Contoh Makalah Pendidikan Kewarganegaraan Yang Benar

Contoh Makalah Pendidikan Pancasila

Contoh Makalah Pendidikan Kewarganegaraan Yang Benar

Makalahkita.com – Contoh Makalah Pendidikan Kewarganegaraan Yang Benar. Pada kesempatan ini saya akan membagikan contoh makalah tentang Pendidikan. Contoh Makalah Pendidikan Kewarganegaraan Yang Benar yang saya bagikan ini hanya sedikit dari kerangka makalah yang belum sempurna, hanya isi makalah yang saya berikan secara padat. Baiklah kembali ke tema pembahasan contoh makalah. Tujuan saya ingin membatu adik-adik atau rekan-rekan yang lain dalam menyelesaikan tugas makalah sekolah maupun tugas makalah kuliah. Seperti yang saya alami ketika mengenyam bangku pendidikan di beri tugas untuk membuat makalah, namun saya agak kesulitan karena waktu dulu saya cari referensi hanya dari buku dan itu pun terbatas. Untuk itu silahkan menikmati contoh makalah berikut ini.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar      ……………………………………………………….. ……… ……….    i

Daftar Isi                ………………………………………………… ……………………….   ii

BAB I Pendahuluan………………………………………………………………………………………… 1

A) Latar Belakang……………………………………….. ……………………………………………….. 1

        B ) Rumusan Masalah …………………………………………………………………………………..  2

        C ) Tujuan Penulisan…………………………………………………………………………………….. 3

BAB II Pembahasan

  1. 1.  proses berbangsa dan bernegara ……………………………………………………………    4

2.2   pengertian hak dan kewajiban warga negara……………………………………………    5

BAB III :Penutup

       A)    Kesimpulan ………………………………………………………………………………………….    6

B)     Saran …………………………………………………………………………………………………..   7

Daftar Pustaka

BAB I 

PENDAHULUAN

 A. Latar Belakang

     Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan, Setiap warga negara di Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Dalam UUD Dasar 1945 disebutkan bahwa negara kita ingin mewujudkan masyarakat yang cerdas dan berkarakter. Lingkungan sekolah merupakan pendidikan yang kedua, guru berusaha menanamkan nilainilai karakter seperti menghargai, disiplin, bertanggung jawab atau kejujuran. Nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan dengan melihatout put pembelajaran yang dapat dilihat dari sikap siswa setelah mendapat pembelajaran di sekolah. Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Dalam mewujudkan tujuan mata pelajaran PKn di atas guru merupakan salah satu fasilitator yang berperan besar atas terwujudnya tujuan tersebut dengan berusaha menanamkan nilai-nilai dalam proses pembelajaran di sekolah.

        Pendidikan kewarganegaraan asalnya dari bahasa Latin ”civis” dan dalam bahasa Inggris”civic” atau ”civics.” Civic = mengenai warga negara atau kewarganegaraan, sedangkan civics = ilmu kewarganegaraan, dan civic education = pendidikan kewarganegaraan. Untuk selanjutnya istilah ”civics” saja sudah berarti pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dan di Negara-negara Asia pada umumnya, lebih ditekannkan pada aspek moral ( karakter individu), kepentingan komunal, identitas nasional, dan persfektif internasional. Sehubungan dengan itu, UU No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional telah mengamanatkan pentingnya pendidikan pancasila, pendidikan Agama, dan pendidikan kewarganegaraan pada setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan di Indonesia.Di tingkat pendidikan dasar hingga menengah, substansi pendidikan kewarganegaraan digabungkan dengan pendidikan pancasila sehingga menjadi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn), untuk perguruan Tinggi pendidikan kewarganegaraan diajarkan sebagai MKPK ( mata kuliah kepribadian). (Sinaga 2013 : 3)

         Pada masa sekarang kehadiran pendidikan kewarganegaraan ( civic education) harus betul-betul dimaknai sebagai sebagai jalan yang diharapkan akan mampu mengantar bangsa Indonesia   menciptakan demokrasi, good governance Negara hukum dan masyarakat madani yang diidealkan seluruh masyarakat. (Husin 2012 : 4) dimana pendidikan kewarganegaraan memiliki kedudukan yang strategis bagi nation and character building dalam arti seluas-luasnya. Pendidikan kewarganegaraan sangat diperlukan sebagai wahana pembentukan watak dan kepribadian bangsa. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia sejak era sebelum dan selama penjajahan dilanjutkan dengan era merebut dan mempertahankan kemerdekaan hingga mengisi kemerdekaan menjadi pengalaman berharga dalam menanamkan nilai-nilai kejuangan bangsa yang dilandasi jiwa, maka semangat perjuangan bangsa yang tidak mengenal menyerah diharapkan harus dimiliki oleh setiap warga Negara Indonesia.

       Melalui pendidikaan kewarganegaraan, setiap warga Negara republik Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisa dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negaranya secara konsisten dan berkesinambungan dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Karena itu sebagai generasi penerus bangsa, setiap warga Negara Indonesia haruslah menyadari arti pentingnya Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara, persatuan dan kesatuan bangsa, norma hukum dan peraturan dalam berbangsa dan bernegara, pengakuan dan penegakan HAM, konstitusi Negara yang mengatur hubungan pemerintah dengan rakyat dan kekuasaan dalam Negara. Selain itu warga Negara juga diharapkan dapat memahami kebutuhan-kebutuhan warga Negara dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta mengenal dengan baik system kekuasaan dan politik yang diterapkan dalam Negara Republik Indonesia. (Sinaga 2013 : 2).

     Nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia dalam perjuangan fisik merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan telah mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Semangat perjuangan bangsa telah mengalami penerunan yang kritis. Hal ini disebabkan oleh pengaruh globalisasi yang ditandai oleh kuatnya pengaruh lembaga-lembaga kemasyarakatan internasional Negara-negara  maju yang ikut mengatur peraturan perpolitikan, perekomomian, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan global. Kondisi ini akan menumbuhkan berbagai konflik kepentingan, baik antar Negara maju dan Negara berkembang, antara Negara berkembang dan lembaga internasional, maupun antar Negara berkembang. (Sumarsono 2001 : 2).

       Misi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya, agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral.

Kompetensi  yang diharapkan dari pendidikan kewarganegaraan.

1.Hakikat pendidikan

Generasi penerus diharapkan akan mampu mengantisipasi hari deapan  mereka yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya,bangsa,Negara,dan hubungan internasional. Pendidikan tinggi tidak dapat mengabaikan realita kehidupan global yang digambarkan sebagai perubahan kehidupan  yang penuh dengan paradox dan ketakterdugaan. Karena itu, ppendidikan kewarganegaraan dimaksudkan agar kita memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk belanegara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan perilaku sebagai pola tindak yang cinta tanah air berdasarkan pancasila. Semua itu diperlukan demi tetap utuh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kemampuan warga Negara

Untuk hidup berguna dan bermakna serta mampu mengantisipasi perkembangan, perubahan masa depannya, suatu Negara sangat memerlukan  pembekalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berlandaskan nilai-nilai pancasila, nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai perjuangan bangsa .

3. Menumbuhkan wawasan warga Negara.

Setiap warga Negara Republik Indonesia harus menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang merupakan misi atau tanggung jawab  pendidikan kewarganegaraan untuk menumbuhkan wawasan wargaa Negara dalam hal persahabatan , pengertian antar bangsa , perdamaian dunia, kesadaran bela Negara, dan sikap serta perilaku yang bersendikan nilai-nilai budaya bangsa, wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

4. Dasar pemikiran pendidikan kewarganegaraan.

Rakyat Indonesia, melalui majelis perwakilan (MPR), Menyatakan bahwa: pendidikan nasioanal ynag berakar ppada kebuayaan bangsa Indonesia di arahkan untuk menigkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta martabat Indonesia yang beriman dab bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas mandiri, sehingga mampu membangaun Nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa”. Jiwa patriotic, rasa cinta tanah air , semangat kebangsaan , kesetiakawanan social, kesadaran pada sejarah bangsas , dan sikap menghargai jassa para pahlawan di kalangan mahasiswa hendak hendak di pupuk melalui pendidikan kewarganegaraan.

5. Kompetensi yang diharapkan.

Kompetensi diartikan sebagai  perangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggung jawab yang  harus  di miliki oleh seseorang agar ia mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Melalui pendidikan kewarganegaraan, warganegara kesatuan republic Indonesia diharapkan mampu : “ memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, negaranya secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam pembukaan UUD 1945”. (sumarsono, 2001: 2)

B. RUMUSAN MASALAH

a) Bagaimana proses terjadinya sebuah bangsa dan negara?

b) Bagaimana terjadinya negara menurut beberapa teori kemungkinan ?

c) Apakah pengertian hak dan kewajiban

d) Apa hak dankewajiban warga negara sebagai anggota masyarakat?

e) Bagaimana penjelasan isi revisi UU .No:12 TH 2006 tentang kewarganegaraan?

C. TUJUAN PENULISAN MAKALAH

            Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah :

  1. Untuk mempelajari tentang hak dan kewajiban warga negara sebagai anggota   masyarakat
  2. Untuk memberikan pengetahuan kepada para pembaca tentang hak dankewajiban WNRI berdasarkan UUD 1945
  3. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ( Civics Education)

 

BAB II

PEMBAHASAN

A.Proses Berbangsa dan Bernegara

  1. Bangsa

        Adalah sekumpulan orang yang senasib,mempunyai perasaan untuk bersatu karena memilik kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah serta pemerintaha sendiri. Bangsa tersebut terikat karena kesatuan, bahasa, dan wilayah tertentu dibumi ini. Perjuangan kebangsaan Indonesia dimulai dengan munculnya kesadaran perjuangan yaang bersifat nasional dengan dibentuknya pergerakan nasional Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Tekad perjuangan kemerdekaan ini ditegaskan dengan sumpah pemuda 28 Oktober 1928 dengan ikrar “ Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Menjunjung Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia” Wawasan kebangsaan tersebut kemudian mencapai satu tonggak sejarah, bersatu pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia

  1. Negara

a) Arti negara

Ialah suatu organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintah yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok manusia tersebut.

b) Sejarah terjadinya negara

Sudah menjadi kodrat alam bahwa manusia sejak dulu selalu bersama sama dalam suatu kelompok, bersama- sama mempertahankan hidupnya, mencari makan ,melawan bahaya, dan bencana serta melanjutkan keturunan. Mula mula kelompok manusia hidup berburu, untuk mempertahankan hidup mereka memilih tempat tinggal yang cocok dan ada sumber penghidupan bagi kelompoknya. Kemudian diperlukan pemimpin kelompok untuk memimpin dan membuat peraturan tidak tertulis agar ditaatioleh anggota kelompok. Lambat laun peraturan itu mereka tuliskan, kemudian masalah datang tidak saja dari sekelompk meraka sendiri tetapi datang dari luar dan dirasa perlu diadaka organisasi yang lebih teratur dan lebih berkekuasaan.

Organisasi itu amat diperlukan untuk melaksanakan dan mempertahankan peraturan- peraturan hidup agar berjalan dengan tertib. Organisasi itulah yang mempunyai kekuasaan itulah yang disebut Negara

c) Teori Terjadinya Negara

Tentang terjadinya atau timbulnya suatu negara dapat dikemukakan beberapa teori antara lain sebagai berikut :

  1. Teori kenyataan

Timbulnya suatu negara itu adalah soal kenyataan. Apabila pada suatu ketika terpenuhi unsur unsur negara ( daerah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat ) maka pada saat itu negara sudah menjadi kenyataan.

  1. Teori ketuhanan

Timbulnya negara adalah soal kenyataan. Mungkin sesuatu tidak akan terjadi apabila Tuhan tidak memperkenankanya. Kalimat- kalimat ini menunjuk ke arah teori ini : “ Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa ……..

  1. Teori perjanjian

Negara timbul karena perjanjian yang diadakan antara orang orang yang tadinya hidup bebas merdeka, terlepas satu sama lain tanpa ikatan kenegaraan, perjanjian ini diadakan supaya kepentingan bersama dapat terpelihara dan terjamin, supaya orang yang satu tidak menjadi binatang buas kepada yang lain (homo homini lupus, menurut Hobbes) perjanjian itu disebut perjanjian masyarakat, dapat pula perjanjian pemerintah denga negara, seperti kemerdekaan Filipina pada tahun 1946 dan India pada tahun 1947.

  1. Teori penaklukan

Negara itu timbul serombongan manusia menaklukan daerah dari rombongan manusia lain. Agar daerah itu tetep dapat dikuasai, maka dibentuklah suatu organisasi yang yang berupa negara.

  1. Selain itu suatu negara dapat pula terjadi dissebabkan

a) Pemberontakan terhadap negara lain yang menjajahnya, misalnya Amerika terhadap Inggris pada tahun 1776.

b) Peleburan (fusi) antara beberapa negara menjadi satu negara baru, misalnya Jerman bersatu pada tahun 1871

c) Suatu daerah yang belum ada rakyatnya/ pemerintahnya diduduki negara lain , misalnya Liberia

d) Suatu derah tertentu melepaskan diri dari yang menguasainya dan menyatakan dirinya sebagai suatu negara baru ( Proklamasi Kemerdekaan RI pada tahun 1945)

  1. Bentuk negara

a) Negara kesatuan (unitarisme)ialah bentuk negara yang merdeka dan berdaulat dimana diseleruh negara yang berkuasa hanyalah  satu pemerintahan pusat yang mengatur. Namun dapat pula berbentuk sistem sentralisasi dan desantralisasi.

b) Negara serikat (federasi) ialah suatu negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara atau yang menjadi negara negara bagian daripada negara serikat itu.

  1. Kedaulatan negara

Ialah kekuasan tertinggi dlam suatu negara yang berlaku terhadap seluruh wilayah dan segenap rakyat dalam negara itu.beberapa teori kedaulatan yang terkenal yakni:

a) Teori kedaulatan tuhan:Pemerintah /negara memperoleh kekuasanya dari Tuhan. Oleh karena itu raja atau pemerintahan harus menjalankan pemerintahanya sesuai dengan kehendak Tuhan

b) Teori kedaulatan rakyat( demokrasi):Memperoleh kekuasaanya dari rakyatnya dan bukan dari Tuhan atau raja

c) Teori kedaulatan Negara:Negara adalah merupakan kodrat alam

d)  Teori kedaulatan hukum (supremasy of law) :Bahwa pemerintah mendapatkan kekuasannya bukan dari tuhan atau dari rakyatnya akan tetapi berdasarkan dari hukum.

  1. Pemisahan kekuasaan negara

Adalah menjadi kebiasaan Eropa barat untuk membagi pemerintahannya kedalam tiga  kekuasanya :

a) Kekuasaan legislatif,kekuasaan untuk membuat undang- undang

b) Kekuasaan eksekutif,kekuasaan untuk menjalankan undang-undang

c) Kekuasaan yudikatif,kekuasaan untuk mempertahankan undang  -undang.

  1. Tujuan Negara

1.Untuk memperluas kekuasaan semata mata

2.Untuk menyelenggarakan ketertiban hukum

3.Untuk mencapai kesejahtraan umum

  1. Pemerintahan negara

Dapat dibedakan dalam arti sempit dan dalam arti luas,pemerintahan khusus(eksekutif presiden dan mentri mentrinya)

1.Pemerintah dalam arti luas adalah DPR.

2.Bentuk pemerintahan : monarki, republik, dan monarki parlementer

B. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaanya tergantung kepada mereka sendiri contoh, hak mendapatkan pengajaran, dsb,menurut Prof .Dr. Notonegoro”

  1. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterma atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.
  2. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Warga negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh pemerintah negara tersebut dan mengakui pemerintahanya sendiri. Adapun pengertian penduduk menurut Kansil adalah mereka yang telah memenuhi syarat syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok (domisili) dalam wilayah negara itu.

Di Indonesia, siapa siapa yang menjadi warga negara telah disebutkan dalam

      UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 12 TAHUN 2006

  1. Tentang kewarganegaraan :

Pasal 1:

Dalam undang –undang ini yang di maksud dengan :

a) . Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undang

b) Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.

c) Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan  Republik Indonesia melalui permohonan

d) Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia

e) Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk menteri yang menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia

f) Setiap orang adalah orang perseorangan,termasuk koperasi

g) Perwakilan Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia

Pasal 2:

Yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang orang bangsa indonesia asli

Pasal 3:

Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diperoleh berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalm undang undang ini

 pasal 4

 dijelaskan tentang syarat syarat tentang kewarganegaraan :

Warga Negara Republik Indonesia adalah :

a) Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang undangn dan atau perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia

b) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia

c) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga Indonesia  ibu warga asing

d) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah ayah seorang warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia

e) Ayah yang lahir dari perkawianan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayah tidak memiliki kewarganegaraan /negara asalnya tidak memberikan kewarganegaraan

f) Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah

g)  Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibuwarga negara Indonesia

h) Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga asing yang diakui seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya danpengakuan itu dilakukan sebelum anaknya berusia 18 tahun atau belum kawin

i) Anak yang lahir di wilayah negara Indonesia yang ayah da ibunya tidak diketahui kewarganegaraanya

j) Anak yang baru lahir ditemukan diwilayah negara Indonesia selama ayah dan ibunya belum diketemukan

k) Anak yang lahir di wilayah negara Indonesia tapi ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaanya

l) Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberika kewarganegaraan kepada anak tersebut

m) Anak dari seorang ayah dan ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraan, kemudian ayahnya atau ibunya meninggal sebelum mengucaokan sumpah atau menyatakan janji setia

2. Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia tercantum dalam BabIII pasal 8,9,10,11,12,13,14,sampai 22

3.Kehilangan Kewarganegaraan diterangkan dalam Bab IV Tentang Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 23 sampai 30

4.Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kembali kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 31 sampai 38 .

C  . HAK DAN KEWAJIBAN WNRI BERDASARKAN UUD 1945

  • Menurut pasal 26 ayat (2) UUD 1945, penduduk adalah warga indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia
  • Bukan penduduk adalah orang –yang bertempat tinggal dalam negara yang bersifat sementara sesuai dengan penduduk.
  • Istilah kewarganegaraan (citizenship) memiliki arti keanggotaan yang menunjukan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara atau segala hal yang berhubungan dengan negara

Hak dan Kewajiban Warga Negara:

  • Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak :” tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan “ (pasal 27 ayat 2)
  • Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan : “ Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupanya” (pasal 28 A).
  • Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah

(pasal 28 B ayat 1)

  • Hak atas kelangsungan hidup ,”setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang”
  • Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, seni,budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahtraan hidup manusia. (pasal 28 D ayat 1)
  • Hak untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sam didepan hukum.
  • Hak untuk mendapathak milik pribadi, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hek beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi, dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasr hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Kewajiban Warga Negara Indonesia :

  • Wajib menaati hukum dan pemerintah. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakn “ segala warga negara bersamaan dengan kedudukanya didalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecuali.
  • Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.(pasal 27 ayat 3)
  • Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain (pasal 28 J1)
  • Wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan (pasal 28 J)
  • Wajib ikut serta dalam pertahanan & keamanan negara (pasal 30 ayat 1)

BAB III

PENUTUP

1.KESIMPULAN

       Bangsa ialah sekumpulan orang yang senasib, mempunyai perasaan untuk bersatu karena memilik kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah serta pemerintaha sendiri.

          Bangsa tersebut terikat karena kesatuan, bahasa, dan wilayah tertentu dibumi ini. Perjuangan kebangsaan Indonesia dimulai dengan munculnya kesadaran perjuangan yang bersifat nasional dengan dibentuknya pergerakan nasional Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Tekad perjuangan kemerdekaan ini ditegaskan dengan sumpah pemuda 28 Oktober 1928 dengan ikrar “ Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Menjunjung Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia”

    Wawasan kebangsaan tersebut kemudian mencapai satu tonggak sejarah, bersatu pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Timbulnya negara adalah soal kenyataan. Mungkin sesuatu tidak akan terjadi apabila Tuhan tidak memperkenankanya. Kalimat- kalimat ini menunjuk ke arah teori ini : “ Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa ………” ,” by the grace of God…” menurut teori ketuhanan

  1. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaanya tergantung kepada mereka sendiri contoh, hak mendapatkan pengajaran
  2. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.
  3. Warga negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh pemerintah negara tersebut dan mengakui pemerintahanya sendiri

       Di Indonesia, siapa siapa yang menjadi warga negara telah disebutkan dalam UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 12 TAHUN 2006

2.SARAN

       Dengan ditulisnya makalah yang menjelaskan Hak dan Kewajiban Warga Negara sebagai anggota masyarakat ini, semoga kita semua bisa benar benar memahami tentang apa yang seharusnya kita dapatkan sebagai warga negara di negeri ini. Sehingga jika ada hak –hak yang kita dapatkan kita bisa memperjuangkanya.

       Begitu juga sebaliknya jika hak hak yang sudah terima, maka sepatutnya kita menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara. Dengan demikian negeri kita ini akan maju dan penuh dengan keadilan, kemakmuran, aman dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

  • Ubaedillah, A & Rozak abdul. 2008, Pendidikan kewargaan ( civic education) DEMOKRASI, Hak asasi manusia dan masyarakat Madani. Jakarta : kencana
  • Sukaya, ending zaelani. 2002, pendidikan kewarganegaraan. Yogyakarta: Paradigma.
  • Sumarsono, dkk. 2002, pendidikan kewarganegaraan. Jakarta : Gramedia pustaka umum.
  • Dikdik Baehaqi Arif , Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila Pada Warga Negara Muda Melalui Pendidikan Kewarganegaraan
  • Kansil Cristine, 2003.Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: PT.pradnya paramita
  • Undang undang Republik Indonesia No.12.Tahun 2006,tentang Kewarganegaraan