Contoh Makalah Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

Contoh Makalah Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

Contoh Makalah Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

Makalahkita.com – Contoh Makalah Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah yang saya bagikan ini sebagai bahan informasi referensi dalam pembuatan makalah yang benar. Kembali ke tema pembahasan contoh makalah. Tujuan saya ingin membatu adik-adik atau rekan-rekan yang lain dalam menyelesaikan tugas makalah sekolah maupun tugas makalah kuliah. Seperti yang saya alami ketika mengenyam bangku pendidikan di beri tugas untuk membuat makalah, namun saya agak kesulitan karena waktu dulu saya cari referensi hanya dari buku dan itu pun terbatas. Untuk itu silahkan menikmati contoh makalah berikut ini.

Adapun untuk Ukuran Margin, Font, dan Spasi Makalah Yang Benar adalah Sebagai Berikut:

  1. Margin : Top 4, Left 4, Botton 3 dan Right 3 ( cm)
  2. Font : Times New Roman Ukuran 12
  3. Kertas : Size A4
  4. Spasi : 1.5

BAB I

PENDAHULUAN

1.Latar Belakang

Asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis dimana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, dimana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut. Apabila risiko tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung akan mendapatkan ganti rugi sebesar nilai yang diperjanjikan antara penanggung dan tertanggung.

Mekanisme perlindungan ini sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis yang penuh dengan risiko. Secara rasional, para pelaku bisnis akan mempertimbangkan untuk mengurangi risiko yang dihadapi. Pada tingkat kehidupan keluarga atau rumah tangga, asuransi juga dibutuhkan untuk mengurangi permasalahan ekonomi yang akan dihadapi apabila ada salah satu anggota keluarga yang menghadapi risiko cacat atau meninggal dunia.

Perkembangan asuransi di Indonesia saat ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Berbagai perusahaan asuransi berlomba-lomba menawarkan program asuransi baik bagi masyarakat maupun perusahaan. Seiring dengan perkembangan berbagai program syariah yang telah diusung oleh lembaga keuangan lain, banyak perusahaan asuransi yang saat ini juga  menawarkan program asuransi syariah. Apakah dengan membentuk asuransi syariah itu lebih baik dibandingkan dengan asuransi konvensional ? Berikut kita kaji lebih dalam pada makalah ini.

2. Perumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah yang akan dikaji pada makalah perbandingan asuransi konvensional dan syariah, antara lain:

  1. Apa saja perbandingan asuransi konvensional dan asuransi syariah yang dilihat dari berbagai aspek,
  2. Manakah asuransi yang lebih baik diantara asuransi konvensional dan asuransi syariah.

BAB II

PEMBAHASAN

1.Pengertian Asuransi

Menurut pasal 246 Welboek van Koophandel (Kitab Undang-Undang Perniagaan) bahwa yang dimaksud dengan auransi adalah suatu persetujuan dimana pihak yang meminjam berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi (nasabah) sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi.[1]

Dalam Ensiklopedi Indonesia disebutkan bahwa asuransi ialah jaminan atau perdagangan yang diberikan oleh penanggung (biasanya kantor asuransi) kepada yang tertanggung untuk risiko kerugian sebagai yang ditetapkan dalam surat perjanjian (polis) bila terjadi kebakaran, kerusakan dan sebagainya ataupun mengenai kehilangan jiwa (kematian) atau kecelakaan lainnya dengan yang tertanggung membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap-tiap bulan. [2]

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa asuransi memiliki tiga unsur, yaitu

(1) pihak tertanggung yang membayar uang premi kepada pihak penanggung,

(2) pihak penanggung yang berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak yang tertanggung, dan

(3) suatu peristiwa yang semula belum jelas akan terjadi.

Berdasarkan pengertian asuransi sebagaimana tersebut di atas, maka perjanjian asuransi mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

  1. Perjanjian asuransi atau pertanggungan pada dasarnya adalah suatu perjanjian kerugian. Penanggung mengikatkan diri untuk menggantikan kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian.
  2. Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah pertanggungan bersyarat. Kewajiban mengganti rugi dari penanggung hanya dilaksanakan kalau peristiwa yang tidak tertentu atas nama diadakan pertanggungan itu terjadi.
  3. Perjanjian asuransi adalah perjanjian timbal balik. Kewajiban penanggung mengganti rugi yang diharapkan dengan kewajiban tertanggung membayar premi.
  4. Kerugian yang diderita adalah sebagai akibat dari peristiwa yang tidak tertentu atas mana diadakan pertangungan. [3]

2. Macam-macam Asuransi

Asuransi yang terdapat pada negara-negara di dunia ini bermacam-macam. Hal ini terjadi karena bermacam-macam pula sesuatu yang diasuransikan. Untuk lebih jelasnya, berikut ini macam-macam asuransi itu.

  1. Asuransi Timbal Balik

Maksud dengan asuransi timbal balik adalah beberapa orang memberikan iuran tertentu yang dikumpulkan dengan maksud meringankan atau melepaskan beban seseorang dari mereka saat mendapat kecelakaan. Jika uang yang dikumpulkan tersebut telah habis, dipungut lagi iuran yang baru untuk persiapan selanjutnya, demikianlah selanjutnya.

  1. Asuransi Dagang

Asuransi dagang ialah beberapa manusia yang senasib bermufakat dalam mengadakan pertanggungjawaban bersama untuk memikul kerugian yang menimpa salah seorang anggota kelompoknya yang telah berjanji itu, seluruh orang yang tergabung dalam perjanjian tersebut memikul beban kerugian itu dengan cara memungut derma (iuran) yang telah ditetapkan atas dasar kerja sama untuk meringankan teman semasyarakat.

  1. Asuransi Pemerintah

Asuransi pemerintah adalah menjamin pembayaran harga kerugian kepada siapa saja yang menderita di waktu terjadinya suatu kejadian yang merugikan tanpa mempertimbangkan keuntungannya, bahkan pemerintah menanggung kekurangan yang ada karena uang yang dipungut sebagai iuran dan asuransi lebih kecil daripada harga pembayaran kerugian yang harus diberikan kepada penderita di waktu kerugian itu terjadi.

  1. Asuransi atas Bahaya yang Menimpa Badan

Adalah asuransi dengan keadaan-keadaan tertentu pada asuransi jiwa atas kerusakan-kerusakan diri seseorang, seperti asuransi mata, asuransi telinga, asuransi tangan, atau asuransi atas penyakit-penyakit tertentu. Asuransi ini banyak dilakukan oleh buruh-buruh industri yang menghadapi bermacam-macam kecelakaan dalam menunaikan tugasnya. [4]

  1. Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial yang tidak terduga yang disebabkan seseorang meninggal terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Jadi ada dua hal yang menjadi tujuan asuransi jiwa ini, yaitu menjamin biaya hidup anak atau keluarga yang ditinggalkan bila pemegang polis meninggal dunia atau untuk memenuhi keperluan hidupnya dan keluarganya, bila ditakdirkan usianya lanjut sesudah masa kontrak berakhir.

  1. Asuransi Kebakaran

Asuransi kebakaran bertujuan untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh kebakaran. Dalam hal ini pihak perusahaan asuransi menjamin risiko yang terjadi karena kebakaran. Oleh karena itu perlu dibuat suatu kontrak (perjanjian) antara pemegang polis (pembeli asuransi) dengan perusahaan asuransi.[5]

3. Pendapat Ulama tentang Asuransi

Masalah asuransi dalam pandangan islam termasuk masalah ijtihadiyah, artinya hukumnya perlu dikaji sedalam mungkin karena tidak dijelaskan oleh Al-Qur’an dan Sunnah secara eksplisit. Para imam mujtahid seperti Abu Hanifah, imam Malik, imam Syafi’i, imam Ahmad dan para mujtahid yang semasa dengannya tidak memberikan fatwa mengenai asuransi karena pada masanya asuransi belum dikenal. Sistem asuransi baru dikenal di dunia timur pada abad XIX M. Dunia barat sudah mengenal system asuransi sejak abad XIV M, sedangkan para ulama mujtahid besar hidup pada sekitar abad II s.d. IX M.

Di kalangan ulama atau cendekiawan muslim terdapat empat pendapat tentang hukum asuransi, yaitu:

  1. Mengharamkan asuransi dalam segala macam dan bentuknya seperti sekarang ini, termasuk asuransi jiwa. Kelompok ini antara lain Sayyid Sabiq yang diungkap dalam kitabnya fiqh al-Sunnah, Abdullah al-Qalqili, Yusuf al-Qardhawi, dan Muhammad Bakhit al-Muth’I, alasannya antara lain:
  • Asuransi pada hakikatnya sama dengan judi;
  • Mengandung unsur tidak jelas dan tidak pasti;
  • Mengandung unsur riba;
  • Mengandung unsur eksploitasi karena apabila pemegang polis tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, bisa hilang atau dikurangi uang premi yang telah dibayarkan;
  • Premi-premi yang telah dibayarkan oleh para pemegang polis diputar dalam praktik riba (karena uang tersebut dikreditkan dan dibungakan);
  • Asuransi termasuk akad sharfi artinya jual beli atau tukar-menukar mata uang tidak dengan uang tunai;
  • Hidup dan matinya manusia dijadikan objek bisnis yang berarti mendahului takdir Tuhan.
  1. Membolehkan semua asuransi dalam prakteknya dewasa ini.

Pendapat ini dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa dan alasan-alasan yang dikemukakannya sebagai berikut:

  • Tidak ada nash al-Qur’an maupun hadis yang melarang asuransi
  • Kedua pihak yang berjanji dengan penuh kerelaan menerima operasi ini dilakukan dengan memikul tanggungjawab masing-masing;
  • Asuransi tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak dan bahkan asuransi menguntungkan kedua belah pihak;
  • Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan (disalurkan kembali untuk dijadikan modal) untuk proyek-proyek yang produktif dan untuk pembangunan;
  • Asuransi termasuk akad mudharabah, maksudnya asuransi merupakan akad kerja sama bagi hasil antara pemegang polis (pemilik modal) dengan pihak perusahaan asuransi yang mengatur modal atas dasar bagi hasil;
  • Asuransi termasuk syirkah ta’awuniyah;
  • Dianalogikan atau diqiyaskan dengan sistem pensiun, seperti taspen;
  • Operasi asuransi dilakukan untuk kemaslahatan umum dan kepentingan bersama;
  • Asuransi menjaga banyak manusia dari kecelakaan harta benda, kekayaan, dan kepribadian.
  1. Membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial semata.

Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah. Alasan yang dapat digunakan untuk membolehkan asuransi yang bersifat sosial sama dengan alasan pendapat kedua, sedangkan alasan pengharaman asuransi bersifat komersial semata-mata pada garis besarnya sama dengan alasan pendapat pertama.

  1. Menganggap bahwa asuransi bersifat syubhat karena tidak ada dali-dalil syar’i yang secara jelas mengharamkan ataupun secara jelas menghalalkannya. Apabila hukum asuransi dikategorikan syubhat, konsekuensinya adalah umat Islam dituntut untuk berhati-hati dalam menghadapi asuransi . umat Islam baru dibolehkan menjadi polis atau mendirikan perusahaan asuransi apabila dalam keadaan darurat.[6]

Bahkan menurut Yusuf al-Qardhawi sendiri bahwa dalam bentuk asuransi jiwa jauh sekali dari watak perdagangan dan solidaritas berserikat, bahkan lebih lanjut menurutnya asuransi jiwa merupakan akad perjanjian yang fasid, walaupun antara kedua belah pihak saling mengetahui, namun kemanfaatannya itu tidak berbobot. Kerelaan dalam asuransi ini tidak bisa dianggap sebagai alasan halalnya perbuatan tersebut karena muamalah ini tidak menegakkan prinsip-prinsip keadilan dengan tegas yang tidak dicampuri dengan kezaliman dan penipuan serta perampasan oleh satu pihak terhadap pihak lain, sedang keadilan dan tidak saling membahayakan adalah pokok.

Yusuf al-Qardhawi memberikan alternatif asuransi, yaitu dengan kemungkinan terbukanya asuransi digolongkan sebagai yayasan dana bantuan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

  1. Setiap anggota yang menyetor uangnya dengan jumlah yang telah ditentukan, harus disertai niat membantu demi menegakkan prinsip ukhuwah. Kemudian dari uang terkumpul diambil sejumlah uang guna membantu orang yang sangat memerlukan.
  2. Bila uang itu diputar harus dijalankan menurut aturan syara’.
  3. Tidak dibenarkan orang menyetorkan sejumlah kecil uang dengan harapan mendapatkan imbalan yang berlipat apabila terkena musibah. Akan tetapi, ia diberi uang jariyah sebagai ganti atas kerugian itu atau sebagiannya menurut izin yang diberikan oleh jama’ah.
  4. Sumbangan sama dengan hibah, oleh karena itu haram hukumnya ditarik kembali.[7]

4. Perbandingan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

Berikut ini adalah tabel perbandingan Asuransi Konvensional dengan Asuransi Syariah :

NoPrinsipKonvensionalSyariah
1KonsepPerjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri dengan pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung.Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabrru’
2Asal usulDari masyarakat babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Dan tahun 1668M di Coffe House London berdirilah Lloyd of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional.Dari al-Aqidah, kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islamdatang. Kemudian disakan oleh Rosululloh menjadi hokum Islam, bahkan telah tertuang dalam konstitusi pertama di dunia (Piagam Madina) yang dibuat langsung Rosululloh.
3.Sumber hukumBersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan.

Berdasarkan hokum positif, hokum alami dan contoh sebelumnya.

Bersumber ddari wahyu Ilahi

Sumber hokum dalam syariah Islam adalah Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, Fatwa Shahabat, Qiyas, Istihsan, “urf Tradisi, dan Mashalih Mursalah

4Maisir Gharar, RibaTidak selaras dengan syariah Islam karena terdapat 3 hal ini.Bersih dari praktik Maisir Gharar, dan Riba
5DPS (Dewan Pengawas Syariah)Tidak ada. Sehingga ddalam praktiknya banyak bertentangn dengan kaidah-kaidah syara’Ada, yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktik-praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
6AkadAkad jual beli (akad mu’awadhoh, akad idz’aan, akad gharra, dan akad mulzim)Akad tabarru’ dan akad tijaroh (mudhorobah, wakalah, wadiah, syirkah, dan sebagainya)
7Jaminan/risk (resiko)Transfer of risk, di mana terjadi transfer resiko ddari tertanggung kepada penanggungSharing of risk, di mana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lain (ta’awun)
8Pengelolaan danaTddak ada pemisahan dana, yang berakibat terjadinya dana hangus (untuk produk saving life)Pada produk-produk saving life terjadi pemisahan dana, yaitu dana tabarru’, derma ddan dana peserta, sehingga tidak mengenal dana hangus. Sedangkan untuk term insurance (life) dan general insurance semuanya bersifat tabarru’.
9InvestasiBebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan. Dan tidak terbatasi pada halal-haramnya objek atau system investasi yang digunakan.Dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bebas ddari riba dan tempat-tempat investasi yang terlarang.
10Kepemilikan danaDana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan ke mana saja.Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, merupakan milik peserta (shohibul mal), asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah(mudhorib) dalam mengelola dana tersebut.
11Unsure premiUnsure premi terdiri dari tabel mortalita (mortality tables), bunga (interest), biaya-biaya asuransi (cost of insurance)Iuran atau kontribusi terdiri dari unsure tabarru’ dan tabungan (yang tidak mengandung unsure riba). Tabarru’ juga dihitung dari mortalita, tetapi tanpa perhitungan bunga teknik.
12LoadingLoading pada asuransi konvensional cukup besar terutama untuk komisi agen, bias menyerap premi tahun pertama dan kedua. Karena itu, nilai tunai pada tahun pertama dan kedua biasanya belum ada (masih hangus)Pada sebagian asuransi syariah, loading (komisi agen), tidak dibebankan kepada peserta tapi dari dana pemegang saham. Namun pada sebagian yang lainnya mengambilkan dari sekitar 20-30% saja dari premi tahun pertama. Dengan demikian nilai tunai tahun pertama sudah terbentuk.
13Sumber pembayaran klaimSumber biaya klaim adalah dari rekening perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung. Murni bisnis dan tidak ada nuansa spiritual.Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening tabarru’, yaitu peserta saling menanggung. Jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung bersama resiko.
14System akuntansiMenganut konsep akuntansi accrual basis, yaitu proses akuntansi yang mengakui terjadinya peristiwa atau keadaan nonkas. Dan, mengakui pendapatan, peningkatan assets, expenses, liabilities dalam jumlah tertentu yang baru akan diterima pada waktu yang akan dating.Menganut konsep akuntansi cash basis, mengakui apa yang benar-benar telah ada, sedangkan accrual basis dianggap bertentangan dengan syariah karena mengakui adanya pendapatan, harta beban, atau utang yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Sementara apakah itu dapat benar-banar terjadi, hanya Alloh yang tahu.
15Keuntungan / profitKeuntungan yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan.Profit yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi dan hasil investasi, bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil (mudhorobah) dengan peserta.
16Misi dan visiSecara garis besar misi utama dari asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi social.Misi yang diemban dalam asuransi syariah adalah misi aqidah, misi ibadah (ta’awun), misi ekonomi (iqtishodl), dan misi pemberdayaan ummat (social)

Ada tujuh perbedaan mendasar antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional.
Perbedaan tersebut adalah:

  1. Asuransi syari’ah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang betugas mengawasi produk yang dipasarkan dan pengelolaan investasi dananya. Dewan Pengawas Syariah ini tidak ditemukan dalam asuransi konvensional.
  2. Akad yang dilaksanakan pada asuransi syari’ah berdasarkan tolong menolong. Sedangkan asuransi konvensional berdasarkan jual beli
  3. Investasi dana pada asuransi syari’ah berdasarkan bagi hasil (mudharabah). Sedangkan pada asuransi konvensional memakai bunga (riba) sebagai landasan perhitungan investasinya
  4. Kepemilikan dana pada asuransi syari’ah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan. Sehingga, perusahaan bebas menentukan alokasi investasinya.
  5. Dalam mekanismenya, asuransi syari’ah tidak mengenal dana hangus seperti yang terdapat pada asuransi konvensional. Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masareversing period, maka dana yang dimasukan dapat diambil kembali, kecuali sebagian dana kecil yang telah diniatkan untuk tabarru’.
  6. Pembayaran klaim pada asuransi syari’ah diambil dari dana tabarru’ (dana kebajikan) seluruh peserta yang sejak awal telah diikhlaskan bahwa ada penyisihan dana yang akan dipakai sebagai dana tolong menolong di antara peserta bila terjadi musibah. Sedangkan pada asuransi konvensional pembayaran klaim diambilkan dari rekening dana perusahaan.
  7. Pembagian keuntungan pada asuransi syari’ah dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah ditentukan. Sedangkan pada asuransi konvensional seluruh keuntungan menjadi hak milik perusahaan.

BAB III

PENUTUP

1.Kesimpulan

Berdasarkan keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hukum daripada asuransi ialah masih dalam perbincangan para ulama, karena permasalahan halal haram asuransi sebelumnya tidak ada dalil ayat ataupun hadis yang menyebutkannya secara detail. Namun, walaupun demikian kita bisa melihat beberapa hasil ijtihad pendapat ulama yang menurut akal atau logika mendekati kebenaran, misalnya, seperti pendapat Muhammad Abu Zahrah yang mengatakan bahwa “asuransi dibolehkan/halalkan apabila bersifat sosial dan dilarang/haramkan apabila pelaksanaannya bersifat komersial”. Hal ini dikarenakan bahwa jika asuransi dilaksanakan secara sosial maka tidak pihak yang merasa dirugikan melainkan saling menguntungkan antara lain sebagai salah satu tempat untuk berinvestasi. Sedangkan, jika asuransi dilaksanakan secara komersial maka banyak pihak yang akan dirugikan dan hal ini dapat dikategorikan ke dalam perjudian yang dapat merugikan sebelah pihak.

Dan juga kita sebagai umat islam yang berpegang teguh dan patuh terhadap al-Qur’an, Hadis dan juga para pemimpin (ulama) yang taat kepada Allah SWT. Maka sepantasnyalah kita menghargai dan mengikuti pendapat Ulama agar supaya kita tidak terombang-ambing oleh pendapat-pendapat selain mereka yang dapat menjerumuskan kita kearah yang tidak benar (sesat). Dan disamping itu, kita sebagai manusia yang diberikan akal dan pikiran, dengan akal tersebut kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, maka hendaklah kita selalu menggunakannya dalam setiap kali menghadapi masalah.

DAFTAR PUSTAKA

  • Projodikoro, Wiryono. Hukum Asuransi di Indonesia, Jakarta: PT Munas, 1986.
  • Hasan, M Ali. Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
  • Aibak, Kutbuddin. Kajian Fiqih Kontemporer, Yogyakarta: TERAS, 2009.
  • Hendi, Suhendi. Fiqih Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
  • Ajat, Sudrajat. Fiqih Aktual: Kajian Atas Persoalan-persoalan Hukum Islam Kontemporer, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008.

[1] Wiryono Projodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia, (Jakarta: PT Munas, 1986), hal 1

[2] M Ali Hasan, Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal 57

[3] Kutbuddin Aibak, Kajian Fiqih Kontemporer, (Yogyakarta: TERAS, 2009), hal 174.

[4] Hendi, Suhendi. Fiqih Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

[5] Ajat, Sudrajat. Fiqih Aktual: Kajian Atas Persoalan-persoalan Hukum Islam Kontemporer, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008.

[6] Program internet. www. Halal dan haram asuransi. Com

[7] Program internet. www. Perbedaan asuransi syari’ah dan asuransi konvensional. Com.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*