#2 Contoh Makalah Tentang Tax Amnesty Yang Baik dan Benar

Contoh Makalah Tax Amnesty dan Peranannya dalam Pembangunan Indonesia

#2 Contoh Makalah Tentang Tax Amnesty Yang Baik dan Benar

Makalahkita#2 Contoh Makalah Tentang Tax Amnesty Yang Baik dan Benar yang saya bagikan ini sebagai bahan informasi referensi dalam pembuatan makalah yang benar. Kembali ke tema pembahasan contoh makalah. Tujuan saya ingin membatu adik-adik atau rekan-rekan yang lain dalam menyelesaikan tugas makalah sekolah maupun tugas makalah kuliah. Seperti yang saya alami ketika mengenyam bangku pendidikan di beri tugas untuk membuat makalah, namun saya agak kesulitan karena waktu dulu saya cari referensi hanya dari buku dan itu pun terbatas. Untuk itu silahkan menikmati contoh makalah berikut ini.

Adapun untuk Ukuran Margin, Font, dan Spasi Makalah Yang Benar adalah Sebagai Berikut:

  1. Margin : Top 4, Left 4, Botton 3 dan Right 3 ( cm)
  2. Font : Times New Roman Ukuran 12
  3. Kertas : Size A4
  4. Spasi : 1.5

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………………………….i

DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………………………. ii

BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………………………………….. 1

1.1 Latar Belakang ……………………………………………………………………………………. 1

1.2 Rumusan Masalah ……………………………………………………………………………… 1

1.3 Tujuan Penulisan ………………………………………………………………………………… 1

1.4 Manfaat Penulisan ……………………………………………………………………………… 2

BAB II TINJAUAN PUSTAKA …………………………………………………………………………. 3

2.1 Kajian teori …………………………………………………………………………………………. 3

BAB III PEMBAHASAN ………………………………………………………………………………….. 10

3.1 Pembahasan ………………………………………………………………………………………. 10

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN …………………………………………………………………12

4.1 Kesimpulan …………………………………………………………………………………………. 12

4.2 Saran ………………………………………………………………………………………………….. 12

DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………………………………………. 13

BAB I

PENDAHULUAN

1زLatar belakang

Salah satu hal yang sedang menjadi perbincangan ditengah masyarakat Indonesia tahun 2016 ini adalah penerapan kebijakan tax amnesty (pengampunan pajak) setelah pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Pengampunan pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang bayar, disamping meningkatkan kepatuhan membayar pajak karena makin efektifnya pengawasan, didukung semakin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan wajib pajak. Dengan kata lain kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan subyek pajak maupun obyek pajak. Subyek pajak dapat berupa kembalinya dana-dana yang berada di luar negeri, sedangkan dari sisi obyek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak. Indonesia pernah menerapkan amnesty pajak pada 1984. Namun pelaksanaannya tidak efektif karena wajib pajak kurang merespon dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh.

Dalam penerapannya kebijakan ini menjadi hal yang menimbulkan pro dan kontra ditengah masyarakat. Tidak hanya hanya pengusaha, akan tetapi sejumlah pihak mempertanyakan dampak dari tax amnesty ini. Salah satu dampak yang menjadi perbincangan hangat adalah dampak tax amnesty terhadap peningkatan investasi di Indonesia. Hal ini menjadi sangat penting karena investasi menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi negara.

2. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah :

a. Bagaimana pengaruh Tax Amnesty terhadap pertumbuhan investasi di Indonesia ?

3. Tujuan penulisan

Tujuan penulisan makalah ini adalah

a.Mengetahui pengaruh Tax Amnesty terhadap pertumbuhan investasi di Indonesia.

4. Manfaat penulisan

Manfaat penulisan makalah ini adalah :

a. Mengkaji lebih jauh tentang Tax Amnesty.

b. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang dampak Tax Amnesty.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian teori

  1. Pajak

a. Definisi

Defenisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang “pajak” yang dikemukakan oleh para ahli di antaranya adalah:

Menurut Charles E.McLure, pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak (orang pribadi atau Badan) oleh Negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. [Charles E. McLure, Jr “Taxation”. Britannica]

Menurut Leroy Beaulieu, pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah. [Leroy-Beaulieu, Paul (1989). Traite de la Science des Finances (dalam bahasa Perancis) 1. Paris: Guillaumin et de]

Menurut P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. [Adriani, P.J.A (1949). Het belastingrecht: zjin grondslagen en ontwikkeling (dalam bahasa Belanda). Amsterdam: Veen]

Berdasarkan Definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa pajak merupakan retribusi (iuran) masyarakat yang sifatnya dapat memaksa, yang bertujuan agar pemerintahan dapat menjalankan tugas dan kewajibannya serta mengisi kas negara untuk kesejahteraan masyarakat.

  1. Unsur Pajak

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak, baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain sebagai berikut:

  • Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan, “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.
  • Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
  • Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
  • Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
  • Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).

Penggolongan Pajak

  • Pajak Negara

Pajak Negara sering disebut juga sebagai pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang terdiri atas:

  1. Pajak Penghasilan

Diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diubah terakhir kali dengan UU No. 36 Tahun 2008.

  • Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diubah terakhir kali dengan UU No. 42 Tahun 2009

  • Bea Materai

UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai

  • Bea Masuk

UU No. 10 Tahun 1995 jo. UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

  • Cukai

UU No. 11 Tahun 1995 jo. UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai

2) Pajak Daerah

Sesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut jenis-jenis Pajak Daerah:

  1. Pajak Provinsi terdiri atas:
  2. Pajak Kendaraan Bermotor;
  3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  5. Pajak Air Permukaan; dan
  6. Pajak Rokok.
  • Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
  1. Pajak Hotel;
  2. Pajak Restoran;
  3. Pajak Hiburan;
  4. Pajak Reklame;
  5. Pajak Penerangan Jalan;
  6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  7. Pajak Parkir;
  8. Pajak Air Tanah;
  9. Pajak Sarang Burung Walet;
  10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
  12. Pengampunan pajak (Tax Amnesty)
  1. Definisi

Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2016, Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan definisi diatas, selain memberikan pengampunan untuk sanksi administrasi, tax amnesty juga dimaksudkan untuk menghapuskan sanksi pidana, serta tax amnesty juga dapat diberikan kepada pelaporan sukarela data kekayaan wajib pajak yang tidak dilaporkan pada masa sebelumnya tanpa harus membayar pajak yang mungkin belum dibayarkan.

2. Tujuan Tax Amnesty

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, banyak Harta warga negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dalam bentuk likuid maupun nonlikuid, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun tidak semua harta tersebut telah dilaporkan di dalam SPT Tahunan oleh pemiliknya, bahkan mungkin banyak yang belum terungkap. Apabila harta yang belum diungkapkan tersebut pada akhirnya di laporkan dalam SPT Tahunan atau terungkap oleh Direktorat Jenderal Pajak maka berdasarkan ketentuan perpajakan secara umum atas harta tersebut dapat dikenai PPh atau PPN kurang bayar atau dapat ditagih kembali pajak-pajaknya. Atas konsekuensi adanya pajak yang masih haus dibayar inilah yang menjadikan mereka tidak mau mengungkapkan hartanya yang ada di luar negeri dengan sukarela.

Untuk menjembatani antara kepentingan pemerintah dengan pemilik harta yang ada di luar negeri agar mau mengungkapkan hartanya atau menarik hartanya ke dalam negeri, maka diterbitkan peraturan tentang pengampunan pajak atau Tax Amnesty. Dengan begitu terdapat “win-win solutioin” antara negara dengan pemilik harta di luar negeri yang mana negara akan diuntungkan dengan adanya dan yang masuk dari uang tebusan maupun dana repatriasi (dana yang ditarik untuk diinvestasikan di dalam negeri) serta membantu pertumbuhan ekonomi karena dari dana yang diinvestasikan di Indonesia juga nantinya akan dipungut pajak yang berlaku, sedangkan pemilik harta mendapat keuntungan yang sama besarnya dari sisi besarnya uang tebusan yang lebih kecil dibanding pajak yang seharusnya terutang apabila dihitung dengan ketentuan perpajakan secara umum.

Namun demikian Tax Amnesty ini ditujukan tidak hanya kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki harta atau aset di luar negeri saja. Bagi Wajib Pajak dalam negeri juga boleh untuk mengikuti program Tax Amnesty ini apabila masih ada harta atau aset yang belum di laporkan dalam SPT Tahunannya sehingga tetap terdapat unsur keadilan.

Oleh karena itu tujuan dari Tax Amnesty berdasarkan Undang-undang nomor 11 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

  1. mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
  2. mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
  3. meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Tax Amnesty (pengampunan pajak) tetap berpegang teguh berdasarkan asas :

  1. Kepastian hukum, yaitu pelaksanaan pengampunan pajak harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum.
  2. Keadilan, yaitu pengampunan pajak menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang telibat.
  3. Kemanfaatan, yaitu seluruh pengaturan kebijakan pengampunan pajak bermanfaat bagi kepentingan negara,bangsa dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum.
  4. Kepentingan nasional, yaitu pelaksanaan pengampunan pajak kepentingan bangsa,negara dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.
  1. Tarif Tax Amnesty

Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 UU No 11 Tahun 2016 ,

  • Tarif uang tebusan atau harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan dalam jangka waktu paling singkat 3 tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar :
  1. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.
  2. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai belaku sampai dengan tanggal31 Desember 2016.
  3. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian surat Pernyataan terhitung sejak tangggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
    • Tarif uang tebusan atas harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesiadan tidak dialihkan ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar :
  4. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.
  5. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai belaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;dan
  6. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.

(3) Tarif uang tebusan bagi wajib pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada tahun pajak terakhir adalah sebesar :

  1. 0,5% (nol koma lima persen) bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan; atau
  2. 2% (dua persen) bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) dalam Surat Pernyataan,

Untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

  1. Periode Tax Amnesty

Amnesti Pajak terbagi kedalam 3 (tiga) periode, yaitu:

  • Periode I: Dari tanggal 18 Juli s.d 30 September 2016
  • Periode II: Dari tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016
  • Periode III: Dari tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017

 

BAB III

PEMBAHASAN

  1. Dampak Tax Amnesty terhadap investasi di Indonesia

Setelah berakhirnya periode I Tax Amnesty pada 30 September 2016 yang lalu, dan dilanjutkan periode II tanggal 01 Oktober 2016 pemerintah mempublikasikan hasil jumlah dana repatriasi Tax Amnesty. Berdasarkan data dashboard Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan Jakarta, Sabtu 8 Oktober 2016 pada pukul 10.30 WIB, nilai pernyataan harta berdasarkan Surat Pernyataan Harta (SPH) telah mencapai Rp 3.811 triliun. Jika dirinci, sebanyak Rp 2.690 triliun merupakan deklarasi dalam negeri. Kemudian, sebanyak RP 979 triliun berupa deklarasi luar negeri dan sisanya Rp 142 triliun merupakan dana repatriasi. Hal ini tidak terlepas dari regulasi Tax Amnesty yang tentunya tidak memberatkan para pengusaha. Tarif Tax Amnesty yang terbilang kecil yakni 2% pada periode pertama, 3% pada periode kedua, dan 5% pada periode ketiga membuat pengusaha berbondong-bondong untuk mendaftar Tax Amnesty.

Salah satu tujuan kebijakan tax amesty adalah target pemerintah untuk bisa menarik sekitar Rp1.000 triliun dari Rp 3.000-Rp 4.000 triliun dana yang terparkir di luar negeri . McKinsey menyebut ada Rp2.000 triliun uang tunai dan Rp2.000 triliun berupa aset warga Indonesia tersimpan di Singapura. Belum lagi dana parkir orang Indonesia ditenggarai banyak tersebar di Macau, Hong Kong, Luxemburg, Swiss, dan Kepulauan Cayman.

Banyaknya dana dan aset warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dan tidak terdaftar di Direktorat Jendral Pajak tentu sangat merugikan perekonomian negara. Pajak yang harusnya bisa digunakan untuk membangun perekonomian negara tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal.

Menurut Gubernur BI Agus Martowardojo akan ada peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini menjadi 5,30 persen dari perkiraan awal 5,04 persen, serta akan terus meningkat hingga 5,70 persen di tahun 2017 mendatang dengan diberlakukannya tax amnesty di Indonesia. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi semakin bagus ini jelas akan memicu aliran-aliran dana asing untuk masuk kembali ke Indonesia terutama melalui stock market. Hal ini bisa dilihat dari dengan adanya respon positif yang terus mendorong kenaikan IHSG setelah pengesahan RUU tersebut diberlakukan.

Selain itu, beberapa sektor seperti properti, ritel dan consumer goods juga akan diuntungkan dengan diberlakukannya tax amnesty ini. Kemudian juga diikuti dengan sektor Mining seiring dengan melonjak nya harga minyak dan Komoditas di pasar internasional.

Walaupun demikian, masih terdapat saham-saham yang memiliki potensi besar sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di pasar saham hingga akhir tahun 2016. Fenomena ini merupakan kesempatan langka yang tidak boleh disia-siakan baik bagi para investor maupun calon investor yang berminat investasi ke pasar modal. Dengan bertambahnya investor yang menanamkan modalnya di Indonesia maka akan membuat pertumbuhan ekonomi membaik. Kepercayaan investor tentunya akan terus meningkat seiring dengan berhasilnya program Tax Amnesty .

Tax amnesty membuat para investor yang selama ini tidak menginvestasikan sebagian besar hartanya karena menghindari nilai pajak yang besar akan menambah nilai investasinya. Bila dirunut, investor yang memiliki kekayaan dalam bentuk properti dan belum dilaporkan menjadi tenang karena asetnya bisa diampuni dari sanksi dan denda pajak. Dengan begitu, investor dapat menambah properti sehingga permintaan meningkat.Kenaikan permintaan properti ini memberikan efek ganda. Sebab, konsumsi semen, baja, atau alat bangunan lainnya akan meningkat. Dampak lanjutannya, permintaan di sektor lain pun terdongkrak sehingga mendorong investasi. Efek positif terhadap kenaikan investasi bisa terjadi tiga bulan setelah tax amnesty diterapkan atau pada Oktober.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dibahas pada bab sebelumnya, diketahui bahwa kebijakan Tax Amnesty telah mendorong para investor untuk menarik dana yang dimilikinya di luar negeri untuk diinvestasikan di dalam negeri. Selain itu para investor yang memiliki dana di dalam negeri juga ikut mendeklarasikan hartanya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tax Amnesty memberikan pengaruh bagi pertumbuhan investasi di Indonesia.

4.2 Saran

Melihat besarnya potensi Tax Amnesty untuk memberikan angin segar bagi perekonomian Indonesia, maka pemerintah perlu dilakukan penyempurnaan regulasi yang tentunya lebih memudahkan masyarakat untuk mendaftar program ini.

DAFTAR PUSTAKA

  • Koran sindo : “Tax Amnesty Beri Sentimen Positif ke Cadangan Devisa” 09 Oktober 16
  • Kemenkeu:”Wawancara Eksklusif Menteri Keuangan Tentang Tax Amnesty” 09 Oktober 16
  • Uang teman :”Pengertian dan manfaat tax amnesty” 09 Oktober 16
  • Pajak :” Apa itu Amnesty Pajak” 09 Oktober 16

Makalahkita.com sebagai bahan referensi kebutuhan karya tulis makalah pendidikan, ekonomi, islam, filsafat, agama, bahasa indonesia, biologi, hukum, kesehatan, kewarganegaraan, kewirausahaan, olahraga, sains, sejarah dan tips makalah