai berikut: bagaimana pengaruh sumber daya manusia (SDM) dan bagaimana tata kerja peraturan  AMDAL dalam pengelolaan lingkungan hidup di Pasar PAL.

1.3     Tujuan

Tujuan umum adalah untuk mengetahui pengaruh sumber daya manusia dan tata kerja dari AMDAL terhadap lingkungan pasar PAL. Sedangkan tujuan khususnya, untuk mengetahui variabel mana yang paling dominan dalam mempengaruhi kualitas AMDAL pada pengelolaan lingkungan hidup di pasar PAL.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1     Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Peningkatan usaha pembangunan sejalan dengan peningkatan penggunaan sumber daya untuk menyokong pembangunan dan timbulnya permasalahan-permasalahan dalam lingkungan hidup manusia. Pembangunan ini merupakan proses dinamis yang terjadi pada salah satu bagian dalam ekosistem yang akan mempengaruhi seluruh bagian. Kita tahu bahwa pada era pembangunan dewasa ini, sumber daya bumi harus dikembangkan semaksimal mungkin secara bijaksana dengan cara-cara yang baik dan seefisien mungkin.

Dalam pembangunan, sumber alam merupakan komponen yang penting karena sumber alam ini memberikan kebutuhan asasi bagi kehidupan. Dalam penggunaan sumber alam tadi hendaknya keseimbangan ekosistem tetap terpelihara. Acapkali meningkatnya kebutuhan proyek pembangunan, keseimbangan ini bisa terganggu, yang kadang-kadang bisa membahayakan kehidupan umat.

Kerugian-kerugian dan perubahan-perubahan terhadap lingkungan perlu diperhitungkan, dengan keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh dari suatu proyek pembangunan. Itulah sebabnya dalam setiap usaha pembangunan, ongkos-ongkos sosial untuk menjaga kelestarian lingkungan perlu diperhitungkan. Sedapat mungkin tidak memberatkan kepentingan umum masyarakat sebagai konsumen hasil pembangunan tersebut.

Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dalam mengambil keputusan-keputusan demikian, antara lain adalah kualitas dan kuantitas sumber daya alam yang diketahui dan diperlukan; akibat-akibat dari pengambilan sumber kekayaan alam termasuk kekayaan hayati dan habisnya deposito kekayaan alam tersebut. Bagaimana cara pengelolaannya, apakah secara tradisional atau memakai teknologi modern, termasuk pembiayaannya dan pengaruh proyek pada lingkungan, terhadap memburuknya lingkungan serta kemungkinan menghentikan pengrusakan lingkungan dan menghitung biaya-biaya serta alternatif lainnya.

Hal-hal tersebut di atas hanya merupakan sebagian dari daftar persoalan, atau pertanyaan yang harus dipertimbangkan bertalian dengan setiap proyek pembangunan. Juga sekedar menggambarkan masalah lingkungan yang masih harus dirumuskan kedalam pertanyaan-pertanyaan konkrit yang harus dijawab. Setelah ditemukan jawaban-jawaban yang pasti atas pertanyaan-pertanyaan tadi, maka disusun pedoman-pedoman kerja yang jelas bagi pelbagai kegiatan pembangunan baik berupa industri atau bidang lain yang memperhatikan faktor perlindungan lingkungan hidup.

Maka dalam rangka pembangunan dan pemanfaatan sumber-sumber alam yang dapat diperbaharui, hendaknya selalu diingat dan diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Generasi yang akan datang harus tetap mewarisi suatu alam yang masih penuh sumber kemakmuran untuk dapat memberi kehidupan kepada mereka.
  2. Tetap adanya keseimbangan dinamis diantara unsur-unsur yang terdapat di alam.
  3. Dalam penggalian sumber-sumber alam harus tetap dijamin adanya pelestarian alam, artinya pengambilan hasil tidak sampai merusak terjadinya autoregenerasi dari sumber alam tersebut.
  4. Perencanaan kehidupan manusia hendaknya tetap dengan lingkungan dan terciptanya kepuasan baik fisik, ekonomi, sosial, maupun kebutuhan spiritual.

Selain itu, dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan dan penggalian sumber daya alam untuk kehidupan harus disertai dengan:

  1. Strategi pembangunan yang sadar akan permasalahan lingkungan hidup, dengan dampak ekologi yang sekecil-kecilnya.
  2. Suatu politik lingkungan se-Indonesia yang bertujuan mewujudkan persyaratan kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih baik untuk puluhan tahun yang akan datang (kalau mungkin untuk selamanya).
  3. Eksploitasi sumber hayati didasarkan tujuan kelanggengan atau kelestarian lingkungan dengan prinsip memanen hasil tidak akan menghancurkan daya autoregenerasinya.
  4. Perencanaan pembangunan dalam rangka memenuhi kebutuhan penghidupan, hendaknya dengan tujuan mencapai suatu keseimbangan dinamis dengan lingkungan hingga memberikan keuntungan secara fisik, ekonomi, dan sosial spiritual
  5. Usahakan agar sebagian hasil pembangunan dapat dipergunakan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan akibat proyek pembangunan tadi, dalam rangka menjaga kelestraian lingkungan.
  6. Pemakaian sumber alam yang tidak dapat diganti, harus sehemat dan seefisien mungkin.

2.2     Aturan Hukum Mengenai Lingkungan

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya. Berikut aturan hukum mengenai Lingkungan Hidup:

  1. Undang-Undang Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan:

  1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
  2. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup;
  3. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
  4. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup;
  5. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain;
  6. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya;
  7. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;
  8. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukkannya;
  9. Kriteriabaku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang;
  10. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;
  11. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;
  12. Bahan berbahaya dan beracun adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;
  13. Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;
  14. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan;
  15. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan; Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di bidang lingkungan hidup;
  16. Audit lingkungan hidup adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;

Pasal 2

Ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Wawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya.

ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 3

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 5

  1. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
  2. Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.
  3. Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

  1. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
  2. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

WEWENANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 8

  1. Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh Pemerintah.
  2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:

1)   Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;

2)   Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika;

3)   Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subyek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika;

4)   Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;

5)   Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  1. Ketentuan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

  1. Pemerintah menetapkan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
  2. Pengelolaan lingkungan hidup, dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing, masyarakat, serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup.
  3. Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam nonhayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.
  4. Keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasi oleh Menteri.

Pasal 10

  1. Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah berkewajiban:
    Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
  2. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
  3. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  4. Mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  5. Mengembangkan dan mengembangkan perangkat yang bersifat preemtif, preventif, dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  6. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup;
  7. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup;
  8. Menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskannya kepada masyarakat;
  9. Memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup.
  10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 2012 TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
  2. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap zona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
  3. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
  4. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
  5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

  1. Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
  2. Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  3. Untuk menentukan rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa melakukan penapisan sesuai dengan tata cara penapisan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  4. Terhadap hasil penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), instansi lingkungan hidup Pusat, provinsi, atau kabupaten/kota menelaah dan menentukan wajib tidaknya rencana Usaha dan/atau Kegiatan memiliki Amdal.

Pasal 3

  1. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan:

1)   Di dalam kawasan lindung; dan/atau

2)   Berbatasan langsung dengan kawasan lindung, wajib memiliki Amdal.

  1. Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  2. Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berbatasan langsung dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:

1)   Batas tapak proyek bersinggungan dengan batas kawasan lindung; dan/atau

2)   Dampak potensial dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan diperkirakan mempengaruhi kawasan lindung terdekat.

  1. Kewajiban memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan:

1)   Eksplorasi pertambangan, minyak dan gas bumi, dan panas bumi;

2)   Penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan;

3)   Yang menunjang pelestarian kawasan lindung;

4)   Yang terkait kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup;

5)   Budidaya yang secara nyata tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup; dan

6)   Budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat.

Pasal 4

  1. Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:

1)   Memiliki skala/besaran lebih kecil daripada yang tercantum dalam Lampiran I; dan/atau

2)   Tidak tercantum dalam Lampiran I tetapi mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup,

3)   Dapat ditetapkan menjadi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal di luar Lampiran I.

  1. Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan:

1)   Pertimbangan ilmiah mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan

2)   Tipologi ekosistem setempat diperkirakan berdampak penting terhadap lingkungan hidup.

  1. Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara tertulis kepada Menteri, oleh:

1)   Kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian;

2)   Gubernur;

3)   Bupati/walikota; dan/atau

4)   Masyarakat.

  1. Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan setelah dilakukan telaahan sesuai kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

  1. Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal dapat ditetapkan menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal, apabila:
  2. Dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dapat ditanggulangi berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
  3. Berdasarkan pertimbangan ilmiah, ,tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup.
  4. Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
  5. Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara tertulis kepada Menteri, oleh:

1)   Kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian;

2)   Gubernur;

3)   Bupati/walikota; dan/atau

4)   Masyarakat.

  1. Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

  1. Peraturan Pemerintah

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN

  1. Peraturan Gubernur

Menimbang :

  1. Bahwa pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sejalan dengan berlakunya otonomi daerah;
  2. Bahwa sehubungan dengan huruf a diatas perlu ditetapkan jenis kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan dengan keputusan Gubernur.

Mengingat :

1)  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 (BN no. 5000 hal 1B-12B) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

2)  Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 (BN No. 5326 hal 5B-10B dst) tentang Penataan Ruang;

3)  Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 (BN No. 6066 hal 14 B-20B dst) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4)  Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 (BN No. 6336 hal 8B-15b dst) tentang Pemerintahan Daerah;

5)  Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 (BN No. 6372 hal 5B-8B) tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;

6)  Peraturan Pemrintah Nomor 27 Tahun 1999 (BN No. 6436 hal 1B-9B) tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

7)  Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 (BN No. 6468 hal 1B-9B) tentang Kewenangan Pemerinytah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;

8)  Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-12/MENLH/ 3/94 (BN No. 5556 hal 3B-5B) tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA :

Jenis usaha /kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) di Propinsi Jawa Barat.

KEDUA :

Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dilakukan bersama oleh instansi pemberi izin operasional, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah Propinsi Jawa Barat, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kotamadya/ Kabupaten Administrasi setempat, dan instansi terkait lainnya.

KETIGA :

Pengawasan pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dilakukan bersama oleh instansi pemberi izin operasional, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Jawa Barat, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kotamadya/ Kabupaten Administrasi setempat, dan instansi terkait lainnya.

KEEMPAT :

Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (uPl) Proyek Pemerintah di Propinsi Jawa Barat disusun oleh instansi yang membidangi kegiatan melalui pemimpin proyek yang bersangkutan.

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

2.2.    AMDAL

AMDAL merupakan singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. AMDAL merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahap perencanaan, dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Hal-hal yang dikaji dalam proses AMDAL antara lain adalah aspek fisik-kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha atau kegiatan.

AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. (Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

Agar pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perijinan. Peraturan pemerintah tentang AMDAL secara jelas menegaskan bahwa AMDAL adalah salah satu syarat perijinan, dimana para pengambil keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum memberikan ijin usaha/kegiatan. AMDAL digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/pemberian ijin usaha dan/atau kegiatan.

Dokumen AMDAL terdiri dari :

  1. Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-AMDAL).
  2. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
  3. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL).
  4. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) .

Tiga dokumen (AMDAL, RKL dan RPL) diajukan bersama-sama untuk dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL. Hasil penilaian inilah yang menentukan apakah rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut layak secara lingkungan atau tidak dan apakah perlu direkomendasikan untuk diberi ijin atau tidak. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

  1. Penentuan kriteria wajib AMDAL, saat ini, Indonesia menggunakan/menerapkan penapisan 1 langkah dengan menggunakan daftar kegiatan wajib AMDAL (one step scoping by pre request list). Daftar kegiatan wajib AMDAL dapat dilihat di Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006.
  2. Apabila kegiatan tidak tercantum dalam peraturan tersebut, maka wajib menyusun UKL-UPL, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002.
  3. Penyusunan AMDAL menggunakan Pedoman Penyusunan AMDAL sesuai dengan Permen LH NO. 08/2006.
  4. Kewenangan Penilaian didasarkan oleh Permen LH no. 05/2008.

2.2.1  Prosedur AMDAL

Terdapat empat prosedur dalam penyusunan AMDAL. Prosedur AMDAL terdiri dari :

  1. Proses penapisan (screening) wajib AMDAL.

Proses penapisan atau kerap juga disebut proses seleksi kegiatan wajib AMDAL, yaitu menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak.

  1. Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat.

Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat. Berdasarkan Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 08/2000, pemrakarsa wajib mengumumkan rencana kegiatannya selama waktu yang ditentukan dalam peraturan tersebut, menanggapi masukan yang diberikan, dan kemudian melakukan konsultasi kepada masyarakat terlebih dulu sebelum menyusun KA-ANDAL.

  1. Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL (scoping).

Proses penyusunan KA-ANDAL. Penyusunan KA-ANDAL adalah proses untuk menentukan lingkup permasalahan yang akan dikaji dalam studi ANDAL (proses pelingkupan). Proses penilaian KA-ANDAL. Setelah selesai disusun, pemrakarsa mengajukan dokumen KA-ANDAL kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal untuk penilaian KA-ANDAL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusun untuk memperbaiki atau menyempurnakan kembali dokumennya.

  1. Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL.

Proses penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL. Penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL dilakukan dengan mengacu pada KA-ANDAL yang telah disepakati (hasil penilaian Komisi AMDAL). Proses penilaian ANDAL, RKL, dan RPL. Setelah selesai disusun, pemrakarsa mengajukan dokumen ANDAL, RKL dan RPL kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal untuk penilaian ANDAL, RKL dan RPL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusun untuk memperbaiki atau menyempurnakan kembali dokumennya.

2.2.2  Pihak-pihak dalam AMDAL

Pada PP 27/1999 pengertian AMDAL adalah merupakan hasil studi mengenai dampak besar dan penting suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Hasil studi ini terdiri dari beberapa dokumen. Atas dasar beberapa dokumen ini kebijakan dipertimbangkan dan diambil. Dokumen AMDAL harus disusun oleh pemrakarsa suatu rencana usaha atau kegiatan. Dalam penyusunan studi AMDAL, pemrakarsa dapat meminta jasa konsultan untuk menyusunkan dokumen AMDAL. Penyusun dokumen AMDAL harus telah memiliki sertifikat Penyusun AMDAL dan ahli di bidangnya. Ketentuan standar minimal cakupan materi penyusunan AMDAL diatur dalam Keputusan Kepala Bapedal Nomor 09/2000.

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah:

  1. Komisi Penilai AMDAL, komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL.

Komisi Penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL. Di tingkat pusat berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup, di tingkat Propinsi berkedudukan di Bapedalda/lnstansi pengelola lingkungan hidup Propinsi, dan di tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di Bapedalda/lnstansi pengelola lingkungan hidup Kabupaten/Kota. Unsur pemerintah lainnya yang berkepentingan dan warga masyarakat yang terkena dampak diusahakan terwakili di dalam Komisi Penilai ini. Tata kerja dan komposisi keanggotaan Komisi Penilai AMDAL ini diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup, sementara anggota-anggota Komisi Penilai AMDAL di propinsi dan kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.

  1. Pemrakarsa, orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL berdasarkan alasan-alasan antara lain sebagai berikut: kedekatan jarak tinggal dengan rencana usaha dan/atau kegiatan, faktor pengaruh ekonomi, faktor pengaruh sosial budaya, perhatian pada lingkungan hidup, dan/atau faktor pengaruh nilai-nilai atau norma yang dipercaya.

  1. Masyarakat yang berkepentingan, masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.

Masyarakat berkepentingan dalam proses AMDAL dapat dibedakan menjadi masyarakat terkena dampak, dan masyarakat pemerhati.

2.2.3  Alasan suatu rencana kegiatan wajib AMDAL

Setiap rencana kegiatan yang mempunyai dampak besar dan penting, wajib dibuat AMDAL Hal ini mengacu pada pasal 3 ayat 1 PP 27 tahun 1999 yaitu ;

  1. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam.
  2. Eksploitasi SDA baik yang dapat diperbaharui/tidak dapat diperbaharui.
  3. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, kerusakan, pemerosotan dalam pemanfaatan SDA, cagar budaya.
  4. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, jasad renik.
  5. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati.
  6. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhilingkungan.
  7. Kegiatan yang mempunyai tinggi dan mempengaruhi pertahanan negara

Meskipun AMDAL secara resmi diperkenalkan ke Indonesia pada tahun 1982, sebagian besar praktisi mengetahui asal muasal sebenarnya untuk beranjak dari Peraturan No. 29/19869 yang menciptakan berbagai elemen penting dari proses AMDAL10. Sepanjang awal era 1990 didirikan suatu badan perlindungan lingkungan pusat (BAPEDAL) terlepas dari Kementerian Negara Lingkungan, dengan mandat meningkatkan pelaksanaan.

AMDAL dan kendali atas polusi, didukung oleh tiga kantor daerah. Kajian dan persetujuan atas berbagai dokumen AMDAL pada saat ini ditangani oleh Komisi Pusat atau Komisi Daerah, sesuai dengan skala proyek dan sumber pendanaan. Lebih dari 4000 AMDAL dikaji sampai dengan 1992 dimana menjadi lebih jelas bahwa berbagai elemen dari proses tersebut terlalu kompleks dan terlalu banyak didasarkan pada AMDAL ‘gaya barat’. Legislasi AMDAL yang baru yang diberlakukan pada tahun 199311 yang memiliki efek pembenahan atas prosedur penapisan, mempersingkat jangka waktu pengkajian, dan memperkenalkan status format EMP yang distandardisasi (UKL/UPL) untuk proyekdengan dampak yang lebih terbatas. Lebih dari 6000 AMDAL nasional dan propinsi diproses berdasarkan peraturan ini termasuk sejumlah kecil AMDAL daerah di bawah suatu komisi pusat yang didirikan di dalam BAPEDAL.

Dengan diundangkannya Undang-undang Pengelolaan Lingkungan yang baru (No. 23/1997) berbagai reformasi lanjutan atas regulasi AMDAL menjadi perlu. Peraturan 27/199912 diperkenalkan dengan simplifikasi lebih lanjut. Komisi sektoral dibubarkan dan dikonsolidasikan ke dalam suatu komisi pusat tunggal, sementara komisi propinsi diperkuat. Ketentuan yang lebih spesifik dan lengkap atas keterlibatan publik juga diperkenalkan, sebagaimana halnya juga dengan suatu rangkaian arahan teknis pendukung. Namun demikian PP 27/1999 ternyata tidak tepat waktu, gagal untuk secara memadai merefleksikan berbagai perubahan politis yang pada saat itu lebih luas yang akhirnya mengarah kepada desentralisasi politik dan administratif. AnalisisMengenai Dampak Lingkungan, yang sering di singkat dengan AMDAL, lahir dengan di undangkannya undang-undang tentang lingkungan hidup di Amerika Serikat, National Environmental Policy Act (NEPA), pada tahun 1969. NEPA 1969 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1970. Pasal 102 (2) (C) dalam undang-undang ini menyatakan, semua usulan legislasi dan aktifitas pemerintah federal yang besar di perkirakan akan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan diharuskan disertai laporan Environmental Impact Assessment (Analisis Dampak Lingkungan) tentang usulan tersebut.

NEPA 1969 merupakan suatu reaksi terhadap kerusakan lingkungan oleh aktifitas manusia yang makin meningkat, antara lain tercemarnya lingkungan oleh pestisida serta limbah industri dan transpor, rusaknya habitat tumbuhan dan hewan langka, serta menurunnya nilai estetika alam. Misalnya, sejak permulaan tahun 1950-an Los Angeles di negara bagian Kalifornia, Amerika Serikat, telah terganggu oleh asap-kabut atau asbut (smog = smoke +  fog), yang menyelubungi kota, mengganggu kesehatan dan merusak tanaman. Asbut berasal dari gas limbah kendaraan dan pabrik yang mengalami fotooksidasi dan terdiri atas ozon, peroksiasetil nitrat (PAN), nitrogenoksida, dan zat lain lagi.

AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) adalah instrumen yang sifatnya formal dan wajib (control and command) yang merupakan kajian bagi pembangunan proyek-proyek kegiatan-kegiatan pasal 17a yang kemungkinan akan menimbulkan dampak besar dari penting terhadap lingkungan hidup.

Dalam PP No.27 Tahun 1999 dinyatakan bahwa dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang di akibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan. Selanjutnya pada pasal 5 PP tersebut dinyatakan bahwa kriteria dari dampak besar dan periting dari suatu usaha atau kegiatan terhadap lingkungan antara lain:

  1. Jumlah manusia yang akan terkena dampak.
  2. Luas wilayah persebaran dampak.
  3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung.
  4. Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang akan terkena dampak.
  5. Sifat kumulatif dampak.
  6. Berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (ireversible).

Dasar hukum dan prosedur pelaksanaan AMDAL diatur dalam PP No.27 tahun 1999 beserta beberapa KEPMEN yang terkait dan dikeluarkan oleh Kementrian Negara Lingkungan Hidup. AMDAL dibuat sebelum kegiatan berjalan atau operasi proyek dilakukan. Karena itu AMDAL merupakan salah satu persyaratan keluarnya perizinan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1     Metodologi Penelitian

             Metodologi penilitian merupakan kerangka atau alur penelitian yang akan dilakukan, sehingga memberikan tahapan yang jelas dan mempersingkat waktu dalam penelitian.         

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1     Wawancara

Pasar PAL merupakan sebuah pasar tradisional yang berlokasi di sekitar Jl Raya Bogor Mekarsari, Depok. Pasar PAL terdiri dari beberapa kios yang menjual kebutuhan sehari-hari. Mulai dari perlengkapan pangan dan sandang. lokasi pasar yang terletak disekitar pemukiman warga memiliki dampak positif, seperti tersedianya lapangan kerja baru, dan memudahkan warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun dikarenakan kios yang terdapat di pasar PAL memiliki tata letak yang tidak teratur, sehingga sedikit banyak menimbulkan gangguan lalu lintas bagi pengendara yang melewati jalan raya tersebut. Untuk mengetahui dampak spesifik pada warga sekitar, kami mengadakan wawancara terhadap 6 warga sekitar pasar sebagai narasumber. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara.

  1. Siapa nama dan sudah berapa lama Anda tinggal di sekitar pasar PAL?
  2. Muhtar. Sudah 51 tahun saya tinggal disini.
  3. Eddy. Sudah25 tahun saya tinggal disini.
  4. Ai Maimunah. Saya tinggal sekitar 22-25 tahun disini.
  5. Nina. 40 tahun saya dan keluarga tinggal disini.
  6. Santi. Sudah 30 tahun saya tinggal disini.
  7. Joko. Tinggal disini sudah lama, sekitar 51 tahun.
  8. Apakahketika Anda tinggal disini, pasar PAL sudah berdiri?
  9. Belum didirikan. Masih sepi dan hanya ada jalan.
  10. Seingat saya,,, belum ada apa-apa disini. Pasar baru berdiri setelah beberapa tahun saya tinggal disini.
  11. Belum ada.
  12. Belum berdiri pasar disini waktu itu.
  13. Belum ada.
  14. Seingat saya belum ada pasar disini.
  1. Apa perbedaan yang Anda rasakan sebelum dan sesudah Pasar PAL berdiri?
  2. Awalnya saya tidak setuju ketika pasar PAL mau didirikan apalagi dekat dengan pemukiman warga. Saya membayangkan rumah saya akan terkena polusi bau setiap harinya dan tidak nyaman. Tetapi, Pasar PAL pada akhirnya berdiri karena banyak warga yang menyetujui hal itu. Sebelum Pasar PAL tidak berdiri, sekitar rumah saya sepi. Hanya ramai karena dilalui oleh beberapa mobil yang rumahnya sekitar sini dan angkutan umum yang memang jalurnya disnini. Tetapi, setelah pasar PAL berdiri, kondisi di sekitar lingkungan rumah saya menjadi lebih ramai, karena banyak orang yang lalu lalang membawa kendaraan motor dan mobil, sehingga jalan lebih sering. Umumnya, ketika melewati pasar, akan tercium bau yang sangat menyengat. Tetapi, pasar hanya bau di tempat penampungan sampah atau dekat parkiran motor saja, sedangkan saat memasuki pasar, pasar tidak sekotor pasar-pasar pada umumnya dan tidak berbau semenyengat di pasar-pasar lainnya.
  3. Sebelum ada pasar PAL, jalanan hanya dilalui oleh angkutan umum dan kendaraan-kendaraan warga yang tinggal di sekitar pasar. Tetapi sekarang lebih ramai lagi karena dilalui oleh kendaraan-kendaraan yang datang ke pasar. Kelebihannya dari adanya pasar, Saya jadi lebih mudah berbelanja kebutuhan sehari-hari. Tidak perlu menunggu gerobak sayur lewat dulu, dan di pasar barang-barangnya lebih fresh dan lengkap, sedangkan kalau menunggu gerobak sayur, barang-barangnya sudah sisa-sisa dan tidak sesegar di pasar.
  4. Yang saya rasakan sebelum ada pasar PAL, sepi. Setelah pasar PAL ada, jalanan jadi lebih cepat rusak karena sering dilewati truk-truk besar. Tapi, dengan adanya Pasar PAL, saya tidak hanya menjadi ibu rumah tangga tapi saya juga mempunyai penghasilan berdagang di Pasar PAL. Jadi, pasar PAL memberikan lapangan pekerjaan juga untuk saya dan warga-warga disini.
  5. Pas belum ada pasar, lingkungan lebih bersih. Setelah ada pasar, lebih banyak produksi pasar tetapi sampah yang dihasilkan tidak tersebar dimana-dimana. Pihak pasar tetap melakukan pembersihan tetapi, pembuangannya ditampung di pinggir jalan dekat kali dan itu memang mengganggu ketika melewatinya.
  6. Kalau dulu suasanya tenang. Hanya ada mobil lalu lalang, tapi sekarang berisik, dimana-mana ada orang. Mau berangkat kerja ada orang dimana-mana. Saya malas bertemu banyak orang apalagi yang tidak dikenal.
  7. Saya lebih suka suasana dulu. Karena, lebih fresh udaranya ketika masih pagi-pagi buta. Tetapi sekarang saya lebih suka dengan adanya pasar PAL disini karena lebih dekat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena saya sekarang hanya tinggal bersama istri saya dan kami juga sudah tua.

4.2        Analisis Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap enam sumber akan dilakukan analisis sesuai undang-undang mengenai lingkungan hidup yaitu undang-undang No. 23 tahun 1997.  Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap bangunan/usaha yang didirikan harus memperhatikan dan menjaga lingkungan sekitar serta dapat membantu kesejahteraan umum bagi masyarakat sekitar bangunan/usaha tersebut.

Hasil wawancara warga sekitar pasar PAL menunjukkan bahwa berdirinya pasar PAL memberikan dampak tersendiri bagi lingkungan dan warga sekitar. Dampak negatif bagi lingkungan adalah tercemarnya lingkungan dikarenakan pengelolaan sampah pasar yang tidak baik. Sementara, bagi warga dirasakan dampak positif dan negatif. Dampak positif dari pasar PAL adalah terbukanya lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Selain itu, warga mendapat sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan dampak negatif yang dialami warga adalah menambah kemacetan lalu lintas dan menimbulkan kebisingan dari para pengunjung pasar. Sehingga, dapat dikatakan bahwa pasar PAL belum memenuhi standar undang-undang lingkungan hidup No. 23 tahun 1997, karena meskipun pasar PAL meningkatkan kesejahteran warga sekitar namun pasar PAL tidak menjaga lingkungan dengan baik.

BAB V

PENUTUP

5.1     Kesimpulan

Penutup ini berisikan solusi yang diberikan dan diharapkan mampu membantu memberikan perbaikan terhadap pasar PAL agar memenuhi standar lingkungan hidup.

  1. Memperbaiki tata letak kios-kios yang terdapat di pasar PAL.
  2. Memperbaiki pengelolaan sampah. Sampah-sampah organik dapat dikumpulkan dan diolah menjadi kompos yang berguna sebagai pendapatan tambahan sedangkan sampah-sampah non organik diolah menjadi kerajinan tangan.

Demikian Semoga Bermangpaat dan silahkan di edit sesuai keinginan.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*