Contoh Makalah Pancasila Sebagai Ideologi Nasional (Lengkap)

Contoh Makalah Filsafat Pancasila

Contoh Makalah Pancasila Sebagai Ideologi Nasional (Lengkap)

MakalahkitaContoh Makalah Pancasila Sebagai Ideologi Nasional (Lengkap) yang saya bagikan ini sebagai bahan informasi referensi dalam pembuatan makalah yang benar. Merunut pada ulasan contoh makalah, saya berharap ini menjadi referensi kawan-kawan pelajar dalam memenuhi tugas makalah siswa dan tugas makalah mahasiswa. Seperti yang saya alami ketika mengenyam bangku pendidikan di beri tugas untuk membuat makalah, namun saya agak kesulitan karena waktu dulu saya cari referensi hanya dari buku dan itu pun terbatas. Berikut Contoh Makalah yang saya sajikan untuk semua:

Sebelumnya, untuk Ukuran Margin, Font, dan Spasi Makalah Yang Benar adalah Sebagai Berikut:

  1. Margin : Top 4, Left 4, Botton 3 dan Right 3 ( cm)
  2. Font : Times New Roman Ukuran 12
  3. Kertas : Size A4
  4. Spasi : 1.5

Makalahkita.com sebagai bahan referensi kebutuhan karya tulis makalah pendidikan, ekonomi, islam, filsafat, agama, bahasa indonesia, biologi, hukum, kesehatan, kewarganegaraan, kewirausahaan, olahraga, sains, sejarah dan tips makalah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.Latar Belakang

Setiap Negara memiliki ideologi masing-masing sebagai dasar bangsa dan Negara sebagai filsafat hidup Negara tersebut. Karena ideologi ini merupakan dasar atau ide atau cita-cita negara tersebut untuk semakin berkembang dan maju. Ideologi digambarkan sebagai seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama, ideologi juga dirumuskan sebagai suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalami tentang tujuan-tujuan yang hendak dicapai masyarakat, dan sebagai cara untuk mencapai tujuan oleh masyarakat.

Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, ideologi negara tersebut tidak boleh hilang dan tetap menjadi pedoman dan tetap tertanam pada setiap warganya. Selain itu, semakin maju teknologi seolah-olah ideologi Pancasila hanya sebagai pelengkap negara agar tampak bahwa Indonesia sebuah negara yang merdeka dan mandiri.

Banyak tingkah laku baik kalangan penjabat maupun rakyatnya bertindak tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Ada beberapa faktor mengapa bangsa kita sedikit melenceng dari ideologi Pancasila. Selain semakin berkembangnya ideologi-ideologi luar atau selain Pancasila tetapi juga bangsa Indonesia kurang mengerti ideologinya dan bahkan tidak tahu sama sekali. Oleh karena itu, penulis membuat makalah ini dengan judul Pancasila sebagai Ideologi nasional agar kita dapat mengenal ideologi kita dan bertindak sesuai dengan ideologi kita.

2. Rumusan Masalah

Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut :

  1. Apa pengertian Ideologi ?
  2. Bagaimanakah Pancasila sebagai Ideologi Nasional ?
  3. Bagaimanakah Penerapan Ideologi Pancasila ?
  4. Bagaimanakah Pancasila sebagai Ideologi terbuka ?
  5.  Bagaimana  mekanisme pengembangan Ideologi Pancasila.?

3. Tujuan Makalah

Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut :

  1. Memahami pengertian Ideologi.
  2. Memahami  Pancasila sebagai Ideologi Nasional.
  3. Memahami  Penerapan Ideologi Pancasila.
  4. Mengetahui Pancasila sebagai Ideologi terbuka.
  5.  Mengetahui mekanisme pengembangan Ideologi Pancasila.

BAB II

PEMBAHASAN

1.Pengertian Ideologi

Ideologi adalah gabungan dari dua kata majemuk, yaitu idea dan logus, yang berasal dari bahasa Yunani eidos dan logos. Secara sederhana, Ideologi berarti suatu gagasan yang berdasarkan pemikiran sedalam-dalamnya dan merupakan pemikiran filsafat. Dalam arti kata luas, istilah ideologi dipergunakan untuk segala kelompok cita-cita, nilai-nilai dasar, dan keyakinan-keyakinan yang mau dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Dalam artian ini, ideologi disebut terbuka. Dalam arti sempit, ideologi adalah gagasan atau teori yang menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang mennetukan dengan mutlak bagaimanan manusia harus hidup dan bertindak. Artinya ini disebut juga ideologi tertutup. Kata ideologi sering juga dijumpai untuk pengertian memutlakkan gagasan tertentu, sifatnya tertutup dimana teori-teori bersifat pura-pura dengan kebenaran tertentu, tetapi menyembunyikan kepentingan kekuasaan tertentu yang bertentangan dengan teorinya. Dalam hal itu, ideologi diasosialisasikan kepada hal yang bersifat negatif.

Ideologi juga diartikan sebagai ajaran, doktrin, teori, atau ilmu yang diyakini, kebenarannya yang disusun secara sistematis dan diberi petunjuk pelaksanaannya dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bermegara (Bahan Penataran Bp-7 Pusat, 1992). Suatu pandangan hidup akan meningkat menjadi suatu falsafah hidup, apabila telah mendapat landasan berpikir maupun motivasi yang lebih jelas, sedangkan kristalisasinya kemudian membentuk suatu ideologi dengan pandangan hidup akan membedakan ideologi suatu bangsa dengan bangsa lain.

Dalam praktik orang menganut dan mempertahankan ideologi sebagai cita-cita, karena ideologi merumuskan cita-cita hidup. Oleh karena itu, menurut gunawan Setiardja (1993), ideologi dapat dirumuskan sebagai seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Ideologi berada satu tingkat lebih rendah dari filsafat. Berbeda dengan filsafat yang digerakkan oleh kepada kebenaran dan sering tanpa pamrih apapun juga, maka ideologi digerakkan oleh tekad untuk mengubah keadaan yang tidak diinginkan, menuju ke arah keadaan yang diinginkan. Dalam ideologi sudah ada suatu komitmen, sudah terkandung wawasan masa depan yang dikehendaki oleh hendak diwujudkan dalam kenyataan.

Jika filsafat merupakan kegemaran sebagian kecil orang saja, karena memang tidak semua orang mempunyai kecenderungan pribadi mencari kebenaran tertinggi itu, maka ideologi diminati oleh lebih banyak manusia. Menurut Edward Shils (lihat Bp-7 Pusat, 1991, 382-384), salah seorang pakar mengenai ideologi, jika manusia sudah mencapai taraf pengembangan intelektual tertentu, maka kecenderungan menyusun ideologi ini merupakan suatu ciri dasar kemanusiaannya. Manusia sebagai makhluk berpikir akan selalu semakin cerdas dan semakin terdidik sebagai warga masyarakat, dan semakin meningkat kebutuhannya akan wawasan ideologi. Oleh karena itu, ideologi merupakan wawasan yang hendak diwujudkan, maka ideologi selalu berkonotasi politik.

Dewasa ini ideologi telah menjadi suatu pengertian yang kompleks. Perkembangan akhir-akhir ini menunjukkan terajadinya pembedaan yang makin jelas antara ideologi, filsafat, ilmu, dan teologi. Ideologi dipandang sebagai pemikiran yang timbul karena pertimbangan kepentingan. Di dalam ideologi orang tidak mempermasalahkan nilai kebenaran internalnya. Ideologi bersifat refleksif, kritis, dan sistematik, dimana pertimbangan utamanya adalah kebenaran pemikiran. Karena perbedaan itu, ideologi disebut juga sebagai suatu sistem pemikiran yang sifatnya tertutup. (Pranarka, 1985:372).

Dalam perkembangan itu, ideologi mempunyai arti yang berbeda. Pertama, ideologi diartikan sebagai Weltanschuung, yaitu pengetahuan yang mengandung pemikiran-pemikiran besar, cita-cita besar, menbgenai sejarah, manusia, masyarakat, Negara (science of ideas. Dalam pengertian ini kerap kali ideologi disamakan artinya dengan ajaran filsafat. Kedua,ideologi diartikan sebagai pemikiran yang tidak memperhatikan kebenaran internal dan kenyataan empiris, ditunjukkan dan tunbuh berdasarkan pertimbangan kepentingan tertentu dan karena itu ideologi cenderung menjadi bersifat tertutup. Ketiga, ideologi diartikan sebagai suatu believe system dan arena itu berbeda dengan ilmu, filsafat, ataupun teologi yang secara formal merupakan suatu knowledge system (bersifat refleksif, sistematis, dan kritis).

2. Penerapan Ideologi

Penerapan Ideologi dalam kehidupan kenegaraan disebut “Politik” . karena itu sering terjadi bahwa ideologi dimanfaatkan untuk tujuan tertentu, misalnya : merbut kekuasaan Ideologi dalam kehidupan kenegaraan dapat diartikalan sebagai suatu kosensus mayoritas warga negara tentang nilai-nilai dasar yang ingin diwujudkan dengan mendirikan negara. Dalam hal ini sering juga disebut Philosofiche Gronslag atau Weltanschauung yang merupakan fikiran-fikiran terdalam, hasrat terdalam warga negaranya, untuk di atasnya didirikan suatu negara.

3. Pancasila Sebagai Ideologi Nasional

Ideologi adalah istilah yang sejak lama telah dipakai dan menunjukkan beberapa arti. Menurut Destutt de Tracy pada tahun 1796, semua arti itu memakai istilah ideologi dengan pengertian science of ideas, yaitu suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat Prancis. Namun, Napoleon mencemooh sebagai khayalan belaka yang tidak punya arti praktis, ideologi semacam itu adalah impian semata yang tidak punya arti praktis. Ideologi semacam itu adalah impian semata yang tidak punya arti praktis. Namun demikian, ideologi punya arti orientasi yang menempatkan seseorang dalam lingkungan ilmiah dan sosial. Dalam orientasi ini ideologi mempunyai pandangan tentang alam, masyarakat, manusia, dan segala realitas yang dijumpai serta dialami semasa hidupnya.

            Terdapat empat tipe ideologi (BP-7 Pusat, 1991-384), yaitu sebagai berikut :

  1. Ideologi konservatif, yaitu ideologi yang memlihara keadaan yang ada (Statusquo), setidak-tidaknya secara umum, walaupun membuka kemungkinan perbaikan dalam hal-hal teknis.
  2. Kontra ideologi, yaitu melegatimasikan penyimpangan yang ada dalam masyarakat sebagai yang sesuai dan malah dianggap baik.
  3. Ideologi reformis, yaitu berkehendak untuk mengubah keadaan.
  4. Ideologi revolusioner, yaitu ideologi yang bertujuan mengubah seluruh sistem nilai masyarakat itu.

Suatu ideologi yang sama, dalam perjalanan hidup yang cukup panjang, biasa berubah tipe. Ideologi komunis yang pernah bersifat revolusioner sebelum berkuasa, menjadi sangat konservatif setelah para pendukungnya berkuasa. Dalam perjalanan sejarah, Pancasila merupakan ideologi yang mengandung sifat reformis dan revolusioner.

Kita mengenal berbagai istilah ideologi, seperti ideologi negara, ideologi bangsa, dan ideologi nasional. Ideologi Negara khusus dikaitkan dengan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan Negara. Sedangkan ideologi nasional mencakup ideologi Negara dan idelogi yag berhubungan pandangan hidup bangsa. Bagi bangsa Indonesia, ideologi nasionalnya tercermin dan terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Ideologi Nasional bangsa Indonesia tercermin dan terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah ideologi perjuangan, yaitu yang sangat sarat dengan jiwa dan semangat perjuangan bangsa untuk mewujudkan Negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur (Bahan Penataran, BP-7 Pusat, 1993).

Pancasila sebagai ideologi nasional, dapat diartikan sebagai suatu pemikiran yang memuat pandangan dasar dan cita-cita mengenai sejarah manusia, masyarakat, hukum, dan Negara Indonesia, yang bersumber dari kebudayaan Indonesia.

a) Makna Ideologi bagi Negara

Pancasila sebagai ideologi nasional mengandung nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, yaitu cara berpikir dan cara kerja perjuangan. Pancasila perlu dipahami dengan latar belakang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sebagai dasar Negara, Pancasila perlu dipahami dengan latar belakang konstitusi proklamasi aau hukum dasar kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, yaitu Pembukaan, Batang Tubuh, serta Penjelasan UUD 1945.

Pancasila bersifat integralistik yaitu paham tentang hakikat Negara yang dilandasi dengan konsep kehidupan bernegara. Pancasila yang melandasi kehidupan bernegara menurut Supomo adalah dalam kerangka Negara Integralistik, untuk membedakan paham-paham yang digunakan oleh pimikir kenegaraan lain. Untuk memahami konsep Pancasila bersifat intergralistik, maka terlebih dahulu kita harus melihat beberapa teori (paham) mengenai dasar Negara, yaitu sebagai berikut :

a. Teori perseorangan (Individualistik)

Sarjana-sarjana yang membahas teori individualistik adalah Hebert Spencer (1820-1903) dan Horald J. Laski (1893-1950). Pada intinya, menurut teori ini Negara adalah masyarakat hukum (legal society) yang disususn atas kontrak antara seluruh orang dalam masyarakat itu. (social contract). Hal ini mempunyai pengertian, bahwa Negara dipandang sebagai organisasi kesatuan pergaulan hidup manusia yang tertinggi.

b. Teori Golongan (Class Theory)

Teori ini diajarkan, antara lain oleh Karl Marx (1818-1883). Menurut Karl Marx, Negar merupakan penjelmaan dari pertentangan-pertentangan kekuatan ekonomi. Negara dipergunakan sebagai alat oleh mereka yang kuat untuk menindas golongan ekonomi yang lemah. Yang dimaksud dengan golongan ekonomi yang kuat adalah merek yang memiliki alat-alat produksi.

c. Teori Kebersamaan (Integralistik)

Teori intergralistik semula diajarkan oleh Spinoza, Adam Muhler, dan lain-lain yang mengemukakan bahwa Negara adalah suatu susunan masyarakat yang integral diantara semua golongan dan semua bagian dari seluruh anggota msyarakat.

Negara dalam cara pandang integralistik Indonesia, tidak akan memiliki kepentigan sendiri (kepentingan pemerintah) terlepas atau bahkan bertenangan dengan kepentingan orang-orang (rakyat), di dalam Negara semua pihak mempunyai fngsi masing-masing dalam kesatuan yang utuh yang oleh Prof. Supomo disebutkan sebagai suatu totalitas. Kesatuan dan integritas yang dicita-citakan dalam UUD 1945 dijabarkan lebih lanjut dalam ketetapan MPR tentang GBHN.

Pancasila bersifat intergralistik karena :

  • Mengandung semangat kekeluargaan dalam kebersamaan,
  • Adanya semangat kerja sama (gotong royong),
  • Memeihara persatuan dan kesatuan, dan
  • Mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

4. Pancasila Sebagai ideologi terbuka

  1. Arti Ideologi Terbuka

            Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Dasarnya dari konsensus masyarakat, tidak diciptakan oleh negara.

       Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Sumber semangat ideologi terbuka itu, sebenarnya terdapat dalam penjelasan umum UUD 1945, yang menyatakan ”terutama bagi negara baru dan negara muda, lrbih baik  hukum dasar  yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedangkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada UU yang lebih mudah cara membuatnya, mengubahnya, dan mencabutnya”. Selanjutnya dinyatakan “yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidupnya bernegara ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan”

Faktor pendorong keterbukaan ideologi pancasila

  • Kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang secara cepat.
  • Kenyataan menunjukkan, bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup dan beku, cenderung meredupkan perkembangan dirinya.
  • Pengalaman sejarah politik kita di masa lampau.
  • Tekad untuk memperkokoh akan nilai-nilai dasar pancasila yang bersifat abadi dan harap mengembangkan secara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional.
  1. Sifat-sifat Ideologi Terbuka

a. Dimensi realita

Menurut pandangan Alfian(BP-7 Pusat,1992;192), pancasila mengandung dimensi realita ini dalam dirinya. Nilai-nilai yang terkanding dalam dirinya, bersumber dari nilai-nilai riil yang hidup dalam masyarakat, terutama pada waktu ideologi itu lahir, sehingga mereka betul-betul merasakan dan mengahayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah dimiliki bersama dengan begitu nilai-nilai ideologi itu tertanam dan berakar dalam masyarakat.

b. Dimensi Idialisme

Mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Cita-cita tersebut berisi harapan yang masuk akal, bukanlah lambungan angan-angan yang sama sekali tidak mungkin direalisasikan. Oleh karena itu dalam suatu ideologi yang tangguh biasanya terjalinberkaitan yang saling mengisi dan saling memperkuat antara dimensi realita dan dimensi idealism yang terkandung didalamnya. Logikanya pancasila bukan saja memenuhi sifat keterkaitan yang saling mengisi dan saling memperkuat antara dimensi pertama(dimensi realita) dan dimensi kedua(dimensi idealisme).

c. Dimensi Fleksibilitas

Melalui pemikiran baru dalam dirinya, ideologi itu memelihara dan memperkuat relevansinya dari waktu ke waktu kiar disimpulakn bahwa suatu ideologi terbuka, karena itu memiliki apa yang mungkin dapat kita sebut yang dinamakan dinamika mengandung dan merangsang mereka yang meyakinkan untuk pemikiran-pemikiran baru tentang dirinya tanpa khawatir atau curiga akan kehilangan hakikat dirinya. Melalui hal itu kita yakin bahwa relevansi ideologi kita akan makin kuat, jati dirinya akan mantap dan berkembang sejalan dengan itu, kita yakini bahwa pancasila memiliki dimensi 3.

Batas-batas Keterbukaan Ideologi Pancasila :

  1. Stabilitas nasional yang dinamis.
  2. Larangan terhadap ideologi marxisme, leninisme, dan komunisme.
  3. Mencegah berkembangnya paham liberal.
  4. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat.
  5. Penciptaan norma yang baru harus melalui konsensus.
  6. Mekanisme Pengembangan Ideologi Pancasila

Pengembangan atas nilai-nilai  dasar Pancasila menjadi nilai-nilai instrument atau operasional dalam Garis-aris Besar Haluan Negara bukan sesuatu yang baru. Formalnya dapat dikatakan sejak bangsa Indonesia berhasil mencanangkan pembangunan nasional di segala bidang meliputi bidang-bidang Ideologi,politik, Ekonomi,Sosial, Budaya dan Pertahanan Kemanan Nasional ( IPOLEKSOSBUD-HANKAMNAS) sebgaimana tertuang dalam Ketetapan-ketetapan Majlis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) dianggap sebagai salah satu wujud pengembangan daripada nilai-nilai dasar Pancasila.

Pembangunan yang merupakan implementasi ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka,dalam pemikiran kenegaraan dapat diawali pada 3 (tiga) sumber materi penyusunan pembangunan, yaitu :

  1. Dilingkungan praktisi, terutama pada instansi lingkungan penyelenggara negara.
  2. Dilingkungan ilmuwan dan pengamat.
  3. Dilingkungan organisasi kemasyarakata.

Sehubungan dengan pentingnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Moerdiono memaparkan perbedaan ketiga macam nilai diatsa sebagai berikut :

  1. Nilai Dasar

Ialah nilai yang bersifat abstrak, umum, tidak terikat dengan waktu dan tempat, dengan kandungan kebenarannya bagaikan satu aksiom

Dari segi kandungan nilainya, maka nilai dasar berkenaan dengan eksistensi sesuatu, yang mncakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar dan ciri khasnya.

Nilai dasar ditetapkan oleh para pendiri negara, dan pada dasarnya nilai ini tidak akan berubah sepanjang zaman. Hal itu bias tercapai justru oleh karena sifatnya yang amat abstrak, yangterlepas dari pengaruh perubahan waktu atau tempat.

Pada dasarnya nilai dasar yang dianut bangs Idonesia adalah : Kebersamaan, persatuan dan kesatuan, baik dalam bidang IPOLSEK-SOS maupun HANKAM. Yang disebut dengan istilah lebih halus sebagai kekeluargaan, yang menolak faham individualism dan egoisme, baik egoisme perorangan maupun egoisme kelompok. Dari nilai dasar ii pulalah bersumbernya wawasan nasional kita tentang kerakyatan, keadilan sosial, bahkan wawasan nusantara.

Dihubungkan dengan system ketatanegaraan Indonesia, nilai dasar tercantum dalam hokum dasar tertulis, ysng meliputi : Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945. Di dalam dokumen tersebut terkandung kaidah-kaidah paling hakiki, cita-cita dan tujuannya, tatanan dasar dan juga ciri-ciri khasnya.

  1. Nilai Instumental

Ialah penjabaran dari nlai dasar, yang merupakan arahan kinerjanya untuk waktu dan kondisi  tertentu. Sifat ini sudah lebih kontekstual, dapat dan bahkan harus disuakan dengan tuntunan zaman.

Dari segi nilai kandungan nilainya, maka nilai instrumental merupakan kebijakan, strategi, organisasi, sistem,rencana, program, bahkan juga proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar.

Nila instrumental terpengaruh oleh  perubahan  waktu, keadaan , atau tempat , sehingga secara berkala memerlukan penyesuaian. Nilai Instrumental merupakan kontekstual dar nilai dasar yang menjamin agar nilai dasar tersebut tetap relevan dengan masalah-masalah utama yang dihadapi masyarakat dalam zaman tersebut. Nilai ini dikembangkan oleh lembaga-lembaga penyelenggara negara yang dibentuk kemudian.

Nilai instrumental tercantum dalam selurh dokumen kenegaraan yang menindaklanjuti UUD dan belum termasuk kepada nilai praktis, seperti GBHN, UU dan peraturan pelaksanaannya.

Jika ditinjau dari segi lembaga yang berwenang menyusun nilai instrumental ini ada 3 (tiga) lembaga yang bertanggung jawab utuk itu, yakni MPR, Presiden dan DPR.

Ke dalam nilai instrumental juga dapat dimasukkan hukum dasar tidak tertulis, yang tumbuh dalam praktik penyelenggaraan negara.

  1. Nilai Praksis

Ialah interaksi antara nilai instrumental dengan situasi konkrit pada tempat tertentu dan situasi tertentu.

Sifat daripada nilai ini amat dinamis, karena yang diinginkan adalah tegaknya nilai instrumental itu dalam kenyataan.

Dari segi kandungan nilanya, nilai praksis merupakan gelanggang pertarungan antara idealisme dan realitas.

Nilai praksis terdapat banyak wujud penerapan nilai-nilai pancasila baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis, baik oleh cabang eksekutif, cabang legislatif, cabang yudikatif, oleh organisasi kekuatan sosial-politik, oleh organisasi kemasyarakatan, oleh badan-badan ekonomi oleh pemimpin kemasyarakatan, maupun oleh warga negara secara perseorangan.

Nilai praksis terkandung dalam kenyataan sehari-hari yaitu dalam cara bagaimana kita melaksanakan nilai-nilai Pancasiala.

Kritik yang sering terjadi tidak diarahkan pada nilai dasar maupun nilai instrumentalnya, melainkan kepada nilai praksisnya, terutama jika dalam keadaan normal terjadi pelanggaran nilai-nilai yang justru seharusnya ditegakkan. Misalnya korupsi,kolusi, penyikasaan terhadap tahanan, perselingkuhan guru dengan murid, perjudian yang justru dilindungi, dan sebagainya.

BAB III

PENUTUP

1.Kesimpulan

Dalam arti kata luas, istilah ideologi dipergunakan untuk segala kelompok cita-cita, nilai-nilai dasar, dan keyakinan-keyakinan yang mau dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Dalam artian ini, ideologi disebut terbuka. Dalam arti sempit, ideologi adalah gagasan atau teori yang menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang menentukan dengan mutlak bagaimanan manusia harus hidup dan bertindak. Artinya ini disebut juga ideologi tertutup. Kata ideologi sering juga dijumpai untuk pengertian memutlakkan gagasan tertentu, sifatnya tertutup dimana teori-teori bersifat pura-pura dengan kebenaran tertentu, tetapi menyembunyikan kepentingan kekuasaan tertentu yang bertentangan dengan teorinya. Dalam hal itu, ideologi diasosialisasikan kepada hal yang bersifat negatif.

Indonesia yang memiliki dasar filsafat negara berupa Pancasila. Pancasila adalah sebagai dasar filsafat Negara Indonesia yang diangkat dari nilai-nilai religius, norma-norma serta adat-istiadat yang terdapat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk Negara. Maka Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia berakar pada pandangan hidup dan budaya bangsa, yang berisi nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Swt, Kemanusiaan, Persatuan, Kekeluargaan, Demokrasi, Nasionalisme, sehingga Pancasila menjadi dasar ideologi Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

  • Darmadi, Hamid. 2013. Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di peruguruan Tinggi. Bandung: Alfabeta.
  • Al-Marsudi, Subandi. 2003. Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi. Jakarta: PT Raja Garindo Persada
  • Al Marsudi Subandi H. 2003. Pancasila dan UUD’45 dalam Paradigma Reformasi. Jakarta : Rajawali Pers.
    Setiady Elly M, Panduan Kuliah Pendidikan Pancasila, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
    Wahana, Paulus. 1993. Filsafat Pancasila. Kanisius. Yogyakarta. hal 20
    Suwarno, P.J., 1993,Pancasila Budaya Bangsa Indonesia, Yogyakarta: Kanisius
  • Latif, Yudi. Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualisasi Pancasila. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011
  • Kawedhar, Widyabakti H dan Diatmika Wijayanti. Detik-detik Sosiologi. Klaten: PT Intan Pariwara, 2012

1 Trackback / Pingback

  1. Contoh Makalah : Filsafat Plato, Socrates dan Aristoteles

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*