Makalah Aspek Hukum Pasar Modal Yang Benar

Makalah Aspek Hukum Pasar Modal
Makalah Aspek Hukum Pasar Modal

Makalah Aspek Hukum Pasar Modal Yang Benar

Makalahkita – Makalah Aspek Hukum Pasar Modal Yang Benar yang saya bagikan ini sebagai bahan informasi referensi dalam pembuatan makalah yang benar. Merunut pada ulasan contoh makalah, saya berharap ini menjadi referensi kawan-kawan pelajar dalam memenuhi tugas makalah siswa dan tugas makalah mahasiswa. Seperti yang saya alami ketika mengenyam bangku pendidikan di beri tugas untuk membuat makalah, namun saya agak kesulitan karena waktu dulu saya cari referensi hanya dari buku dan itu pun terbatas. Berikut Contoh Makalah yang saya sajikan untuk semua:

Sebelumnya, untuk Ukuran Margin, Font, dan Spasi Makalah Yang Benar adalah Sebagai Berikut:

  1. Margin : Top 4, Left 4, Botton 3 dan Right 3 ( cm)
  2. Font : Times New Roman Ukuran 12
  3. Kertas : Size A4
  4. Spasi : 1.5

Makalahkita.com sebagai bahan referensi kebutuhan karya tulis makalah pendidikan, ekonomi, islam, filsafat, agama, bahasa indonesia, biologi, hukum, kesehatan, kewarganegaraan, kewirausahaan, olahraga, sains, sejarah dan tips makalah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

    Pada dasarnya, pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrument keuangan jangka panjang yang bias diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang, ekuitas (saham), instrumen derivative, maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi (misalnya pemerintah) dan sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya.

Pasar Modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti Obligasi, Saham dan lainnya.

     Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang seperti saham, obligasi, waran, right, reksa dana, dan berbagai instrumen derivatif seperti opsi, kontrak berjangka, dan lain-lain.

    Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 memberikan pengertian yang lebih spesifik mengenai pasar modal, yaitu “kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”.

1.2 Rumusan Masalah

  1. Istilah dalam undang-undang pasar modal;
  2. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan;
  3. Landasan penyelenggaraan kegiatan pasar modal; dan
  4. Pemilikan dan penitipan kolektif menurut undang-undang pasar modal.

1.3 Tujuan Pembuatan Makalah

  1. Mengetahui istilah-istilah dalam undang-undang pasar modal;
  2. Mengetahui pembinaan, pengaturan dan pengawasan dalam pasar modal;
  3. Mengetahui landasan penyelenggaraan kegiatan pasar modal; dan
  4. Memahami pemilikan dan penitipan kolektif menurut undang-undang pasar modal.

BAB II             
PEMBAHASAN

2.1 Istilah dalam undang-undang pasar modal (UU PM)

            Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 Bab I (Pasal 1) tentang Pasar Modal, terdapat beberapa istilah yang dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal yaitu sebagai berikut:

  1. Afiliasi adalah:
    1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
    2. Hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
    3. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
    4. Hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
    5. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
  2. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.              
    1. Anggota  Bursa  Efek adalah Perantara Pedagang Efek  yang  telah memperoleh izin usaha  dari Bapepam dan  mempunyai hak  untuk  mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
    2. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
    3. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak – Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
    4. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
  3. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
    1. Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.
    2. Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak – hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
    3. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.
    4. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.
    5. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Menteri  adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
    1. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
    2. Penasihat Investasi adalah Pihak yang memberi nasihat kepada Pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa.
    3. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
    4. Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.
    5. Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
    6. Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
    7. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
    8. Perseroan adalah perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
    9. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.
    10. Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
    11. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
  5. Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh Pihak.
    1. Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut.
    2. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
    3. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
    4. Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.
    5. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.
    6. Wali Amanat adalah Pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang.

2.2 Pembinaan, pengaturan dan pengawasan

Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal menurut UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal atau disingkat Bapepam. Bapepam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Sesuai pasal 2 Keputusan Menteri Kuangan Republik Indonesia Nomor 503/KMK.01/1997, BAPEPAM mempunyai tugas membina, mengatur dan mengawasi kegiatan sehari-hari Pasar Modal dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Menteri keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, BAPEPAM mempunyai fungsi sebagai berikut:

  1. Penyusunan peraturan di bidang pasar modal,
  2. Penegakan peraturan di bidang pasar modal,
  3. Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, pendaftaran dari BAPEPAM, dan pihak yang bergerak di bidang pasar modal,
  4. Penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi emiten dan perusahaan publik,
  5. Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, lembaga kliring dan Penjaminan (LKP), serta lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP),
  6. Penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal dan,
  7. Pengamanan teknis pelaksanaan tugas pokok BAPEPAM sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keeuangan dan berdasarkan peraturan perundan-undangan yang berlaku.

Dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi di atas, BAPEPAM memiliki wewenang yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1995 pasal 5, antara lain:

  1. Memberi izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek (BAE). Memberi izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi. Memberi persetujuan bagi Bank Kustodian;
  2. Mewajibkan  pendaftaran  Profesi  Penunjang  Pasar  Modal  dan  Wali  Amanat;
  3. Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru;
  4. Menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
  5. Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya;
  6. Mewajibkan setiap Pihak untuk menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di Pasar Modal. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud;
  7. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam atau Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan UU No. 8 Tahun 1995;
  8. Menunjuk Pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu terhadap setiap Emiten atau Perusahaan Publik di atas;
  9. Mengumumkan hasil pemeriksaan;
  10. Membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau menghentikan Transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal;
  11. Menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat;
  12. Memeriksa keberatan yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud;
  13. Menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan Pasar Modal;
  14. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal;
  15. Memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya;
  16. Menetapkan instrumen lain sebagai Efek selain yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5; dan
  17. Melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

2.3 Landasan penyelenggaraan kegiatan pasar modal

2.3.1 Undang Undang Pasar Modal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

BAB I             Ketentuan Umum

BAB II           Badan Pengawas Pasar Modal

BAB III          Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

BAB IV          Reksa Dana

BAB V           Perusahaan Efek, Wakil Perusahaan Efek, dan Penasihat Investasi

BAB VI          Lembaga Penunjang Pasar Modal

BAB VII         Penyelesaian Transaksi Bursa dan Penitipan Kolektif

BAB VIII       Profesi Penunjang Pasar Modal

BAB IX          Emiten dan Perusahaan Publik

BAB X           Pelaporan dan Keterbukaan Informasi

BAB XI          Penipuan, Manipulasi Pasar, dan Perdagangan Orang Dalam

BAB XII         Pemeriksaan

BAB XIII       Penyidikan

BAB XIV       Sanksi Administratif

BAB XV         Ketentuan Pidana

BAB XVI       Ketentuam Lain-Lain

BAB XVII      Ketentuan Peralihan

BAB XVIII    Ketentuan Penutup

2.3.2  Peraturan Pemerintah

  1. PP No. 12 Tahun 2004

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal

  1. PP No. 45 Tahun 1995

Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal

BAB I        Bursa Efek

BAB II      Lembaga Kliring Dan Penjaminan, Serta Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian

BAB III     Reksa Dana

BAB IV     Perusahaan Efek

BAB V      Wakil Perusahaan Efek

BAB VI     Penasihat Investasi

BAB VII   Bank Umum Sebagai Kustodian

BAB VIII  Biro Administrasi Efek

BAB IX     Wali Amanat

BAB X      Profesi Penunjang Pasar Modal

BAB XI     Tata Cara Pemberian Atau Penolakan Izin, Persetujuan Dan Pendaftaran

BAB XII   Sanksi Administratif

BAB XIII  Ketentuan Penutup

  1. PP No. 46 Tahun 1995

Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal

BAB I        Ketentuan Umum

BAB II      Tujuan Pemeriksaan

BAB III     Norma Pemeriksaan

BAB IV     Tata Cara Pemeriksaan

BAB V      Ketentuan Penutup

  1. Perppu No. 4 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK)

2.3.3 Keputusan Menteri Keuangan

  1. Kepmenkeu Nomor 179/KMK.010/2003

            Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek

  1. Kepmenkeu Nomor 455/KMK.01/1997

            Pembelian Saham Oleh Pemodal Asing Melalui Pasar Modal

  1. Kepmenkeu Nomor 646/KMK.01/1995

            Pemilikan Saham Atau Unit Penyertaan Reksa Dana Oleh Pemodal Asing

  1. Kepmenkeu Nomor 645/KMK.01/1995

Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990 Tentang Pasar Modal Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 284/KMK.010/1995

  1. Permenkeu Nomor 153/KMK.010/2010

            Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek

2.3.4 Peraturan BAPEPAM

NO.NOMOR KEPUTUSANNOMOR PERATURANTENTANG
1.Kep-39/PM/1997II.A.1Dokumen Yang Terbuka Untuk Umum
2.Kep-40/PM/1997II.A.2Prosedur Penyediaan Dokumen Bagi Masyarakat Di Pusat Referensi Pasar Modal
3.Kep-41/PM/1997II.A.3Surat, Laporan dan Dokumen Lain yang Dikirim Kepada Bapepam
4.Kep-01/PM/1996II.F.4Pemeriksaan Reksa Dana
5.Kep-38/PM/2003II.F.14Pedoman Uji Kepatuhan Reksa Dana
6.Kep-02/PM/1996III.A.1Perizinan Bursa Efek
7.Kep-03/PM/1996III.A.2Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Bursa Efek
8.Kep-05/PM/2001III.A.3Komisaris dan Direktur Bursa Efek
9.Kep-05/PM/1996III.A.4Tata Cara Penyusunan Serta Pengajuan Rencana Anggaran dan Penggunaan Laba Bursa Efek
10.Kep-06/PM/1996III.A.5Tata Cara Persetujuan Anggaran Dasar Bursa Efek
11.Kep-42/PM/1997III.A.10Transaksi Efek
12.Kep-28/PM/2004III.A.11Pelelangan Saham Bursa Efek
13.Kep-07/PM/1996III.B.1Perizinan Lembaga Kliring dan Penjaminan
14.Kep-08/PM/1998III.B.2Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan
15.Kep-09/PM/1996III.B.3Persyaratan Calon Direktur dan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan
16.Kep-10/PM/1996III.B.4Tata Cara Penyusunan Serta Pengajuan Rencana Anggaran dan Penggunaan Laba lembaga Klliring dan Penjamin
17.Kep-11/PM/1996III.B.5Tata Cara Pemberian Persetujuan Anggaran Dasar Lembaga Kliring dan Penjaminan
18.Kep-46/PM/2004III.B.6Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa

2.4 Pemilikan dan penitipan kolektif menurut Undang-Undang Pasar Modal

2.4.1 Penitipan Kolektif

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 (Pasal 1), Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.

Dengan dimulainya sistem perdagangan tanpa warkat (scriptless trading) di Bursa Efek Jakarta, dimana setiap transaksi jual beli dilakukan tidak atau tanpa penyerahan surat efek atau warkat (efek) yang menjadi dasar bukti pemilikan efek, maka seluruh emiten yang menawarkan efeknya melalui pasar modal, dan tercatat pada Bursa Efek Jakarta, diharapkan mendaftarkan efeknya tersebut dalam suatu penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), yaitu Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Dengan didaftarkannya efek-efek yang dicatatkan untuk diperdagangkan dibursa efek, setiap bentuk perdagangan efek pada bursa efek dilakukan dengan sistem pemindah bukuan rekening efek yang teracatat pada LPP, yaitu pada KSEI. Dengan demikian KSEI sebagai LPP yang didirikan dengan tujuan menyediakan jasa Kustodian sentral akan mempunyai rekening-rekening efek dari:

  1. Perusahaan efek, sebagai perusahaan yang menyelanggarakan kegiatan perdagangan atau jual beli efek melalui bursa maupun tidak;
  2. Bank Kustodian, sebagai lembaga yang memberikan jasa penitipan kolektif, berdasarkan perjanjian antara pemilik efek dengan bank kustodian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal, maupun karena ketentuan yang diatur dalam kontrak investasi kolektif yang dibuat oleh bank kustodian dengan manajer investasi.

Hal ini dipertegas kembali dalam rumusan Pasa 56 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pasar Modal, yang menyatakan sebagai berikut.

Pasal 56

  1. Efek dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau perusahaan efek yang dicatat dalam Rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama bank Kustodian atau perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan efek tersebut.
  2. Apabila efek dalam Penitipan Kolekftif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek dari suatu kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Efek tersebut dicatat dalam buku daftar pemegang Efek Emiten atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari kontrak investasi kolektif tersebut.

 Selanjutnya rekening efek pada bank kustodian dan atau perusahaan efek adalah rekening efek yang tercatat atas nama:

  1. Investor yang merupakan nasabah dari bank kustodian dan atau perusahaan efek tersebut; atau
  2. Para pemegang unit penyertaan dalam suatu kontrak investasi kolektif yang diwakili oleh bank kustodian berdasarkan kontrak investasi kolektif.

Penitipan kolektif dan pencatatan dalam rekening efek tersebut tidak memberikan pengaruh atas kepemilikan efek oleh pemilik efek yang merupakan investor pemilik rekening efek pada perusahaan efek maupun bank kustodian. Penjelasan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal menyatakan sebagai berikut.

Pasal 58

Ayat (2)

Walaupun Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian tercatat dalam buku daftar pemegang Efek Emiten, pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dapat menginstruksikan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian agar namanya atau Pihak lain yang ditunjuk oleh yang bersangkutan dicatatat dalam buku daftar pemegang Efek Emiten. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang menerima instruksi tersebut wajib melaksanakannya dengan memerintahkan emiten agar mencatatkan nama Pihak tersebut atau Pihak lain yang ditunjuk oleh yang bersangkutan dalam buku daftar pemegang efek Emiten. Emiten yang menerima instruksi tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana ayat ini.

2.4.2  Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian

Bank Kustodian merupakan salah satu lembaga yang menurut ketentuan Undang-Undang Pasar Modal melakukan kegiatan penitipan, termasuk di dalamnya penitipan kolektif. Sebagai suatu lembaga penitipan biasa, bank kustodian melakukan fungsi penyimpanan kolektif untuk dan atas nasabahnya, termasuk di dalamnya efek-efek yang dipercayakan untuk disimpan oleh bank kustodian tersebut. Sebagai penyimpan efek dan atau harta kekayaan milik nasabah, bank kustodian semata-mata hanya berfungsi sebagai penyimpan harta kekayaan yang dipercayakan kepadanya. Walau demikian, dalam perjanjian-perjanjian tersebut, seorang nasabah mempercayakan kepada bank kustodian untuk melakukan pengelolaan efek-efek tertentu sehingga dalam hal-hal tertentu bank kustodian inilah yang muncul ke permukaan sebagai wakil dari pemilik efek sebenarnya yang namanya tidak pernah muncul ke permukaan.

Dalam Peraturan Bapepam No. IX.G.2, telah diatur kewajiban pemeliharaan dokumen tertentu oleh bank kustodian yang terkait dengan efek yang berada dalam simpanannya dalam bentuk penitipan efek yang diperdagangkan di bursa efek.

  1. Setiap bank kustodian wajib mengadministrasikan, menyimpan, dan memeilhara catatan, pembukuan, data, dan keterangan tertulis yang berhubungan dengan:
  2. Nasabah yang efeknya disimpan pada bank kustodian;
  3. Posisi efek yang disimpan pada bank kustodian;
  4. Buku daftar nasabah dan administrasi penyimpanannya serta hak nasabah yang melekat pada efek yang dititipkan; dan
  5. Tempat penyimpanan yang aman dan terpisah.
  6. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a peraturan ini terdiri dari sekurang-kurangnya:
  7. Kontrak dengan nasabah jasa bank kustodian;
  8. Daftar biaya untuk jasa-jasa yang diberikan.
  9. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b peraturan ini terdiri dari sekurang-kurangnya:
  10. Status efek nasabah yang disimpan;
  11. Rahasia efek yang disimpan;
  12. Bentuk efek sebagai sertifikat atau bukti penitipan kolektif lainnya.
  13. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c peraturan ini terdiri dari sekurang-kurangnya memuat;
  14. Daftar transaksi harian efek;
  15. Pembagian dividen, bonus, pelaksanaan hak memesan efek terlebih dahulu atau hak atas efek lainnya, termasuk penggunaan hak suara yang diwakilkan;
  16. Memorandum penyelesaian perselisihan antar nasabah, biro administrasi efek dan anggota bursa.
  17. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d peraturan ini terdiri dari sekurang-kurangnya memuat:
  18. Pegawai yang khusus bertanggung jawab atas pengoperasian jasa kustodian;
  19. Perubahan penanggung jawab bank kustodian;
  20. Spesifikasi ruangan penyimpanan efek, lemari besi atau brankas; dan
  21. Buku pedoma operasional.

Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2, 3, 4, dan 5 peraturan ini wajib disimpan di tempat yang aman dan terpisah dari kegiatan bank lainnya dan wajib tersedia setiap saat untuk kepentingan pemeriksaan Bapepam. Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 6 peraturan ini wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk masa lima tahun.

Dalam ketentuan tersebut jelas ditunjukkan bahwa dalam suatu penitipan pada bank kustodian oleh nasabahnya, bank kustodian diwajibkan untuk tetap mengemukakan dengan jelas identitas dari nasabah yang efeknya disimpan olehbank kustodian tersebut. Jadi dalam hal ini tidak ada atau tidak mungkin lagi adanya rahasia yang disembunyikan baik mengenai nasabah pemilik efek yang sebenarnya dan efek yang berada dalam penyimpanan bank kustodian tersebut.

Penitipan kolektif di sini dapat terjadi jika bank kustodian membuka rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Dalam konteks yang demikian, setiap lembar efek yang dimiliki oleh pemilik efek sepadan satu dengan lainnya (fungible) bagi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, efek-efek yang pada bank kustodian tersebut adalah efek-efek yang secara kolektif dititipkan kepadanya sebagai lembaga penitipan kolektif tertinggi. Dalam hal apapun sehubungan dengan penitipan ini, bank kustodian tidak dapat melakukan transaksi perdagangan efek melalui bursa efek. Dalam hal ini bank kustodian hanya semata-mata berfungsi sebagai lembaga penitipan (kolektif) saja.

Walaupun Lembaga  dan Penyelesaian atau Bank kustodian tercacat dalam buku daftar pemegang Efek Emiten, pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dapat menginstruksikan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian agar namanya atau Pihak lain yang ditunjuk oleh yang bersangkutan dicacat dalam buku daftar pemegang Efek Emiten. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang menerima instruksi tersebut wajib melaksanakannya dengan memerintahkan Emiten agar mencatatkan nama Pihak tersebut atau Pihak lain yang ditunjuk oleh yang bersangkutan dalam buku daftar pemegang Efek Emiten. Emiten yang menerima instruksi tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan sebagai mana dalam ayat ini.

Dalam hubungannya dengan suatu reksa dana, seluruh efek dlam penitipan kolektif tersebut adalah efek yang merupakan milik dari seluruh pemegang inti penyertaan reksa dana KIK atau saham reksa dan PT. Sebagai suatu milik bersama yang terikat, tidak ada seorang pun yang memiliki benda tersebut secara bersama sama yang berhak untuk melakukan tindakan atas benda yang merupakan milik bersama yang terikat tersebut. Atas benda yang merupakan milik bersama yang terikat, seluruh pemiik dari benda milik bersama yang terikat haruslah bertindak bersama sama.

Lembaga penyimpanan dan penyelesaian sebagai penitipan kolektif hanya berfungsi sebagai lembaga yang akan melaksanakan fungsi perdagangan tanpa warkat dan sekaligus sebagai penerima titipan efek secara kolektif dalam kaitannya dengan kesepadanan efek (fungible). Tanpa adanya kesepadanan efek, tidaklah dapat dilaksanakn perdagangan tanpa warkat. Sehubungan dengan penitipan kolektif efek ini, perlu dibedakan kedalam;

  1. Penitipan efek bersifat ekuitas, yang memungkinkan diterbitkannya efek bersifat ekuitas tersebut. Khususnya dalam bentuk saham bagi setiap investo r yang tidak lagi bermaksud untuk memperdagangkan sahamnya melalui bursa efek.
  2. Penitipan kolektif bersifat utang, yang di;lakukan dengan penerbitan utang sa lembar sertifikat utang jumbo yang sdiserahkan penitipannya pada lembaga penyimpaan dan penye;llesaian, yang selanjutnya memecah sertifikat Utang jumbo tersebut ke dalam rekeninng efek dan sub rekening efek yang ada pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian ini. Dalam konteks ini, seorang investor yang memiliki rekening efek berupa efek bersifat utang tidakdapat meminta agar kepadanya diterbitkan atau diserahkan surat utang (warkat fisik) yang menjadi bagian dari kepemilikan atas efek efek tersebut. Pemilikan sertifikat utang jumbo oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian tersebut merefleksikan perwakilan penyimpanan harta milik bersama dari selutuh investor pemilik rekening efek (bersifat utang) tersebut.

BAB III          
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pengertian pasar modal menurut Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 yaitu “kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”. Terdapat 30 istilah dalam Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995.

            Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal menurut UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal atau disingkat Bapepam. Bapepam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Landasan penyelenggaraan kegiatan pasar modal antara lain:

  1. Undang Undang Pasar Modal;
  2. Peraturan Pemerintah;
  3. Keputusan Menteri Keuangan;
  4. Peraturan BAPEPAM.

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 (Pasal 1), Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.

DAFTAR PUSTAKA

  • Azizah, N. (2012, Oktober 08). Pengertian Pasar modal dan Dasar Hukum. Retrieved November 17, 2014, from NUR AZIZAH:
  • BAPEPAM. (2014, November 19). Hukum Pasar Modal. Retrieved November 19, 2014, from BAPEPAMLK
  • BAPEPAM. (2014, November 19). Regulasi Pasar Modal. Retrieved November 20, 2014 , from BAPEPAMLK
  • Darmadji, Tjiptono; Hendy M. Fakhruddin. (2008). PASAR MODAL DI INDONESIA. Jakarta: Salemba Empat.
  • Eris Dwiyanto, S. (2006, September -). Pengertian Pasar Modal dan Hukum Pasar Modal. Retrieved November 19, 2014, from rismedia: 
  • Imania, A. (2013, April 28). Aspek Hukum dalam Bisnis_Pasar Modal. Retrieved November 17, 2014, from Ana Imania’s Blog: 
  • Jumaristoho. (2012, Maret 24). Hukum Pasar Modal di Indonesia. Retrieved November 19, 2014 , from Jumaristoho’s Blog
  • Rahmanto, V. P. (2011, April 04). Tugas Aspek Hukum Dalam Ekonomi (Pasar Modal). Retrieved November 19, 2014, from Warta Warga Gunadarma: 
  • Widjaja, G. (2006). ASPEK HUKUM DALAM PASAR MODAL; PENITIPAN KOLEKTIF. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*